01 September 2010, Jakarta -- Setiap kali Indonesia-Malaysia bersitegang, selalu saja diikuti permintaan supaya anggaran pertahanan digerojok, tanpa perlu menengok ulang penggunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
"Tradisi" ini pula yang terjadi setelah Komisi I DPR rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2010).
Rapat dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Selain itu, juga hadir Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Irwaslu Mabes Polri Komjen Pol Nanan Soekarna.
Hasil rapat itu, Komisi I DPR mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut dengan mengedepankan harkat dan martabat bangsa dalam kerangka waktu tertentu.
Selain itu, Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim serta melakukan proyeksi pembangunan kekuatan maritim yang didukung infrastruktur dan alutsista yang memadai.
"Komisi I DPR menggarisbawahi arti penting pembangunan kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut, serta menegakkan hukum dan menjaga sumber kekayaan laut demi kepentingan nasional," kata Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.
Sementara itu, terkait upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, Komisi I mendesak pemerintah merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) serta mengkaji ulang berbagai undang-undang sektoral terkait dengan pengamanan maritim.
Komisi I juga mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah penyesuaian terkait alokasi APBN 2011. Terakhir, berhubungan dengan penanganan dinamika permasalahan bilateral yang berkaitan dengan perbatasan, Komisi I DPR mengingatkan pemerintah agar mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghargai.
KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar