Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo selesai upacara 17-an menyalami para pejabat Mabesau, di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/1)
18 January 2010, Jakarta -- Mencermati perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman ke depan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, TNI tengah menyusun program pembangunan kekuatan yang menuju kepada kebutuhan pokok minimum dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan menciptakan daya tangkal terhadap segala ancaman.
Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutan yang dibacakan Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo pada upacara 17-an di Mabesau Cilangkap, Senin (18/1).
Dikatakan, prioritas yang ingin dicapai pada T.A. 2010 adalah melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI berupa pembentukan satuan baru dan peningkatan status satuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum, modernisasi alutsista untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan Matra Darat, Matra Laut dan Udara serta meningkatkan profesionalisme personel yang meliputi kualitas dan kuantitas personel, penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit serta kesejahteraan prajurit dan PNS TNI.
”Program pembangunan kekuatan tersebut terkait pula dengan upaya menegakkan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dinilai rawan konflik sebagai akibat belum tuntasnya perundingan batas wilayah serta kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dengan negara Indonesia”, tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, secara berkesinambungan TNI senantiasa bekerjasama dengan semua instansi secara vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah, melaksanakan penjagaan/pengawalan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta melaksanakan pengamanan di wilayah rawan konflik tersebut.
”Dalam konteks inilah, TNI mendukung langkah pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Terpadu dan Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan Terpadu”, ungkapnya.
Menurutnya, dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah untuk menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap alutsista industri pertahanan negara lain.
Dispenau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar