26 Mei 2009, Jakarta -- Indonesia tidak akan membawa masalah penyusupan armada perang Malaysia di perairan Ambalat, Kalimantan Timur, ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Indonesia cukup menyelesaikan persoalan ini ke hubungan bilateral kedua negara.
Berikut ini petikan wawancara detikcom dengan anggota Komisi Pertahanan (Komisi I) DPR Yusron Ihza Mahendra, Selasa (26/5/2009):
Bagaimana tanggapan Anda tentang masuknya kapal perang Malaysia ke Ambalat yang masih saja berulang?
Yang paling terdepan di dalam masalah ini harusnya Deplu dan Dephan. Kalau kita bicara tentang negara lain ini masuk luar negeri.
Pelanggaran kedaulatan yang berulang-ulang tentu tidak mungkin kita biarkan berlanjut. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan salah satunya berbicara kepada pihak Malaysia, itu tugas Deplu dan Dephan, dengan cara hubungan diplomatik.
Harus ada protes diplomatik yang keras terhadap wilayah itu. Kita harus tetap memperkuat pertahanan kita. Hercules kita pernah jatuh, seharusnya hal ini membuat pemerintah berfikir keras tentang pertahanan kita. Tapi itu semua tergantung keberanian politik Indonesia.
Tetapi ada satu hal juga yang perlu diwaspadai dalam kita melangkah. Sejauh yang saya ketahui, Ambalat itu ada kesepakatan antara Deplu RI dan Deplu Malaysia secara teritorial. Kesepakatannya sudah lama, Deplu keduanya adakan sidang, tapi tidak saya pantau hasilnya.
Perlu saya tegaskan, dalam masalah Ambalat, pemerintah tidak akan membawa ke (Mahkamah Internasional) Den Haag seperti Sipadan dan Sigitan, karena nanti kalah lagi. Lebih baik menyelesaikan secara bilateral antar dua negara saja, antara Deplu kita dengan Deplu Malaysia.
Ini juga analisa saya, perlu kita waspadai juga, jangan-jangan pelanggaran batas oleh pihak Malaysia itu dilakukan oleh tentara laut Malaysia untuk pancingan agar terjadi clash, dan nanti mencuat ke dunia internasional, dan dibawa ke Den Haag. Cobalah kita tembak, nanti mencuat dan dibawa ke dunia internasional. Kita bukan takut dibawa ke dunia internasional (tapi) nanti kita kalah lagi. Lebih baik dibawa saja ke diplomatik. Karena ini perangkap.
Diplomatik antara RI dengan Malaysia memang tidak berjalan selama ini karena kok kejadiannya berulang-ulang?
Deplu Malaysia dengan militer Malaysia tidak segaris. Ada upaya-upaya untuk menginternasionalisasi masalah ini.
Apa perlu kedua kepala negara bertemu untuk berbicara masalah ini?
Dalam pertemuan antara kedua kepala negara masalah semacam ini perlu dibicarakan dan ditindaklanjuti oleh pihak departemen masing-masing.
Sikap Komisi I nanti seperti apa?
Kita tentu akan mempertanyakan ini dalam sidang.
(detikNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar