26 Agustus 2010, Jakarta -- Aparat TNI AL meningkatkan frekuensi patroli di perbatasan Indonesia - Malaysia. Korps baju putih tak ingin insiden tiga petugas DKP dengan aparat Malaysia terulang kembali. "Jumlah kapal tidak ditambah hanya intensitasnya patrolinya lebih sering," ujar Kadispenal Laksamana Herry Satrianegara kemarin. Saat ini di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari.
Mantan Komandan KRI Teluk ratai itu menjelaskan, dalam melakukan pengamanan laut, TNI AL selalu berkoordinasi dengan petugas lain seperti DKP. "Kita saling mendukung," katanya.
Dalam seminar di LIPI kemarin (25/8) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui pertahanan laut di perbatasan masih belum idela. Salah satu penyebabnya adalah luas wilayah dan armada yang terbatas. "Memang harus dilihat secara realistis. Perbatasannya luas sekali, dan kita harus patroli terus. Jadi, apa mungkin tiap hari berada di titik yang sama," kata Purnomo.
Mantan Menteri ESDM itu menyebut, tidak setiap pulau terluar wilayah RI dijaga oleh aparat keamanan Terutama pulau-pulau yang memang tidak dapat dihuni. "Fungsinya sebagai titk garis batas laut," katanya.
Menhan menjelaskan ada enam instansi yang terlibat dalam pengamanan laut perbatasan. Selain Polri dan TNI AL, juga ada Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan. Meski terkesan tidak efisien dan tumpang tindih, Poernomo membantah bahwa di antara mereka tidak ada koordinasi sehingga menyebabkan insiden pelanggaran garis batas laut bisa terjadi. "Kita tetap ada koordinasi," katanya.
JPNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar