7 Januari 2010, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap lembaga Departemen Pertahanan (Dephan), guna mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pertahanan.
Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dephan sudah terlalu banyak sehingga membebani anggaran untuk kepentingan pertahanan. "PNS di sana mencapai 60.000 orang. Jumlah itu lebih besar daripada kekuatan angkatan udara kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (6/1/2010).
Dia mengungkapkan, anggaran untuk Dephan tahun 2010 sebesar Rp42 triliun. Jumlah itu sudah termasuk biaya rutin di antaranya gaji PNS. Sedangkan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dianggarkan sebesar Rp6,3 triliun.
"Anggaran rutin jauh lebih besar ketimbang pengadaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu.
Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Dephan melakukan restrukturisasi dengan cara mengurangi jumlah PNS secara bertahap. Dengan begitu, anggaran untuk gaji PNS berkurang. Pemerintah perlu membuat program untuk merestrukturisasi, misalnya dengan melakukan pembinaan pegawai untuk ditempatkan di departemen lain.
Sebaliknya, alokasi anggaran bagi pengadaan alutsista dapat meningkat. Dia juga mengatakan pihaknya menginginkan agar anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Bahkan, permasalahan alutsista menjadi salah satu fokus pembahasan komisinya pada saat ini.
Hasanuddin mendukung program TNI AU yang mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun tidak terjadi kecelakaan (zero accident). "Itu langkah bagus," kata Hasanuddin.
Meski begitu, dia mengingatkan agar TNI lebih selektif dalam mengoperasionalkan alutsistanya. "Kalau yang sudah tidak layak, jangan dipakai lagi. Kalau ada yang masih layak, harus dipeliharan dengan baik. TNI juga perlu meningkatkan skill-nya, itu penting," ujarnya.
okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar