Presiden: Persenjataan Tentara Harus Ditingkatkan

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) bersama (dari kanan) KASAD Jenderal TNI George Toisutta, KASAL Laksamana Madya TNI Soeparno dan KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10)

04 Oktober 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan, agar mencapai taraf ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.

"Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita," kata Presiden, ketika memimpin rapat sidang kabinet paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.

Namun demikian, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam perlombaan kekuatan dan kepemilikan senjata. Peningkatan kekuatan persenjataan, kata Presiden, hanya untuk kepentingan membela kedaulatan.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita juga cinta kedaulatan," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan, biaya modernisasi persenjataan tentara memang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap kementerian dan lembaga terkait menentukan skala prioritas dalam pengadaan persenjataan.

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga meminta persenjataan dibeli dari produsen dalam negeri. Namun, untuk jenis senjata yang belum diproduksi di dalam negeri, pemerintah bisa mengimpor.

Untuk mengoptimalkan anggaran, Presiden berharap tidak ada praktik penyimpangan atau korupsi dalam setiap pengadaan persenjataan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

ANTARA News