KRI Diponegoro. (Foto: Penarmatim)14 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui sesungguhnya anggaran untuk Departemen Pertahanan sudah memadai. Namun, Pekerjaan Rumah (PR) Departemen Pertahanan adalah bagaimana anggaran pertahanan bisa lebih baik.
Menurut Juwono, anggaran sebenarnya ada tapi pemerintah tetap mendahulukan aspek program pembangunan ekonomi dan santunan sosial. "Kami di Polhukam, selalu mengalah pada ekonomi dan kesra," ujar dia di Bappenas, Rabu 14 Oktober 2009. Soal anggaran, kata dia, menjadi PR bagi Menteri Pertahanan ke depan.
Terkait rencana bisnis Dephan dengan aset yang dimilikinya, Juwono mengatakan pada prinsipnya semua pihak bersepakat bahwa bisnis TNI itu harus ditertibkan sesuai Undang-Undang.
"Prinsipnya harus transparansi dan akuntabel," katanya. Bisnis itu termasuk rumah sakit, semua pangkalan, dan proyek militer yang dalam kewenangan Dephan, TNI.
Selain, menurut dia, Departemen Pertahanan yang isinya banyak menghasilkan pencemaran, karena alat dan bahan bakar sering dipakai, semuanya juga harus mulai ditertibkan.
Tentang inventarisasi aset pertahanan yang saat ini masih terkendala, Juwono mengatakan hal ini karena lintas kebijakan yang bersilang antara Departemen.
VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar