14 Mei 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro berencana membahas peningkatan peranan dari keberadaan pasukan TNI maupun Kepolisian Indonesia dalam operasi pasukan penjaga perdamaian di Forum Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menghadiri pertemuan bilateral dengan para petinggi PBB setingkat Under Secretary General (USG), seperti USG For Peacekeeping Operation (PKO), USG For Field Support dan USG For Humanitarian Affairs beserta staf pada tanggal, 12-13 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika.
Adapun pertemuan bilateral dengan sejumlah petinggi USG ini merupakan tindak lanjut dari workshop dengan judul “The Role of the United Nations in Multidimensional Peacekeeping Operations and Post-Conflict Peacebuilding, Towards and Asean Perspective” yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia bulan Maret 2010.
Setidaknya ada tiga topik yang menyangkut peningkatan peranan Indonesia di PBB yangakan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertemuan dengan USG for PKO membahas peningkatan partisipasi indonesia dalam multidimensional peacekeeping operation baik secara kualitas maupun kuantitas serta juga menjajaki lebih lanjut kerjasama yang dapat dilakukan terkait dengan inisiatif indonesia yang ingin mendorong pendirian ASEAN Peacekeeping Center.
Terkait dengan hal itu Menhan menjelaskan tentang pendirian Peacekeeping Center atau pusat pelatihan pasukan TNI yang akan terlibat dalam PKO, akan dibangun di daerah Sentul, Bogor, Indonesia, bertujuan untuk penyiapan pasukan PKO untuk PBB yang lebih baik dengan standar internasional, serta pembentukan pasukan Standby Force untuk menangani masalah desester realief, (bencana alam). Diharapkan Peacekeeping Centre tersebut akan menjadi pusat pelatihan bagi pasukan PKO yang berasal dari negara-negara ASEAN.
Sedangkan persoalan yang di bahas pada kesempatan pertemuan dengan USG for Field Support, Menhan menyampaikan peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemitraan antara PBB dengan Industri Pertahanan Indoenesia. Disamping itu Menhan juga menyampaikan kepada jajaran USG for Field Support perihal rencana pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk memproduksi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan peralatan non Alutsista.
Rencana pengembangan tersebut dilaksanakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan non alutsista di Indonesia, negara-negara yang ada di ASEAN dan negara berkembang, serta negara maju sekalipun. Dalam konteks ini Indonesia berfokus kepada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, melalui pembangunan industri pertahanan nasional
Topik lainnya yang dibahas pada forum pertemuan bilateral dengan jajaran USG for Humanitarian Affairs adalah peningkatan kemitraan antara UN-OCHA dengan Pemerintah Indonesia dan tukar pikiran mengenai operasi militer selain perang.
Selain itu negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dirasakan perlu mengembangkan pembentukan pasukan wanita dalam misi humanitarian untuk menghadapi berbagai bemtuk korban bencana, baik bencana alam, perang maupun bencana humanitarian lainnya khususnya terhadap wanita dan anak-anak. Mengingat perempuan Indonesia juga telah berbuat banyak karena partisipasinya, dan perempuan telah menjadi semakin aktif bekerja untuk perdamaian karena perempuan dapat menanggapi secara naluriah untuk memelihara umat manusia demi kelangsungan hidupnya. Diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi negara pelopor bagi negara-negara yang memiliki penduduk dengan masyarakat muslim.
Partisipasi Indonesia dalam Operasi Perdamaian ini merupakan refleksi dari kontribusi aktif Indonesia untuk terciptanya tatanan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Disamping itu pengerahan pasukan TNI sebagai bagian dari Misi Penjaga Perdamaian PBB untuk kembali menegaskan sikap dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Sejalan dengan komitmen partisipasi Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memberikan bobot di bidang hubungan internasional dan kontribusi untuk pelaksanaan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Turut pejabat lain yang mengikuti delegasi Indonesia mendampingi Menhan kunjungan kerja di PBB, Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi dan Politik, Dr. Agus Brotosusilo, SH, MA. Staf Khusus Presiden RI bidang Pangan dan Energi, Suharso Mursidi, Prof. DR. Jusuf Gunawan, DR. Ir. Ignatius Indiarto.
DMC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar