18 Mei 2010, New York -– Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Badan Under Secretary General (USG) memberikan apresiasi terhadap komitmen Indonesia dalam mendukung Peacekeeping Operations (Operasi pasukan penjaga perdamaian). Pemberian apresiasi tersebut disampaikan kepada Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro saat menghadiri pertemuan bilateral dengan para petinggi USG (12-13 Mei) di Markas Besar PBB, New York, Amerika.
Pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan RI dengan para petinggi PBB setingkat Under Secretary General (USG), seperti Mr. Alan Le Roy USG For Peacekeeping Operation (PKO), Ms. Susana Malcorra USG For Field Support dan Mr. John Holmes USG For Humanitarian Affairs di Markas PBB dimaksudkan untuk membahas peningkatan peranan dari keberadaan pasukan TNI maupun Kepolisian Indonesia dalam menjalankan operasi pasukan penjaga perdamaian di Forum PBB.
Pemberian apresiasi kepada komitmen Indonesia tersebut, dinilai PBB sangat wajar karena posisi Indonesia sebagai C-34 Working Group dinilai dapat menjembatani kebutuan antara Grup negara-negara Non Blok dengan group negara lain dalam menanggapi concept note sekretariat terkait Protection of Civilian dan Robust Peacekeeping.
Selain memperoleh apresiasi, Indonesia juga mendapatkan beberapa penawaran dari badan USG, diantaranya penawaran untuk penyiapan dan pengiriman sekitar 175 pasukan yang akan tergabung kedalam kontingen Engineering Company yang akan ditugaskan ke Haiti, Amerika. Kontingen Engineering Company nantinya akan bertugas guna membantu melaksanakan restorasi infrastruktur di sebagian besar wilayah Haiti yang terkena bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.
Adapun peluang lain yang ditawarkan, terkait pemberian dukungan satuan udara seperti jenis pesawat transport dan Utility Helicopter yang akan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan misi kemanusian di wilayah Afrika.
Terkait seputar kegiatan disektor kemanusiaan, USG For Humanitarian Affairs melalui Mr. John Holmes menyambut baik berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam bidang penanggulangan bencana, termasuk pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai focal point tingkat nasional.
Menurut badan USG yang mengatasi masalah kemanusiaan ini, terdapat bebarapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah penguatan sistem penanggulangan bencana pada tingkat nasional dan tingkat daerah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang tersebar di banyak pulau.
Perhatian lainnya, adalah pentingnya untuk meningkatkan kesiapan dan kesiagaan sebelum terjadi bencana yaitu early warning system, prevention dan preparedness untuk mengurangi jumlah korban.
Sementara itu, USG For Humanitarian Affairs menyambut baik tawaran Menhan RI tentang peningkatan kemitraan antara Pemerintah RI, kawasan ASEAN dengan lembaga UN-OCHA. Menurut USG For Humanitarian Affairs bahwa saat ini UN-OCHA memiliki kantor di Bangkok untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara di kawasan sedang membahas rencana penandatanganan MoU antara UN-OCHA dengan Sekretariat Jenderal ASEAN dalam penanganan bencana. Namun terdapat sedikit kendala mengenai minimnya kapasitas dan pendanaan.
Pada kesempatan ini, PBB tidak hanya menawarkan kesempatan pemberian kontribusi pasukan Indonesia dalam mendukung kegiatan Peacekeeping Operation maupun kegiatan Humanitarian, Namun badan internasional tersebut juga membuka kesempatan kepada pejabat kemiliteran Indonesia yang berkriteria khusus untuk dapat berkarir di dalam struktur badan PBB.
Kriteria khusus ini diperuntukan kepada pejabat militer yang berpangkat Jenderal bintang dua ataupun tiga untuk dipromosikan menjadi Force Comamander di satuan pasukan PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo (MONUC). Diharapkan pejabat yang dipersiapkan ini menguasai bahasa Inggris dan Perancis, mengingat komunitas lokal menggunakan bahasa Inggris dan Perancis.
Sebagai tindak lanjut dari beberapa penawaran tersebut PBB akan menyiapkan dokumen UNSAS (UN Standby Arrangement System) agar dapat segera direalisasaikan guna menyiapkan kontingen, military observer dan staff officer yang siap deploy dalam waktu segera apabila PBB membutuhkan.
Peranan Pasukan Indonesia di PBB
Sebelumnya pada pertemuan bilateral tersebut, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro di hadapan petinggi USG menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi peacekeeper pada masa mendatang, diantaranya dengan mengirimkan berbagai kontingen secara kontinyu termasuk rencana pengiriman KRI Kasiepo ke MTF UNIFIL dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Selain itu Menhan menawarkan kepada badan USG berupa hasil produksi industri pertahanan non alutsista, seperti makanan yang dikonsumsi oleh peacekeeper pada berbagai misi. Mengenai upaya kontribusi Pemerintah RI dalam mendukung pasukan perdamaian yang ditugaskan di sektor kegiatan kemanusiaan, Menhan RI menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini terus meningkatkan kemampuan personel sipil dengan cara memperkuat kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana.
Ditambahkan Menhan, saat ini Pemerintah Indonesia juga tengah membangun pusat pelatihan peace keeping di Bogor seluas 240 Ha. Selain untuk melatih pasukan yang akan digelar untuk operasi peace keeping¸ fasilitas ini juga akan dilengkapi dengan pelatihan personil penanganan bencana yang bisa digunakan oleh pasukan perdamaian yang berasal dari ASEAN maupun internasional.
Menhan juga menyampaikan beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan Indonesia dalam bidang penanganan bencana seperti table top exercise, field exercise bulan Maret 2011 di Manado bekerjasama dengan Jepang dan humanitarian partnership workshop tanggal 5-6 Agustus di Jakarta bekerjasama dengan Australia dan UN-OCHA.
Keterlibatan kali pertama Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Misi Penjaga Perdamaian pada tahun 1957, pasukan TNI terlibat dan berpartisipasi kedalam UNEF (PBB Angkatan Darurat), di Sinai.
Hingga saat ini, Indonesia telah terlibat dalam 24 Misi Penjaga Perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan mengikutsertakan sejumlah 1.618 personel TNI dari tiga Matra Angkatan dan Polri.
Indonesia saat ini secara aktif juga terlibat dalam 6 Misi Internasional di bawah Operasi PBB di 5 negara dunia, diantaranya sekitar 174 tentara dan 15 pengamat militer di tugaskan di Republik Demokratik Kongo (MONUC), 1,248 Pasukan TNI telah ditugaskan di Lebanon (UNIFIL).
Sementara di Sudan sekitar 18 personel dan 12 pengamat militer bergabung di dalam UNMIS dan sekitar 142 Personel dan 2 pengamat militer telah bergabung di dalam UNAMID, di negara Liberia (UNMIL) terdapat 2 personel Pengamat Militer; dan 5 Pengamat Militer. bertugas di Nepal (UNMIN).
DMC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar