26 Agustus 2010, Jakarta -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Pertahanan Nasional Indonesia dari Perspektif Sosial – Budaya”, Rabu (25/8) di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.
Seminar dibuka oleh Ketua LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim dan menghadirkan pembicara utama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menyampaikan pidato kunci dengan tema “Konsepsi Pertahanan Nasional Indonesia”.
Sedangkan dalam panel diskusi dengan tema “Keamanan Nasional dari Perspektif Sosial – Budaya” menghadirkan lima pembicara antara lain Pengamat Militer Prof. Dr. Salim Said, Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Peneliti LIPI Dra. Jaleswari Pramodawardhani, M.Hum, Ketua Institute For Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti LIPI Prof. Dr. Mochtar Pabottingi.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemhan yang telah bersedia menyambut gagasan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI untuk melakukan kerjasama menyelenggarakan seminar ini. Diharapkan kerjasama ini akan menjadi langkah awal bagi kerjasama selanjutnya antara LIPI dan Kemhan.
Menurut Ketua LIPI, gagasan dari para peneliti di PMB LIPI tersebut adalah dalam rangka secara proaktif mendekatkan ilmu - ilmu sosial dan kemasyarakatan dengan Kemhan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menangani bidang yang sangat startegis yaitu bidang pertahanan negara.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua LIPI, seperti telah diketahui bersama bahwa Kemhan pada saat ini secara sistematis dan terencana telah melakukan berbagai inovasi baik dalam konsepsi maupun kebijakan di bidang pertahanan keamanan. Inovasi tersebut diantanya yaitu telah didirikan Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) oleh Kemhan setahun yang lalu.
Ketua LIPI menegaskan, LIPI sebagai sebuah lembaga penelitian menyambut baik inovasi yang telah dilakukan oleh Kemhan di bidang yang bersifat akademis tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh Kemhan tentang tantangan - tantangan baru dibidang pertahanan dan keamanan merupakan langkah yang bersifat strategis dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang terasa semakin mendesak bagi Indonesia akhir - akhir ini.
Menurut Ketua LIPI, Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang dengan variasi kountur dan landscape yang berbeda - beda menjadikan persoalan yang ada di kawasan perbatasan Indonesia sebagai sebuah tantangan yang bersifat dinamis, kompleks dan multidimensional.
“Konsepsi dan kebijakan pertahanan nasional memerlukan proses inovasi yang terus menerus, karena kebijakan pertahanan nasional niscaya memerlukan perubahan - perubahan tadi”, ungkapnya.
Dalam kaitan ini, menurutnya berbagai pusat penelitian di LIPI dapat memberikan kontribusi kepada Kemhan dalam mencarikan solusi - solusi baru yang bersifat inovatif dan sesuai dengan bentuk ancaman dan tantangan yang dalam banyak segi berbeda - beda konfigurasinya.
Lebih lanjut Ketua LIPI mengatakan, tantangan dan ancaman yang baru tidak mungkin lagi diselesaikan dengan pendekatan dan cara - cara yang bersifat konvensional yang hanya menekankan aspek yang bersifat militer, namun persoalan - persoalan keamanan yang bersifat non militer yang menitik beratkan pada keselamatan insani (human security) mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengubah perkspektif dan konsepsi tentang pertahanan dan keamanan nasional.
Untuk itu, menurut Ketua LIPI diperlukan sebuah pertukaran pikiran yang sehat dan terbuka yang dapat mengupas secara kritis dan mendalam berbagai dimensi pertahanan nasional dari perspektif sosial budaya.
Tujuannya adalah untuk memahami masalah pertahanan nasional Indonesia terutama ancaman, tantangan dan peluang yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia serta pilihan kebijakan yang sebaiknya diambil di bidang pertahanan nasional dengan mempertimbangkan kajian dan perspektif sosial budaya.
Menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan
Sementara itu dalam pidato kuncinya, Menhan menyampaikan tentang kebijakan sistem pertahanan negara yang ditetapkan oleh Kemhan pada tahun 2010 yaitu sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Menhan menjelaskan, melalui sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan maka pembangunan Alutsista TNI disesuaikan dan sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perekonomian negara. “kita tidak ingin pada waktu tingkat kesejahteraan kita meningkat dan perekonmoian kita meningkat, kemudian kekuatan pertahanan kita diabaikan”, ungkap Menhan.
Menhan menjelaskan, antara nilai kesejahteraan dan nilai pertahanan dan keamanan adalah seperti dua sisi dari mata uang. Satu sisi adanya prioritas bagi kesejahteraan disisi ekonomi, tetapi disisi lain ada bidang pertahanan dan keamanan yang juga harus diperhatikan saat perekonomian sudah membaik.
“Jadi yang dimaksud dengan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan adalah kita ingin pergerakan dari pada budget pertahanan sesuai dengan kondisi perekonomian kita”, tambah Menhan.
Sedangkan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan terkait untuk kepentingan internal Kemhan dan TNI adalah perlunya memperhatikan hal - hal terkait peningkatan kesejahteraan para prajurit TNI dan PNS.
Menhan mengatakan, belum lama ini Kemhan telah menyelesaikan ketentuan tentang tunjangan khusus yang diberikan kepada 9000 prajurit di perbatasan. Diharapkan tunjangan tersebut sedikit akan membantu meningkatkan kesejahateraan prajurit disamping upaya - upaya lainnya yang sedang didorong oleh Kemhan seperti reformasi birokrasi dan tunjangan kesehatan.
DMC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar