Pulau Marore di Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara salah satu pulau terluar NKRI. (Foto: Suara Manado)9 Januari 2009, Surabaya -- Sebanyak 200 pulau terluar di perairan Indonesia terancam mendapat klaim asing karena sampai sekarang pengamanan di wilayah tersebut kurang optimal.
"Perlu ada perubahan radikal terkait pengamanan di pulau terluar RI dan di garis perbatasan kita dengan negara lain," kata pengamat politik, Dr Drs Muhadjir Effendy MAP, kepada ANTARA di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jatim di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, pengamanan tersebut perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mengklaim sejumlah pulau terluar menjadi miliknya.
"Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan pulau tersebut, padahal beberapa pulau itu memiliki sejumlah potensi yang bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi nasional," ujarnya.
Doktor Militer alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu, menyebutkan, potensi yang terkandung di pulau itu seperti sumber daya alam tambang dan minyak.
"Untuk itu, pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan, kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif.
"Hal tersebut dapat mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," tegasnya.
Melihat kondisi itu, ia mengaku seluruh departemen terkait seperti Dephan (Departemen Pertahanan), DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan), Deptan (Departemen Pertanian), Dephut (Departemen Kehutanan), dan departemen lain, harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI tidak saja melalui kekuatan militer tetapi nonmiliter.
"Kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus, paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan kita," katanya.
ANTARA JATIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar