Pulau Marore salah satu pulau terluar NKRI. (Foto: Suara Manado)16 Januari 2009, Jakarta -- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan yang akan dibentuk pemerintah diyakini tidak akan menambah biaya ekstra.
Pasalnya, masing-masing lembaga pemerintah yang terkait sudah memiliki mata anggaran untuk pengelolaan perbatasan. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Kemal Aziz Stamboel kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/1).
"Sebetulnya pembentukan badan tersebut tidak akan menambah apa-apa. Badan itu hanya memfasilitasi koordinasi. Tidak ada biaya ekstra," kata Kemal.
Badan tersebut, lanjut dia, sudah pernah dibicarakan antara pemerintah dengan DPR RI saat pertemuan dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menlu Marty Natalegawa beberapa waktu lalu. DPR menyambut baik usulan tersebut karena dinilai keberadaan badan sebagai lembaga komplementer dari semua unit pemerintah. Badan tersebut nantinya akan mengatur agar fungsi antarlembaga tersebut tidak tumpang tindih. "Memang banyak badan yang tidak efektif dan nanti bisa dibubarkan. Tapi, badan ini komplementer supaya tidak ada tumpang tindih," jelasnya.
Pembentukan badan ini perlu untuk memfokuskan pada pembangunan perbatasan pada kesejahteraan dan ekonomi. Persoalan perbatasan, ujar dia, tidak bisa didekati hanya dengan masalah keamanan. Harus ada pendekatan dengan kesejahteraan yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian. Jika tidak, akan selalu ada masalah kecemburuan sosial dengan daerah tetangga sehingga penanganan masalah akan lebih sulit.
"Kita dari DPR akan terus membahas persoalan ini. Dalam rapat kerja mulai minggu depan, kita akan merancang sejumlah agenda pertemuan dengan pemerintah untuk membahas hal ini," tukasnya.
MEDIA INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar