Aktivis membakar poster bendera Malaysia saat mengelar aksi protes anti Malaysia, setelah penahanan tiga petugas DKP oleh Polisi Maritim Malaysia. Aksi dilakukan saat pemerintah mengelar upacara kemerdekaan dengan penuh hikmat dan kebanggan Indonesia telah merdeka selama 65 tahun. Tiga petugas berhasil dibebaskan setelah upaya cerdas dari para diplomat Indonesia, menukarnya dengan 7 maling ikan yang ditangkap oleh para petugas tersebut. (Foto: Getty Images)30 Agustus 2010, Kulim -- Pemerintah Indonesia harus menjamin keamanan investor Malaysia di Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia di Malaysia.
Tuntutan tersebut dilontarkan Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Malaysia Datuk Mukhriz Mahathir menanggapi unjuk rasa menentang Malaysia di Jakarta yang marak belakangan ini
"Kami tidak ingin insiden menyedihkan merusak hubungan baik yang sudah ada," kata Mukhriz pada Sabtu (28/8) malam seperti dilansir Bernama.
Dia menegaskan hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia harus terus dilestarikan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga di antara warganya.
Mukhriz juga menilai tidak menutup kemungkinan maraknya demonstrasi anti-Malaysia baru-baru ini di Jakarta dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak suka pada hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para pengunjuk rasa yang memprotes sikap Malaysia atas penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, agar menahan diri. Ratusan pengunjuk rasa pada Kamis (26/8) mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka menuntut Dubes Malaysia di Jakarta segera meninggalkan Indonesia.
Ketegangan RI-Malaysia tak pengaruhi aktivitas perbatasan
Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini ternyata tak membuat hubungan sosial di daerah perbatasan turut tegang. Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan di Tawau di wilayah Malaysia berjalan normal.
"Tidak ada masalah, penyeberangan normal saja, baik dari Nunukan-Tawau atau sebaliknya," kata Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pengamanan Pelabuhan Polres Nunukan, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, Ahad (29/8).
Menurut dia, hingga kini pelayaran antarnegara itu tetap dilayani enam kapal motor jalur Tunon Taka-Tawau. Masing-masing KM Labuan V, KM Purnama, KM Malindo, KM Nunukan Ekspres, KM Francis, dan KM Samudra. Adapun pelayaran Tawau-Nunukan dilayani Labuan II. Untuk pelayaran rakyat, sedikitnya terdapat 12 unit perahu cepat. "Kapal-kapal itu setiap hari melayani pelayaran."
Kabupaten Nunukan merupakan satu dari tiga daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur, yang memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer. Garis batas negara itu membentang mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.
Penyeberangan dari Nunukan menuju Tawau hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 45 menit pelayaran. Pelabuhan Tunon Taka juga biasa kedatangan para pekerja asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia.
Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pun menyatakan wilayah perbatasan kedua negara dalam situasi aman. "Pos penjagaan bersama di perbatasan negara masih berjalan normal," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letnan Kolonel Inf. Suwarjiyana.
Ia mengungkapkan pengamanan perbatasan tetap berjalan dengan penjagaan rutin dan tak ada perintah untuk melakukan tindakan lain. "Tak ada penambahan pasukan."
Saat ini pengamanan perbatasan dijaga satu batalion atau sekitar 1.000 personel TNI dari satuan Kodam XII Tanjungpura, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pengamanan dijaga Batalion 611 dari Kodam VI Mulawarman. "Baru pekan lalu ada pergantian pasukan pengamanan perbatasan," kata Suwarjiyana.
TEMPO Interaktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar