Jaga Perbatasan dengan Pembangunan

Pos TNI AL di Pulau Nipah. (Foto: Puspenerbal)

9 November 2009, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR (Bidang Pertahanan dan Politik Luar Negeri) dari Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan salah satu tugas dalam menjaga perbatasan melalui regional development, yaitu pembangunan kawasan tertinggal di daerah perbatasan khususnya terhadap Malaysia. Sedangkan untuk wilayah laut, perlu pengangkatan armada patroli laut, misalnya, kapal patroli cepat dan corvet. Juga perlu dilakukan patroli bersama antara TNI AL dan polisi serta dengan negara tetangga guna menjaga keamanan wilayah perbatasan.

"Kedepan, DPR perlu mendorong alokasi dana bagi pengelolaan daerah perbatasan dan mendukung dana bagi Alutsista khususnya TNI AL," kata Ramadhan Pohan saat dihubungi Jurnal Nasional, Minggu (8/11).

Anggota Komisi I DPR lainnya dari Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasono juga berharap TNI tetap menjalankan patroli untuk menjaga wilayah perbatasan RI dengan Negara tetangga. Namun untuk masalah biaya yang minim, katanya, diharapkan tidak mengganggu tugas patroli di wilayah perbatasan, karena bisa menggunakan anggaran rutin.

Permasalahan minimnya anggaran untuk patroli di wilayah perbatasan dan kapal patroli tersebut mengemuka dalam acara audiensi Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan, Brigjen TNI, Slamet Hariyanto dengan Komandan Pangkalan IV Laksamana Pertama TNI, Muhammad Darojatim, Pemda Kepri, Polda Kepri, Danrem Kepri di Tanjung Pinang Ibukota Provinsi Kepri, pekan kemarin.

Menurut Komandan Pangkalan IV Laksamana Pertama TNI, Muhammad Darojatim, TNI AL akan tetap melakukan patroli di wilayah perbatasan laut khususnya di wilayah kepulauanh Riau meski harus diakui masih minim anggaran bila dibandingkan wilayah laut yang cukup luas di Kepri.

Untuk mengamankan pulau Nipah, kata Darojatrim, TNI AL telah membentuk pos marinir yang dipimpin oleh seorang perwira. TNI AL juga menanam pohon di Pulau Nipah setelah pulau terdepan (terluar) Indonesia yang berhadapan langsung dengan Singapura itu mulai direklamasi. "Kami mulai menaman pohon di sana secara bertahap," katanya.

Ia mengatakan penanaman pohon mulai dilakukan sebab reklamasi pulau yang pernah nyaris tenggelam itu telah memasuki tahap pemantapan lahan. "Direncanakan KSAL juga akan menanam lima ribu pohon di Pulau Nipah," katanya.

Darojatim juga mengatakan, perairan Selat Malaka terbebas dari perompakan kapal selama 2009. "Hingga Oktober ini, perompakan kapal tidak ada dan mudah-mudahan tidak ada hingga akhir tahun," kata Darojatim.

Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengusahaan Batam, Asroni Harahap mengatakan, perompakan dapat ditekan karena ada patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Bahkan beberapa tahun lalu ada patroli dari Amerika Serikat untuk ikut mengamankan laut dari perompakan," katanya. Namun, perompakan itu bukan seperti yang terjadi di Somalia yang meminta uang tebusan dalam jumlah besar hingga ratusan miliar rupiah.

"Sasaran perompak di sini bukan kapal atau muatan kapal tapi awak kapal yang membawa uang bekal selama berlayar," katanya.

Asisten Adminstrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau, Arifin mengatakan pemerintah sedang memikirkan pemanfaatkan pulau itu jika reklamasi telah selesai. "Nanti apakah Nipah mau dijadikan pelabuhan peti kemas atau yang lain, sebab 60 hektare sangat luas," katanya.

JURNAL NASIONAL