21 September 2010, Batam -- Sebulan pascainsiden Tanjung Berakit di perairan Kepulauan Riau, Badan Koordinasi Keamanan Laut membentuk Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut Batam. Koordinasi antarpemangku kepentingan yang selama ini menjadi titik lemah sistem keamanan laut Indonesia menjadi tugas satuan tersebut.
Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut (Satgas Korkamla) Batam tersebut dikemukakan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksdya Y Didik Heru Purnomo pada Pembukaan Penyegaran Para Komandan/Nakhoda Kapal Patroli dan Geladi Posko XIII 2010 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (20/9).
”Ada masalah dalam hal koordinasi keamanan laut sebagaimana disebutkan Bapak Presiden. Keamanan laut tidak bisa ditegakkan di meja, tetapi harus di lautan,” kata Didik.
Menurut mantan Panglima Armada TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tersebut, selama ini sistem koordinasi keamanan laut Indonesia baru sebatas di tingkat elite, yakni tingkat strategis dan operasional. Pada tingkat strategis terdapat badan koordinasi yang diketuai Menko Polhukam dengan anggota 12 menteri dan kepala instansi.
Akibatnya, kebijakan koordinasi elite terputus di lapangan. ”Untuk itu, kami membentuk satgas di daerah. Batam adalah yang pertama,” kata Didik. Wilayah kerjanya mulai dari Selat Malaka sampai Laut Natuna.
Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mendukung pembentukan Satgas Korkamla itu. Hal itu sesuai karakter Kepulauan Riau yang 96 persen wilayahnya adalah lautan. Sani menilai tepat penempatan satgas di Batam. Batam dekat dengan Selat Malaka yang sangat penting bagi perekonomian di Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Singapura.
KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar