15 Mei 2010, Pontianak -- Tentara Diraja Malaysia mengeluhkan minimnya kewenangan pemeriksaan di pos lintas batas Malaysia dan Indonesia. Itu menjadi kendala dalam upaya meminimalisasi penyelundupan antarkedua negara.
Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam pertemuan antara Briged 3 Tentara Diraja Malaysia (TDM) dan Komando Resor Militer 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat, di Camp Penrisen 3 Briged, Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia, Kamis (13/5). Hadir dalam pertemuan tersebut Panglima Briged 3 TDM Brigadir Jenderal Dato’ Mohammad Ramli dan Komandan Korem 121/Abw Kolonel Toto Rinanto serta para komandan batalyon dari kedua negara.
Hasil pertemuan itu disampaikan Toto yang dihubungi Kompas dari Pontianak kemarin. ”Para komandan TDM di perbatasan mengatakan hal itu ketika kami menyampaikan adanya beberapa kali penyelundupan, baik dari Serawak ke Kalbar maupun sebaliknya,” ujarnya.
Upaya penyelundupan
Seperti diberitakan, dalam sebulan terakhir terjadi beberapa kali upaya penyelundupan. Dua kasus di antaranya adalah penyelundupan (total) 8,116 kilogram sabu dari Serawak ke Kalbar melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Selain itu, penyelundupan puluhan laptop dari Serawak ke Kalbar oleh jajaran Polres Sanggau.
Di wilayah bebas (free zone)— perbatasan—antara Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, dan Serikin, Negara Bagian Serawak, juga terjadi penyelundupan 9.000 telur penyu dari Pemangkat, Kabupaten Sambas, ke Serikin. Sebelum terungkapnya kasus ini oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Kalbar, penyelundupan sudah berlangsung sekitar satu bulan dengan total telur penyu yang diselundupkan 36.000 butir.
Menurut Toto, para komandan batalyon TDM mengaku hanya memiliki kewenangan pengamanan wilayah perbatasan. Padahal, sebelum ada pos lintas batas antarnegara, aparat kemiliteranlah yang memiliki hak penuh pengamanan di perbatasan Malaysia.
Patroli
Untuk meminimalisasi penyelundupan dan penyeberangan imigran gelap, tentara kedua negara sepakat meningkatkan intensitas patroli. ”Kami dari TNI dan TDM akan meningkatkan patroli rutin di wilayah perbatasan. Kami akan melakukan dua kali patroli terkoordinasi, masing-masing pada Juni dan Desember 2010,” kata Toto.
Patroli terkoordinasi adalah patroli bersama di wilayah perbatasan antara TDM dan TNI. Dalam patroli Juni mendatang, penanggung jawab patroli berasal dari TDM. Dalam patroli Desember mendatang, TNI yang menjadi penanggung jawab.
”Kami berharap patroli terkoordinasi dan patroli rutin di wilayah perbatasan yang tidak memiliki pos lintas batas bisa meminimalisasi penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya,” ujar Toto.
Ia menambahkan, pihak TDM berharap masyarakat Indonesia tidak mencurigai TDM atas kasus-kasus tersebut.
KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar