Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10). Kepala Negara melantik 34 menteri dan tiga pejabat negara setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/ama/09)23 Oktober 2009, Jakarta -- Presiden SBY menitipkan dua pesan pada masing-masing person yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Meski demikian, ada perbedaan antara pesan yang dititipkan pada Juwono Sudarsono dan penggantinya, Purnomo Yusgiantoro.
Kepada Juwono, presiden menitipkan dua hal pokok yang harus dijaga. Yakni, netralitas TNI dan pembenahan secara bertahap tapi pasti terkait pengadaan alutsista.
"Presiden berpesan agar kita harus menjadi pelopor dalam reformasi birokrasi, termasuk reformasi pengadaan. Supaya ada prosedur atau tata cara supaya patuh pada anggaran," terang Juwono dalam sambutan perpisahan dalam sertijab Menhan di Jakarta, Kamis (22/10).
Sementara kepada Purnomo, SBY menitipkan dua agenda yang lebih luas. Pertama, perancangan pada total defense. Pemerintahan sekarang dituntut tidak sekedar memetakan ancaman konflik berdasarkan peperangan, tapi juga ancaman terhadap ketersediaan sumber daya alam dan ketahanan pangan.
"Yang kedua, adalah masalah keekonomian, terutama pengadaan alutsista. Di dalam sistem budgeting kita, tidak hanya disisi pendapatan APBN tapi juga di penerimaan. Inilah yang harus dilihat dari sisi yang lebih luas dan banyak yang harus diakomodasikan," terangnya, dalam acara yang sama.
Purnomo Janji Kelola Anggaran Pertahanan Seefisien Mungkin
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berjanji akan mengelola anggaran pertahanan seefisien mungkin agar benar-benar mendukung sistem pertahanan nasional secara maksimal.
"Hal itu sesuai dengan pesan Presiden agar penggunaan anggaran pertahanan dikelola secara efektif dan efisien," katanya setelah menghadiri serah terima jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis.
Purnomo mengatakan anggaran pertahanan yang ada harus dibagikan ke seluruh satuan kerja di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta Mabes TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
"Jadi, ini harus dikelola dengan baik termasuk bagi pengadaan alat utama sistem senjata," katanya.
Purnomo menambahkan, untuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien pihaknya mengintensifkan pengawasan termasuk bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP serangkaian audit yang dilakukan.
"Untuk pengadaan alat utama sistem senjata, kita akan intensifkan melalui "multi years budgeting", jadi dapat ditekan berbagai kemungkinan bocornya anggaran," ujarnya.
Purnomo mengatakan tingkat kebocoran anggaran di Departemen Pertahanan sudah menurun secara signifikan. "Dan ini yang akan kita teruskan," katanya.
Selain pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, Purnomo juga berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikan anggaran bagi pertahanan. "Itu pasti, tetapi bertahap. Dan kita juga akan memfokuskan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri," katanya.
Industri pertahanan dalam negeri harus sudah mulai meningkatkan orientasi ekspornya. "Sekarang ini sudah, namun itu harus lebih ditingkatkan lagi," demikian Purnomo.
Agum Gumelar: Purnomo Sosok Tepat Jadi Menhan
Mantan Gubernur Lemhanas Agum Gumelar menilai pemilihan Purnomo Yusgiantoro menjadi menteri pertahanan (Menhan) dinilai tepat mengingat tuntutan demokrasi yang kian berkembang.
"Pemilihan Purnomo sebagai Menhan sudah sangat tepat," kata Agum Gumelar ketika dimintai tanggapan soal dipilihnya Purnomo sebagai Menhan, di Jakarta, Rabu (22/10).
Saat Agum menjadi gubernur Lemhanas, Purnomo Yusgiantoro menjabat sebagai wakil gubernur Lemhanas.
Agum yang terkesan membela Purnomo mengemukakan, kapasitas Purnomo cukup kuat untuk menjalankan posisi sebagai menteri pertahanan mengingat wawasannya dan karirnya di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pernah menjadi wakil gubernur Lemhanas.
Menurut dia, pemahaman tantangan global dan persoalan pertahanan negara dalam prespektif intrernasional sangat dipahami oleh Purnomo, apalagi mengingat jabatan terakhirnya menjadi Menteri ESDM, di mana persoalan energi sebagai persoalan pertahanan negara.
"Bukan saatnya menilai sipil tidak mampu lagi karena sebenarnya banyak sipil yang paham mengenai pertahanan," kata mantan Menkopolkom di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Dia pun menepis tudingan bahwa Purnomo bukan orang yang tepat duduk di menteri pertahanan mengingat catatannya yang dekat dengan kalangan militer.
MEDIA INDONESIA/ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar