Kebijakan Anggaran TNI Inkonsisten

27 Oktober 2009, Jakarta -- Kebijakan pengalokasian anggaran pertahanan dinilai para pengamat masih inkonsisten. Kebijakan itu tidak memperlihatkan skala prioritas antara kesejahteraan prajurit dan pengadaan peralatan pertahanan.

Hal itu antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, Senin (26/10), seusai peluncuran buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia di Jakarta.

Rizal mengemukakan, rencana strategis Departemen Pertahanan kurang mencerminkan skala prioritas. ”Dephan memiliki arah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan peralatan pertahanan dengan negara tetangga, tetapi di sisi lain juga kerepotan dengan anggaran rutin seperti kesejahteraan prajurit,” ujarnya.

Beberapa kebijakan lain Dephan, seperti menambah jumlah komando teritorial, justru dipastikan menambah beban bagi anggaran. Selain itu, ada juga rancangan undang-undang mengenai komponen cadangan yang mengatur tentang wajib militer sehingga dipastikan semakin menyedot anggaran.

Anggota Komisi I DPR, Lutfi Hasan Ishaq, mengungkapkan, tingkat kesejahteraan prajurit di Indonesia memang di bawah standar. Kondisi tersebut menjadikan prajurit berlaku indisipliner dan menjadi sandungan utama dalam reformasi di tubuh TNI.

ULP Rp 35.000

Dipaparkan oleh Lutfi, uang lauk pauk (ULP) yang diterima seorang prajurit TNI sebesar Rp 35.000 per hari yang berarti harus dibagi untuk tiga kali makan. ”Ini jauh dengan prajurit di Amerika Serikat yang bisa mencapai Rp 50.000 sekali makan atau Inggris yang bisa mencapai Rp 70.000 sekali makan,” ungkapnya.

Padahal, Lutfi menegaskan, prajurit dari TNI memiliki reputasi yang baik bila diikutsertakan dalam misi perdamaian di luar negeri, seperti ke Darfur, Sudan. Para prajurit menunjukkan kemampuan yang melebihi prajurit dari negara lain.

Angka ideal anggaran yang dimiliki oleh Dephan adalah Rp 50 triliun. Untuk anggaran Dephan tahun 2010, ujar Lutfi, DPR berupaya agar bisa ditingkatkan paling sedikit di atas 10 persen. Anggaran Dephan tahun 2009 sebesar Rp 33 triliun.

Terkait dengan peluncuran buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Ketua Dewan Pendiri Lesperssi Suripto menjelaskan, reformasi militer dalam dua tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

KOMPAS