PT Pindad (Persero) menyerahkan 33 unit panser APS-2 (6x6) kepada Departemen Pertahanan di PT Pindad Bandung, Rabu (13/1). Penyerahan 33 unit panser ini untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) nasional. Dari 33 unit panser ini nantinya akan diserahkan kepada TNI AD sebanyak 20 unit. Sementara sisanya sebanyak 13 unit panser akan digunakan TNI AD yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Dunia di Libanon. (Foto: detikFoto/Angga Aliya ZRF)13 Januari 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo (Fraksi PDI Perjuangan) mengingatkan Menteri Pertahanan agar harus semakin fokus melakukan revitalisasi industri strategis pertahanan nasional.
"Kita bisa tidak tergantung atau didominasi asing dalam pembangunan industri strategis pertahanan nasional," tandasnya di Jakarta, Rabu (13/1).
Ia mengatakan itu merespons berbagai desakan, agar Indonesia tidak selalu cari gampang membeli atau mengimpor barang-barang bagi kepentingan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang hanya menguntungkan pihak pemasok beserta jaringannya, lalu sebaliknya mematikan industri strategis pertahanan domestik.
Karena itu, Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini meminta pihak Departemen Pertahanan (Dephan), apalagi kini telah diperkuat oleh hadirnya seorang Wakil Menteri berlatar militer, bisa membuat cetak biru pertahanan lebih baik lagi, guna membangun sistem pertahanan nasional strategis.
Secara terpisah, pengamat politik pertahanan dan internasional, Dr Yusron Ihza, LLM, mengatakan, industri pertahanan sesungguhnya bisa menjadi lokomotif perekonomin, atau profit centre, tidak sekedar cost centre sebagaimana dimainkan selama ini oleh Indonesia.
"Banyak contoh kasus, tidak saja di Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara Eropa, tapi India serta Brazil kini mulai mampu menampilkan citra industri pertahanan yang efisien sekaligus lokomotif perekonomian negaranya," ujarnya.
MEDIA INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar