13 Mei 2009, Jakarta -- Keberadaan komando resor militer (Korem) dianggap tidak relevan. Kemanunggalan TNI dan rakyat tidak terpengaruh dengan penghapusan korem-korem yang tersebar di seluruh Indonesia."Eksistensinya tidak efektif," kata pengamat militer Hario Kecik saat pre-launcing buku Pemikiran Militer di Jakarta, Selasa (12/5). Dia mengatakan, korem hanya berkontribusi pada penambahan jatah pangkat saja. Selama ini, komandan korem dijabat perwira berpangkat kolonel senior. Korem berada di bawah pembinaan komando daerah militer (kodam) dan membina beberapa komando distrik militer (kodim) di bawahnya.
Menurutnya, filosofi komando teritorial selama ini adalah perbantuan bagi pemerintah daerah. Khususnya membantu menyelesaikan masalah keamanan dan pertahanan. Korem, kata dia, tidak punya mitra di daerah. Kodam berkoordinasi dengan gubernur, sedangkan kodim bermitra kerja dengan bupati atau wali kota yang menjadi tanggung jawabnya.
"Jadi korem tidak sesuai dengan filosofi komando teritorial," katanya mantan Panglima Kodam Mulawarman (kini Kodam VI/Tanjungpura) itu. Dia menyarankan, TNI lebih fokus memperkuat satuan-satuan di daerah rawan dan perbatasan. Hario mencontohkan, perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan sepanjang 2004 kilometer hanya menjadi tanggung jawab Kodam Tanjungpura.
"Setidaknya butuh satu kodam tambahan di wilayah Kalimantan Barat," kata dia. Pengamanan yang belum maksimal, katanya, membuat berbagai kerawanan terjadi. Antara lain, konflik perbatasan, sasaran eksploitasi kekayaan alam, praktik pembalakan hutan secara liar, pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
"Tapi dana pengembangan satuan seperti kodam memang tidak sedikit," kata Hario. Menurutnya, militer Indonesia butuh perubahan besar. Apalagi telah terjadi perubahan signifikan di lingkungan strategis, globalisasi, dan juga munculnya ancaman terorisme.
Kenyataannya, TNI yang seharusnya memiliki peran penting menjaga keutuhan wilayah ternyata belum cukup mendapat perhatian dari sisi anggaran. Baik untuk kebutuhan jumlah pasukan, persenjataan, sampai kesejahteraan prajurit.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Christian Zebua mengatakan, anggaran yang minim membuat matra darat menentukan prioritas kegiatan. Pengembangan satuan yang memakan dana besar akan dikesampingkan terlebih dahulu. "Prioritas pada pengamanan wilayah rawan dan perbatasan," kata dia.
(Jurnal Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar