Pulau Maratua Aman dari Pengakuan Negara Asing

1 September 2009, Tanjung Redeb -- Pemerintah Kabupaten Berau meyakinkan bahwa Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia masih aman dari pengakuan negara asing. Di pulau tersebut bermukim warga Berau sejak puluhan tahun silam. "Tidak benar kalau Pulau Maratua terancam diambil Malaysia. Sebab, Pulau Maratua sudah lama berpenghuni. Beda dengan Pulau Sipadan dan Ligitan," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Berau Mappasikra kemarin (31/8).

Menurut dia, di pulau yang merupakan salah satu kecamatan di Berau itu juga telah dibentuk kepolisian sektor (polsek) dan komando rayon militer (Koramil). Dengan demikian, dari segi status sudah jelas bahwa pulau yang menjadi surganya para penyelam itu milik Indonesia.

Selain telah lama berpenghuni, di Maratua pun telah ada aparat pemerintahan dan aparat keamanan. "Meskipun operator wisata dari Malaysia, Maratua tidak akan lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," tegas Mappasikra.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan koran ini, dari salah satu daerah di wilayah Filipina hanya beberapa jam ke Maratua. "Kami bisa pastikan Maratua tidak akan dicaplok negara tetangga Malaysia. Di sana (Maratua) pun sudah ada pihak keamanan yang siap mempertahankan wilayah NKRI," kata Mappasikra.

Komandan Kodim 0902/TRD Letkol Inf Andi Muhammad dalam suatu kesempatan mengatakan, pihaknya siap mempertahankan wilayah NKRI dari gangguan pihak mana pun. Terkait pulau terluar seperti Maratua, pihaknya selalu melakukan patroli. "Patroli dilakukan untuk melihat apakah ada orang luar yang masuk wilayah kita (NKRI, Red)," ujarnya.

JAWA POS

Intelijen Diperkuat Deteksi Terorisme

Menko Polhukam Widodo AS (2 kiri) bersama (dari kiri) Mendagri Mardiyanto, Kapolri Jenderal Bambang H. Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengikuti rapat kerja dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8). Rapat kerja Komisi I dengan Menteri Polhukam beserta para menteri dan jajaran terkait tersebut membahas soal ancaman terorisme terhadap keamanan negara beserta upaya pencegahan dan pemberantasannya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/09)

1 September 2009, Jakarta -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengamandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar penanganan teror yang makin kompleks berjalan maksimal dan efektif.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja jajaran Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dengan Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga itu dihadiri Menteri Koordinator Polhukam Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Djoko Santoso, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar.

Widodo menyambut baik dukungan politik legislatif. Pemerintah segera mengajukan draf revisi. "Optimalisasi pelibatan semua komponen bangsa sudah mendesak," katanya.

Menurut dia, focus revisi itu adalah penguatan peran intelijen dan kepolisian, "Tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat."

Widodo mengatakan penyempurnaan mesti dilakukan mengingat orientasi utama pembentukan undang-undang hanya memberikan payung hukum pemberantasan teror sebagai respons bom Bali I. Saat itu, titik beratnya pada penindakan, padahal pencegahan juga harus dipayungi.

Dia menyoroti pentingnya peran intelijen untuk deteksi dini. Selama ini BIN dan TNI telah mendukung polisi untuk menguatkan operasi intelijen. Namun, belum ada ruang gerak yang cukup. "Mau melangkah dimarahin orang," katanya.

Kepala Desk Antiteror Kementerian Polhukam Ansyaad Mbai menjelaskan, intelijen masih terpasung. Salah satunya, Pasal 26 Undang-Undang Terorisme menyatakan laporan intelijen hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan. "Di banyak negara intelijen bisa jadi alat bukti dalam peradilan," katanya.

Rencana perubahan lain menyangkut periode penahanan. Jangka waktu 7x24 jam tidak cukup, pasalnya pengungkapan jaringan terorisme butuh waktu lama. Kementerian Polhukam mengusulkan masa penahanan minimal dua tahun, seperti di Malaysia dan Singapura. "Negara sekeliling punya hukum kuat, masa Indonesia lembek," kata dia.

Widodo menambahkan, pihaknya juga mengkaji keberadaan Desk Antiteror. Ketika dibentuk tahun 2003, desk ini dianggap bisa mewadahi kepentingan koordinasi. Namun, pengalaman riil di lapangan menunjukkan lembaga yang bersifat koordinatif tidak cukup. "Perlu ada kelembagaan yang punya otoritas langkah operasional."

Theo mengatakan, Komisi I memandang perlu menguatan aspek preventif, khususnya pelibatan masyarakat secara optimal sesuai ketentuan hukum. Pemerintah diminta mengajak masyarakat mencegah berkembangnya ajaran sesat yang mengembangkan radikalisme. "Berikan informasi dini yang mungkin terlihat di sekitarnya," kata politikus Partai Golkar itu.

Komisi I memandang perlu diterbitkan regulasi guna memudahkan pelaksanaan di lapangan, termasuk keputusan politik terkait perbantuan TNI pada Polri. Sejumlah anggota Komisi I mendesak dibuat aturan penjabaran pelibatan TNI untuk membantu penanganan terorisme.

Effendy Choirie dari Partai Kebangkutan Bangsa menilai, secara norma, payung hukum pelibatan TNI sudah diwadahi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang TNI. Namun, penjelasannya belum rinci. "Kondisi ini membuat militer gamang," katanya.

Pupung Suharis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hajrianto Tohari asal Partai Golkar mengusulkan instruksi Presiden untuk pelibatan seluruh komponen bangsa, termasuk militer.

Widodo mengakui diperlukan petunjuk lebih tepat. "Perlu ada buku petunjuk tentang pelibatan," ujarnya. Sebab, TNI hanya bisa terlibat pada hal-hal khusus, berdasar eskalasi dan skalanya. Misalnya, penyanderaan di kapal laut, pesawat, atau daerah terpencil.

JURNAL NASIONAL

Dephan Cekal 15 Rekanan

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga (kanan) berjalan bersama Menko Polhukam Widodo AS (2 kiri), Mendagri Mardiyanto (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (2 kanan belakang) menuju ruang rapat kerja Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8). Rapat kerja Komisi I dengan Menteri Polhukam beserta para menteri dan jajaran terkait tersebut membahas soal ancaman terorisme terhadap keamanan negara beserta upaya pencegahan dan pemberantasannya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/09)

1 September 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan (Dephan) memasukkan 15 perusahaan rekanan pengadaan alat utama sistem senjata ke dalam daftar hitam. "Itu data sementara yang ada," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I (bidang pertahanan) DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Juwono mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran Dephan dengan syarat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta militer menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan dan efektif. Jangan ada pengadaan persenjataan yang melenceng dari yang direncanakan dan dianggarkan.

Menurutnya, langkah ini penting diambil karena masih banyak rekanan atau pihak ketiga yang kerap melakukan penyimpangan. Salah satu modusnya, menawarkan barang dan jasa militer yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyimpangan terjadi hampir di setiap lini.

Tahun depan, anggaran Dephan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)menjadi Rp40 triliun atau naik Rp7 triliun dari tahun ini.

JURNAL NASIONAL

Ketua DPR: Perketat Pengiriman Senjata

Presiden SBY tengah mengamati peralatan tempur di pabrik komponen senjata PT Pindad. PT Pindad memproduksi berbagai jenis senjata laras panjang dan pistol untuk keperluan TNI dan Polri. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

1 September 2009, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih memperketat pengawasan pengiriman senjata ke luar negeri. Desakan ini terkait temuan senjata buatan PT Pindad yang diduga diselundupkan ke Filipina.

"Jadi pemerintah harus lebih ketat mengawasi pengiriman senjata di masa mendatang," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 1 September 2009.

Menurut Agung, PT Pindad hanya bertugas memproduksi. PT Pindad juga sudah menjalankan tugas untuk melakukan produksi senjata. "Lalu ada pihak yang mengekspor, bahwa di tengah jalan ada yang mencuri itu urusan eksportir," ujar dia.

Kendati demikian,Agung berharap 'insiden' temuan senjata di Filipina itu tidak merusak hubungan baik antara kedua negara. Agung menilai, jangan sampai kejadian itu terus meluas dan membuat iklim yang tidak baik di negara-negara ASEAN.

"Kita harus menjaga agar pengiriman senjata produksi kita ke luar negeri tidak berjalan secara ilegal," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Senjata Pindad Beredar Bebas di Pasar Gelap

Temuan senjata jenis SS1 buatan PT Pindad oleh aparat Bea dan Cukai Filipina mempertegas peran Indonesia dalam perdagangan senjata gelap di tingkat global.

Pengamat intelijen Andi Wijayanto mengungkapkan, senjata yang diekspor oleh PT Pindad memang berpotensi bercampur dengan semjata-senjata ilegal dari seluruh dunia dan kemudian diselundupkan oleh negara pembeli ke negara-negara rawan konflik.

"50 persen senjata yang beredar di dunia adalah senjata ilegal. Memang Indonesia hanya 0,1 persen di antaranya," kata Andi kepada okezone, Selasa (1/9/2009).

Senjata ilegal dengan nilai nominal mencapai USD4 miliar itu, biasanya diselundupkan ke Filipina dan Thailand, mengikuti tindak kejahatan narkoba, transnasinal, dan pencucuian uang yang berkembang di negara-negara tersebut.

"Mayoritas senjata yang diselundupkan adalah senjata bekas dari Uni Soviet," tandasnya.

VIVA News/okezone

Bolivia Menjajaki Pesawat Buatan Cina dan Brazil

Pesawat tempur ringan L-159 ALCA yang akan dibeli Bolivia dari Republik Ceko tetapi diveto oleh Amerika Serikat. (Foto: Aero)

1 September 2009 -- Bolivia sedang menjajaki pembelian 6 pesawat tempur dari Cina atau Brazil setelah Amerika Serikat mencegah penjualan pesawat tempur buatan Ceko, ujar Menteri Pertahanan Bolivia Walker San Miguel, Senin (31/8).

“Pesawat tempur dapat buatan Cina atau Super Tucanos buatan Brazil, salah satu atau yang lainnya,” kata San Miguel saat diwawancarai harian La Razon.

Pemerintahan Presiden Evo Morales yang beraliran kiri tahun lalu berusaha membeli 6 pesawat tempur ringan L-159 ALCA, dibuat dengan komponen AS, dari Republik Ceko senilai $58 juta. Morales mengumumkan di bulan Juli bahwa kontrak pembelian telah di veto oleh Washington.

Bolivia sedang melakukan negosiasi pembelian senjata dan peralatan militer dari Rusia senilai $100 juta. Bolivia tertarik membeli sejumlah helikopter serbaguna Mi-17 serta sebuah pesawat Antonov untuk keperluan perjalanan kenegaraan Presiden ke luar negeri.

AFP/@info-terkumpul

Pakistan Membantah Memodifikasi Rudal Harpoon

Pesawat patroli maritim P-3C Orion meluncurkan rudal AGM 84 Harpoon. (Foto: DID)

31 Agustus 2009 -- Pakistan membantah klaim pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka telah melakukan modifikasi rudal buatan AS dan mengatakan tuduhan tersebut bagian dari kampanye fitnah kepada pemerintah dan Angkatan Bersenjata Pakistan.

Modifikasi rudal anti kapal Harpoon membuat berkemampuan menghancurkan sasaran di darat hingga mengancam India, diberitakan The New York Times, Sabtu (29/8).

Nota protes yang tidak dipublikasikan telah dikirimkan akhir Juni ke Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani.

“Ini terlihat seperti kampaye yang dirancang memfitnah Pakistan dan AB untuk mencapai beberapa tujuan,” ujar seorang pejabat keamanan Pakistan kepada AFP, yang tidak mau disebutkan namanya.

Ditambahkannya rudal Harpoon berarti untuk keperluan maritim dan “tidak ada informasi yang kredible mengatakan Angkatan Laut kemungkinan telah merubah fungsi asli rudal tersebut.”

Rudal UGM-84 Harpoon ditembakan dari kapal selam. (Foto: DID)

Rudal Harpoon dijual ke Pakistan oleh pemerintahan Presiden Ronald Reagan sebagai senjata defensif selama perang dingin di era tahun 1980-an.

Pejabat militer dan Intelijen AS mengatakan mereka mencurigai Pakistan telah memodifikasi rudal hal ini melanggar UU AS “Arms Control Export Act”.

Menurut laporan, agen intelijen AS mendeteksi pada 23 April sebuah pengujian rudal mencurigakan terpantau mengindikasikan Pakistan mempunyai program senjata offensif baru.

Amerika Serikat juga menuduh Pakistan memodifikasi pesawat buatan AS P-3C Orion untuk misi serangan darat, hal ini melanggar hukum AS hingga pemerintahan Presiden Barack Obama memprotesnya.

AFP/@info-terkumpul

Meski Bermasalah, Pindad Tak Alami Kerugian

Kedua senapan yang dipegang Presiden adalah hasil karya PT. Pindad yang digunakan prajurit TNI AD merebut juara menembak dalam beberapa even. (Foto: detikFoto)

1 September 2009, Jakarta -- Penyitaan sejumlah senjata PT Pindad Indonesia di Filipina tidak membuat perusahaan senjata milik Indonesia itu mengalami kerugian. Hal itu karena pembayaran atas ekspor senjata itu sudah lunas.

Direktur Utama PT Pindad, Adik Alvianto kepada VIVAnews mengatakan, secara biaya, Pindad tidak menderita kerugian, karena sudah menerima pembayaran atas senjata-senjata pada saat pengapalan.

Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab moral, Pindad terus melakukan pemantauan terhadap informasi terkait sejumlah senjata yang diekspor itu. “Kami bersama pemerintah terus memantau,” kata Adik Alvianto.

Menurutnya, senjata itu merupakan hasil transaksi per tanggal 8 Agustus lalu. Dalam ekspor ini, kata Adik, pihaknya mengirimkan 10 pucuk pistol P2 ke Filipina untuk diuji coba dan senjata laras panjang SS1-V2 ke Afrika.

Selama ini belum pernah ada masalah antara PT Pindad dengan pemesan di Filipina. Dengan adanya kejadian ini, menurutnya Pindad akan lebih berhati-hati terutama terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di perjalanan.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah karena secara administratif PT Pindad sudah memenuhi persyaratan legal," ujarnya.

Langgar Penjualan Senjata, RI Bisa Dikucilkan

Senapan buatan Pindad jenis SS1-V1. (Foto: wikipedia)

PT Pindad tidak mungkin berani melakukan pelanggaran pengiriman senjata ataupun tindak pelanggaran penjualan lainnya. Karena, bila satu kali saja melakukan pelanggaran penjualan senjata maka akibatnya akan sangat fatal.

"Kalau pembelinya tidak menjaga janji, atau dijual ke pihak lain, tentu akan dikucilkan dunia internasional," kata Direktur Teknologi dan Industri Direktorat jenderal Sarana Pertahanan, Laksamana TNI Sudi Haryono, di Gedung Departemen Pertahanan, Jakarta, Selasa, 1 September 2009.

Maka itu, adalah hal yang tidak mungkin bila satu perusahaan negara berani-beraninya melakukan pelanggaran. Karena akan memberikan efek luas, yakni merusak nama baik negara.

"Demikian juga pemerintah kita kalau melanggar, karena itu dokumennya state to state," ujar dia.

Dalam keterangan pers bersama ini hadir pula Direktur Utama PT Pindad, Andik Avianto. Sebelumnya menurut Andik, sistem pengamanan peti senjata Pindad sangat tidak mungkin disusupi produk lain.

Penegasan itu terkait temuan senjata buatan Pindad di Filipina. Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya.

Ada pula senjata laras panjang bermerek Israel "Galil", sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat dalam jarak 300-800 meter. Menko Polhukam Widodo AS mengatakan bahwa pesanan senjata negara Mali itu tercantum dalam kontrak yang sangat jelas.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono juga sudah menegaskan bahwa PT Pindad sudah melakukan prosedur resmi.

VIVA News

TNI AU-RAAF Latihan Bersama di Australia

(Foto: dispenau)

1 Agustus 2009, Brisbane -- TNI AU dan Angkatan Udara Australia menggelar latihan bersama bertajuk "Elang Ausindo 2009" melibatkan empat pesawat tempur F-16 TNI-AU dan tujuh F-18 RAAF (Angkatan Udara Australia) dimulai di kawasan udara Darwin, Northern Territory (NT), Senin.

Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi Marsekal Pertama TNI Bambang Samudro mengatakan, latihan bersama ini melibatkan 45 personil TNI AU dari Skuadron Udara Tiga Lanud Iswahyudi dan sejumlah personil Skuadron 77 RAAF ini berlangsung sampai 4 September.

"Setelah acara pembukaan hari ini, dilakukan sesi penyesuaian wilayah latihan namun latihan manuver udara baru dilaksanakan mulai Selasa. Seluruh personil kita kembali ke Tanah Air pada 5 September," katanya.

Para personil AU kedua negara terlibat dalam latihan manuver udara dan taktik tempur udara satu lawan satu, dua lawan satu, dan dua lawan dua, katanya.

Latihan bersama ini adalah kelanjutan dari latihan-latihan yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti dua tahun sebelumnya ketika AU kedua negara menjalani misi latihan bersama di Makassar.

"Selama ini, kerja sama angkatan udara kita dan Australia sudah berjalan dengan baik," katanya.

ANTARA News

KASAL: Kedaulatan Negara Harus Ditegakkan Dan Harus Dihormati Oleh Siapa Saja

1 Agustus 2009, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka harus mampu menjaga kedaulatannya, demi menjamin pemanfaatan sumber daya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta menjaga martabat dan kehormatan negara di mata masyarakat dunia. Sebagai negara merdeka, kedaulatan itu diimplementasikan dengan membuat peraturan perundang-undangan nasional yang harus dihormati dan dipatuhi oleh siapa saja, termasuk dunia internasional.

Ketaatan terhadap hukum nasional berarti menghormati kedaulatan negara kita. Sedangkan sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional yang berlaku, berarti pelanggaran terhadap kedaulatan negara, tegas Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., dalam amanatnya pada acara serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Lili Supramono kepada Laksamana Pertama TNI IGN Dadiek Surarto di Koarmatim, Ujung, Surabaya, Senin (31/8).

Laksda TNI Lilik Supramono selanjutnya akan menjabat Staf Khusus Kasal di Mabes TNI AL, sedangkan Laksma TNI IGN Dadiek Surarto sebelumnya menjabat Komandan Lantamal VI Makassar. Kedaulatan negara tersebut lanjut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., harus dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh aparatur negara yang terkait. Dalam konteks tersebut, secara universal, TNI AL juga mengemban tugas itu, yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut. Hal tersebut harus benar-benar dipahami secara mendalam dan diartikan bahwa TNI AL khususnya, Komando Armada Kawasannya, harus seutuhnya mampu melindungi dan mengamankan kekayaan alam bangsa Indonesia di laut.

“Angkatan Laut harus mampu melaksanakan penegakan kedaulatan dan keamanan di laut secara konsisten, karena pada hakekatnya semua produk hukum yang dibuat oleh negara serta upaya penegakannya adalah untuk menjaga tetap tegak dan kokohnmya kedaulatan negara Indonesia”, kata Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno S.H.

Menurut pemimpin tertinggi dilingkungan TNI AL ini, bahwa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AL dapat dilihat dari sejauhmana TNI AL mampu menjaga dan mengamankan wilayah laut Indonesia, dengan wujud nyatanya adalah berupa jumlah unsur-unsur yang mampu digelar sesuai dengan jenis operasinya, serta seberapa besar jaminan keamanan laut yang mampu diberikan.

“Kesemuanya ini harus menjadi titik sentral perhatian bagi kita bersama, karena hal tersebut tidak saja menyangkut tentang pelaksanaantugas-tugas TNI AL, tetapi juga merupakan wujud pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya.

DISPENAL

Sudah Ditambahi Rp 7 Triliun, Presiden Minta Dephan Tak “Kemasukan Angin”

Pertemuan ini membahas anggaran pertahanan TNI. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

31 Agustus 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan mempertajam pengawasan internal untuk menjamin tidak terjadinya kebocoran atau”masuk angin” terhadap anggaran pertahanan yang mengalami kenaikan signifikan pada APBN 2010.

Usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan peningkatan pengawasan internal itu dilakukan oleh Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan dan juga melibatkan pengawasan internal TNI untuk pengadaan persenjataan.

“Ada perangkatnya di masing-masing departemen, dan kita bersama Setjen dan Itjen melakukan pengawasan internal, Dephan maupun Mabes TNI dan mabes angkatan,” ujarnya.

“Kemasukan angin”

Juwono mengatakan Presiden Yudhoyono dalam pertemuan berpesan agar tidak terjadi kebocoran dalam proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), karena pengadaan persenjataan tersebut melalui jalur yang cukup panjang, yaitu mulai dari Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Bappenas, hingga DPR.

“Itu salah satu kendala mengapa lambat proses pengadaan alutsista, terutama alutsista dari luar negeri. Tetapi beliau tetap pesan supaya masing-masing simpul tidak terlalu banyak “kemasukan angin” oleh kepentingan-kepentingan tidak bertanggung jawab. Maksudnya supaya jangan banyak kebocoran melalui rekanan-rekanan,” tuturnya. Presiden, lanjut Juwono, juga berpesan agar dalam pengadaan alutsista pemerintah jangan sampai didikte oleh rekanan.

“Pesan beliau adalah agar anggaran yang Rp 7 triliun tambahan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, tertib, akuntabel, tidak ada kebocoran, dan tidak ada pemborosan-pemborosan. Tidak asal beli semaunya pada masing-masing angkatan supaya Dephan betul-betul mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Menhan mengatakan setiap tahun akan diusahakan kenaikan anggaran pertahanan sesuai dengan kemampuan pemerintah, apalagi mengingat jumlah anggaran dari bisnis TNI yang dialihkan mencapai hampir 20 persen.

“Itu perjuangan saya pada Menteri Keuangan (Sri Mulyani, red), persaingan saya dengan Menkes, Menteri PU, Mensos. Itu akan tetap diupayakan supaya antara ekonomi, kesra, dan polkam ada keseimbangan,” ujarnya.

Menurut Juwono, peraturan presiden tentang alih bisnis TNI kemungkinan sudah terbit sebelum 16 Oktober 2009. Setelah itu, ia akan menerbitkan keputusan menteri guna menindaklanjuti perpres tersebut agar penertiban bisnis Tni dapat dieksekusi.

SURYA

Pulau Jemur Diklaim Jadi Obyek Wisata Malaysia

31 Agustus 2009, Pekanbaru -- Informasi yang dimuat sejumlah web site di Internet menyebutkan bahwa Pulau Jemur yang ada di wilayah Provinsi Riau adalah bagian dari daerah tujuan wisata Negeri Selangor, Malaysia.

Berita itu langsung mendapatkan reaksi keras Pemerintah Provinsi Riau, Senin, yang dengan tegas menyatakan bahwa Pulau Jemur adalah pulau terluar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka.

Informasi mengenai promosi pariwisata yang dimuat oleh traveljournals.net dan osvaja.net menyebutkan bahwa Pulau Jemur sebagai destinasi wisata Negara Bagian Selanggor, Malaysia.

Dalam situs traveljournals.net dicantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur yang dikatakan masuk dalam wilayah Selangor, Malaysia. Hanya saja, tidak bisa diketahui informasi mengenai penanggung jawab laman pariwisata tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Pemprov Riau Zulkarnain Kadir di Pekanbaru meluruskan informasi yang menyesatkan di laman Internet tersebut bahwa Pulau Jemur merupakan bagian Indonesia.

Ia mengatakan pulau itu bagian dari Kabupaten Rokan Hilir yang sudah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur oleh pemerintah setempat.

"Pemerintah Riau dan Rokan Hilir juga menjadi Pulau Jemur sebagai salah satu ikon wisata di provinsi ini. Jadi gak benar klaim milik Malaysia tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, Pulau Jemur berada di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir. Pulau tersebut merupakan pulau terluas yang mencapai 2,5 kilometer persegi.

Menurut dia, kawasan tersebut sudah lama memang dijadikan sebagai salah satu objek wisata andalan di Riau. Karena itu, klaim Pulau Jemur sebagai salah satu daerah tujuan wisata Negeri Jiran merupakan kerugian bagi Indonesia khususnya Riau.

ANTARA News

Sebagian Senjata Kiriman Pindad Raib

1 September 2009, Jakarta -- Sebagian senjata kiriman PT Pindad ditemukan raib oleh bea cukai Filipina. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam rapat kerja Komisi I dengan pemerintah di Jakarta, Senin (31/8).

"Penemuan oleh Filipina, kapal merapat singgah di tempat lain atas permintaan pemasok kepada kapten kapal. Sebagian senjata SS1 sebelum sampai di Filipina raib dan ini sedang diselidiki," jelasnya menanggapi dugaan ekspor senjata ilegal oleh PT Pindad.

Menhan sebelumnya menyatakan semua ekspor yang dilakukan PT Pindad legal. PT Pindad menerima pesanan dari Filipina Shouting Club sepuluh pucuk pistol jenis P1 dan seratus pucuk senjata SS1 pesanan Mali. Ia menjelaskan bahwa Dephan sudah memberikan ijin atas rekomendasi Asintel Mabes TNI yang diberikan pada Desember 2008 dan Januari 2009 dengan mengeluarkan security clearance.

"Pada 20 Januari 2009, Dephan mengeluarkan ijin," sambungnya.

Kontrak yang dibuat PT Pindad bersifat Free on Board. Artinya, Pindad hanya bertanggungjawab pada pendistribusian dalam negeri dan pengurusan custom clearance. Pengiriman senjata dari Bandung, tempat senjata diproduksi, hingga ke Tanjung Priok diserahkan pada PT Internusa. Selepas itu, pemilihan kapal pengangkut diserahkan kepada pembeli.

"Kapal dipilih oleh pembeli. Pembeli menyerahkan urusan pada PT tirta Samudra Caraka," sahutnya.

Dirjen Multilateral Deplu Rezlansyah Jeni menambahkan bahwa pihak Deplu telah meminta klarifikasi terkait hal-hal yang menjadi masalah kepada pihak Filipina dan meminta ijin untuk mengunjungi lokasi. Permintaa itu disampaikan melalui surat dan hingga kini belum ada jawaban atas hal tersebut.

"Kita melalui KBRI telah mminta diadakan pertemuan untuk meminta klarifikasi hal-hal yang menjadi masalah dan berkunjung lokasi. Kami menunggu jawaban terkait kapan hal itu bisa dilakukan," pungkasnya.

Dephan Izinkan PT Pindad Ekspor Senjata ke Filipina

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, Departemen Pertahanan (Depjan) sebagai pihak yang berwenang memang sudah memberikan izin kepada PT Pindad untuk melakukan ekspor-impor dan penjualan senjata ke Filipina. Izin itu dikeluarkan atas rekomendasi Panglima TNI pada bulan Desember. Sebanyak 100 pucuk senjata untuk Afrika Selatan, dan 10 pucuk tipe P2P-1 untuk Filipina.

“Kami sudah memberi izin atas rekomendasi Panglima TNI,” ungkap Juwono dalam raker pemerintah dan Komisi I di Gedung DPR RI, Senin (31/8). Kontrak pembelian, ungkap Juwono, bersifat free on board. Ini berarti PT Pindad hanya bertanggung jawab atas pengiriman dari Bandung.

Pemilihan kapal pengangkut ditentukan pembeli. PT Pindad mengirimkan via pelabuhan Tanjung Priuk dan diserahkan kepada kapal yang ditunjuk. “Terkait penemuan polisi Filipina bahwa sebelum kapal merapat ke Filipina sempat singgah di tempat lain, hal itu atas permintaan pemasok kepada kapten kapal. Tapi ini sekarang sedang diselidiki,” tandas Juwono.

MEDIA INDONESIA/SURYA

TNI AL Berencana Beli Dua Kapal Selam

Kapal selam kelas Kilo buatan Rusia yang diincar oleh TNI AL untuk menandingi kapal selam negara tetangga. (Foto: sinodefence.com)

31 Agustus 2009, Surabaya -- TNI Angkatan Laut berencana membeli dua armada kapal selam baru untuk menambah peralatan tempur, terutama dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan Indonesia.

Rencana pembelian kapal selam itu diungkapkan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara pada serah terima jabatan Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) di Surabaya, Senin sore.

"Pengadaan dua kapal selam itu direncanakan sekitar 2011 atau 2012, dan saat ini sedang digodok di Departemen Pertahanan," katanya.

Menurut KASAL, untuk pembelian dua kapal selam tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 700 juta dolar AS atau sekitar Rp7 triliun (kurs Rp10.000 per dolar AS).

"Kami belum memastikan kapal selam yang akan dibeli nanti buatan mana, karena masih dalam penggodokan. Bisa dari Korea, Prancis atau Rusia, termasuk spesifikasinya," katanya.

Saat ini TNI AL memiliki dua kapal selam buatan Jerman yang usianya sudah sangat tua. Salah satu kapal selam itu beberapa waktu lalu telah menjalani perbaikan total (over haul), dan satu kapal lainnya segera menyusul.

KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) melakukan salam komando dengan Pangarmatim baru, Laksma TNI IGN Dadiek Surarto (kanan) dan Pangarmatim yang lama, Laksda TNI Lili Supramono usai upacara serah terima jabatan di Markas Komando Armatim, Ujung di Surabaya, Senin (31/8) sore. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/ama/09)

Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno berharap penambahan dua kapal selam tersebut mampu memperkuat tugas TNI AL dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

"Yang jelas, spesifikasi kapal selam yang akan dibeli nanti diharapkan sama dengan yang dimiliki negara tetangga, atau kalau bisa lebih baik," katanya.

Sementara itu, jabatan Pangarmatim diserahterimakan dari Laksda TNI Lili Supramono kepada penggantinya, Laksma TNI Ignatius Dadiek Surarto yang sebelumnya Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar.

Laksda TNI Lili Supramono selanjutnya mendapat tugas baru sebagai staf khusus KASAL di Mabes TNI AL.

ANTARA JATIM

Membangun Paradigma Pertahanan Baru - Kopassus Pasukan Elit Terbaik di Dunia

Prajurit Kopassus. (Foto: detikFoto/Indra Shalihin)

1 September 2009, Jakarta -- Discovery Channel Military edisi 2008 mengeluarkan sebuah pemeringkatan pasukan elite terbaik di dunia. Ada tiga pasukan elite yang dipilih tim juri yang beranggotakan ahli militer dari penjuru dunia yang direkrut Discovery Channel Military untuk memberikan penilaian. Ketiganya adalah pasukan elite SAS Inggris, Mossad Israel, dan terakhir adalah Kopassus Indonesia.

Penilaian itu bukan berdasarkan teknologi militer, melainkan kemampuan dan performa. Prestasi itu bukan dianggap remeh-temeh. Itu adalah salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Bahwa pasukan elite Kopassus Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Bahkan mengalahkan pasukan elite dari Amerika Serikat sekalipun. Namun, perlu diingat, ini bukan urusan teknologi militer, melainkan skill dan performance.

Artinya, kalau bicara soal persenjataan yang dimiliki, militer Indonesia saat ini tentu tidak bisa bicara banyak. Alutsista yang dimiliki TNI saat ini sebagian besar peralatan tua. Namun, itu diabaikan tim juri Discovery Channel. Skill dan performance yang menjadi utama. Bila merujuk pada kasus tersebut, artinya penilaian yang diberikan tim juri itu menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah rasa percaya diri terhadap kekuatan pertahanan di dalam negeri.

Aksi prajurit Kopassus yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Aksi Teror (Gultor) menyergap rumah yang diisi teroris dalam suatu latihan di Jakarta. (Foto: detikFoto/Indra Shalihin)

Rasa percaya diri terhadap pertahanan ini yang perlu ditingkatkan. Sebab saat ini kita tidak lagi menghadapi perang antarmusuh sebagaimana perang konvensional layaknya Perang Dunia II. Kita berhadapan dengan perang terbuka. Siapa saja bisa menjadi musuh dan menggoyahkan pertahanan bangsa melalui berbagai isu. Ancaman itu sangat luas, mulai dari ketahanan pangan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Sementara itu, kemampuan negara untuk membangun benteng pertahanan ini tidak cukup modal. Anggaran negara tidak bisa mengongkosi biaya pertahanan itu. Sumber daya manusia juga terbatas. Peralatan di sektor pertahanan juga terbatas. Lalu apa yang bisa diandalkan?

Ancaman terus-menerus datang. Apakah negara harus berutang untuk membangun benteng layaknya Fort Knox agar NKRI ini tidak dibobol musuh di medan terbuka? Dengan keterbatasan yang ada ini, kembali kita sebagai bangsa Indonesia perlu memupuk rasa percaya diri dan mengoptimalkan yang ada. Pengadaan peralatan yang canggih memang mutlak perlu. Namun, untuk situasi saat ini, belum menjadi prioritas. Setidaknya bangun dulu rasa percaya diri bangsa Indonesia ini.

Rasa percaya diri ini bisa menjadi modal besar untuk menghadapi musuh. Rasa percaya diri ini juga menjadi modal untuk membuat peraturan yang tegas terhadap musuh-musuh negara. Ambil contoh, siapa saja atau warga negara mana pun tanpa terkecuali memasuki Indonesia dengan menyelundupkan narkoba dijatuhi hukuman mati.

Penembak runduk Kopassus. (Foto: kopassus.mil.id)

Itu adalah sebuah bentuk ketegasan negara terhadap musuh-musuhnya. Demikian juga kapal-kapal pencuri ikan yang masuk ke Indonesia secara ilegal akan ditembak. Ketegasan itu menjadikan Indonesia kuat karena performance dan skill.

Semua itu menjadi bagian dari ketahanan NKRI secara menyeluruh. Urusan pertahanan tidak semata-mata diserahkan menjadi tanggung jawab militer. Seluruh masyarakat harus ambil bagian dalam konsep pertahanan negara ini. Masyarakat harus ikut ambil bagian mengamankan hal-hal yang di luar kekuasaan tentara. Sebagai contoh nyata yang baru saja terjadi di Jakarta adalah peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Dari hasil pengungkapan polisi, pelakunya baru saja lulus SMA. Ada sebuah model baru perekrutan calon teroris dengan melibatkan anak-anak sekolah atau mereka yang baru saja lulus sekolah. Ada upaya peradikalan terhadap remaja.

Contoh lain yang kini sedang dihadapi masyarakat di kawasan sulit air, akibat ancaman dampak El Nino. Daerah-daerah yang selalu kesulitan air akan semakin sulit akibat kemarau semakin panjang masanya. Hasil panen tidak maksimal. Kebutuhan pangan juga terancam. Dampak yang paling nyata akan terjadi pada anak-anak dan balita. Gizi tidak tercukupi karena tidak ada makanan yang bisa dimakan.

Fakta-fakta semacam itu bila dibiarkan saja akan menjadi kronis dan mengancam pertahanan Indonesia. Ancaman itu justru bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Untuk itu, negara dalam hal ini Departemen Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus bisa memberikan sebuah penjabaran yang jelas konsep pertahanan semacam apa yang bisa dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia. Kedua lembaga itu harus memiliki skenario dan membuka diri kepada semua pihak tentang konsep pertahanan ini. Konsep pertahanan jangan lagi terpaku pada militer atau angkat senjata. Saat ini kita menghadapi perang terbuka dan global. Serangan datang dari berbagai penjuru.

Konsep pertahanan jangan hanya semata-mata mengurusi ancaman teritori. Kedua lembaga negara itu harus menggandeng semua instansi untuk merumuskan konsep pertahanan dengan melihat isu terkini. Negara tidak bisa lagi mengandalkan anggaran negara, meski pemerintah melalui pidato presiden tentang APBN 2009-2010 telah ditegaskan bahwa anggaran untuk pertahanan dan keamanan akan ditingkatkan.

Anggota Kopassus siap melakukan penyerangan di basis musuh saat digelar latihan di Gunung Kidul. (Foto: detikFoto/Bagus Kurniawan)

Sejauh mana negara akan mampu membiayai apabila konsep pertahanan ini masih mengacu pada alutsista dengan asumsi ancaman konvensional? Pengadaan alutsista memang penting, tapi persoalan yang dihadapi Indonesia juga cukup kompleks. Untuk itu, Departemen Pertahanan dan Lemhannas harus dapat membuka diri dan bermitra dengan siapa saja. Misalnya kerja sama Dephan, Lemhannas, dan Departemen Pendidikan Nasional untuk merumuskan pendidikan national character building, untuk mencegah usaha peradikalan di kalangan anak muda.

Demikian juga dengan Departemen Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Lingkungan Hidup bisa diajak bermitra bagaimana mengatasi ancaman ketahanan pangan akibat perubahan iklim serta dampak pemiskinan masyarakatnya. Contoh-contoh semacam itu bisa dikembangkan di setiap sektor sehingga berbagai ancaman dapat diselesaikan sedini mungkin.

Tentu saja implementasinya harus melibatkan masyarakat luas. Konsep pertahanan itu jangan hanya disimpan di laci. Itu adalah salah satu cara untuk membangun pertahanan bangsa dari berbagai ancaman di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan keuangan negara.

Anggota Kopassus saat mengikuti upacara penutupan latihan yang digelar di Pantai Sundak, Gunungkidul, Yogyakarta. (Foto: detikFoto/Bagus Kurniawan)

Kembali pada terpilihnya pasukan elite Kopassus Indonesia sebagai salah satu pasukan terbaik di dunia, dengan menanggalkan teknologi militer, bisa memacu semangat kita untuk menirunya. Demikian juga kinerja polisi Indonesia dalam meringkus jaringan teroris menuai pujian dari dunia internasional. Dunia sudah melihat bukti bahwa kekuatan alutsista dan uang yang banyak tidak bisa mutlak melindungi negara dari ancaman musuh. Contoh nyata adalah kasus runtuhnya menara kembar WTC di New York, sebuah fakta bahwa kecanggihan sistem pertahanan dan uang yang menumpuk tetap saja bisa diruntuhkan.

Sebab musuh kini lebih cerdas dan memiliki perspektif yang maju terhadap kelemahan lawan. Menjatuhkan suatu negara yang kuat tidak lagi dengan perang terbuka karena kekuatan tidak seimbang. Sejarah membuktikan, terlalu mengandalkan teknologi militer yang canggih dan keyakinan dengan uang berlimpah tetaplah tidak cukup untuk menutup semua ancaman pada suatu negara. Tingginya angka pengangguran, jatuhnya saham, jumlah penduduk miskin makin banyak, dan rontoknya perusahaan-perusahaan besar ataupun salah urus politik luar negeri kesemuanya dapat berkembang menjadi suatu ancaman militer di kemudian hari.

Menjadi yang terbaik dan disegani masyarakat dunia bisa dengan banyak cara. Tidak harus dengan uang yang banyak, apalagi diperoleh dengan cara utang. Dengan mengandalkan rasa percaya diri, kemampuan, dan performa, bangsa Indonesia bisa melakukannya. Kita jangan terlalu mengecilkan rasa percaya diri karena kekurangan yang dimiliki. Justru keterbatasan yang kita miliki ini bisa memicu untuk menjadi lebih baik lagi. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah harus dikerahkan dan dijaga kesinambungannya. Membangun rasa bangga pada Indonesia merupakan bibit national character building yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi bangsa.

Oleh Richard Mengko, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Pertahanan Kementerian Riset dan Teknologi

Sertijab Panglima Armada Timur

31 Agustus 2009, Surabaya -- Upacara sertijab Pangarmatim dari Laksamana Muda TNI Lili Supramono ke Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadik Surarto digelar di Dermaga Ujung, Senin (31/8). Upacara dipimpin langsung oleh Kasal.

Tongkat komando jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berpindah tangan. Koarmatim saat ini dipimpin Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadiek Surarto. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur berlangsung di Dermaga Ujung, Surabaya. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengucapkan selamat kepada Laksamana Muda TNI Lili Supramono dan Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadik Surarto. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Upacara sertijab ini tidak ada penampilan deville pasukan ataupun kendaraan tempur dan juga tidak ada atraksi prajurit seperti biasa. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Sertijab dilakukan sederhana dan berlangsung cepat. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Menhan: Pengawasan Ekspor Senjata akan Diperketat

Presiden SBY mengadakan pembicaraan dengan Menhan Juwono Sudharsono dan Sudi Silalahi. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

31 Agustus 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pengawasan terhadap ekspor senjata akan lebih diperketat untuk menghindari penyimpangan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

"Ya tentu kita akan perketat pengawasannya, termasuk pengiriman agar tidak ada lagi kejadian seperti ini," katanya, di Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat kerja jajaran kementerian politik, hukum dan keamanan dengan Komisi I DPR, ia menegaskan, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Departemen Pertahanan sebagai pihak yang berwenang memang sudah memberikan izin kepada PT Pindad untuk melakukan ekspor-impor dan penjualan senjata ke Filipina.

Izin itu dikeluarkan atas rekomendasi Panglima TNI pada bulan Desember. Sebanyak 100 pucuk senjata untuk Afrika Selatan, dan 10 pucuk tipe P2P-1 untuk Filipina.

"Kami sudah memberi izin atas rekomendasi Panglima TNI," ungkap.

Kontrak pembelian, ungkap Juwono, bersifat free on board. Ini berarti PT Pindad hanya bertanggung jawab atas pengiriman dari Bandung.

Pemilihan kapal pengangkut ditentukan pembeli. PT Pindad mengirimkan via pelabuhan Tanjung Priuk dan diserahkan kepada kapal yang ditunjuk.

"Terkait penemuan polisi Filipina bahwa sebelum kapal merapat ke Filipina sempat singgah di tempat lain, hal itu atas permintaan pemasok kepada kapten kapal. Tapi ini sekarang sedang diselidiki," tandas Juwono.

Menurut Juwono, kapal tersebut dianggap telah melanggar kesepakatan. Pasalnya, Pelabuhan Bataan tidak termasuk dalam jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

"Kapalnya singgah di tempat lain yang tidak termasuk dalam jadwal yang sudah ditetapkan," lanjutnya.

Sementara itu, pihak Departemen Luar Negeri RI menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak kementerian luar negeri Filipina tentang keberadaan senjata-senjata PT Pindad yang dipesan.

ANTARA News

Tim Latma Elang AUSINDO transit di Lanud El Tari

31 Agustus 2009, Kupang -- Minggu, 30 Agustus 2009 Tim Latma Elang AUSINDO transit di Lanud El Tari sebelum melanjutkan perjalanan ke Darwin, Australia. Danlanud Iswahyudi bertindak sebagai ketua rombongan tim yang pada kedatangannya di Lanud El Tari langsung disambut oleh Danlanud El Tari Letkol Pnb Joko Sugeng S.

Pada latihan bersama antara TNI Angkatan Udara dan Australian Air Force, TNI AU mengerahkan kekuatan 4 pesawat tempur F-16 dan 2 Pesawat C-130 Herkules sebagai pendukung serta personel sebanyak 87 orang. Tim transit semalam dan melanjutkan perjalanan ke Darwin tanggal 31 Agustus 2009.

Pada kesempatan yang sama Lanud El Tari melaksanakan “open house” kepada masyarakat kupang untuk melihat dari dekat pesawat – pesawat tempur yang di miliki oleh TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan latihan bersama dengan Australia. Masyarakat kupang sangat antusias sekali terhadap kegiatan ini karena dapat melihat dari dekat pesawat – pesawat tempur yang dimiliki oleh Indonesia.

PENTAK LANUD EL TARI

SLNS Sayurala Resmi Bertugas di AL Sri Lanka

SLNS Sayurala. (Foto: SLN)

31 Agustus 2009 -- SLNS Sayurala kapal patroli lepas pantai (Offshore Patrol Vessel) diresmikan bertugas di jajaran armada Angkatan Laut Sri Lanka di galangan kapal AL, Trincomalee, Jumat (28/8) oleh Sekretaris Pertahanan Mr. Gotabaya Rajapaksa, dihadiri KASAL Laksamana Thisara Samarasinghe serta sejumlah besar perwira tinggi AL.

Sekretaris Pertahanan Mr. Gotabaya Rajapaksa menginspeksi pasukan dengan latar belakang SLNS Sayurala. (Foto: SLN)

Papan nama Sayurala setelah dibuka selubungnya oleh Sekretaris Pertahanan Mr. Gotabaya Rajapaksa. (Foto: SLN)

SLNS Sayurala berlayar setelah diresmikan. (Foto: SLN)

SLNS Sayurala kapal bekas pakai Satuan Penjaga Pantai India Vigraha, bergabung dengan satuan AL Sri Lanka 23 Agustus 2008, diberi nomer lambung P 623. Kapal dibuat di galangan kapal Mazagon Dockyard Ltd., di Mumbai, India pada 1990. Kapal mempunyai panjang 74,10 meter, lebar 11,40 meter, kecepatan maksimal 21,5 knot, bobot bersih 750 ton sedangkan bobot kotor 1247 ton. Kapal dilengkapi dengan Radar pengamatan maritim untuk memantau ZEE Sri Lanka.

Sri Lanka Navy/@info-terkumpul

Pindad: Dokumen Ekspor Senjata Lengkap

Presiden SBY mencoba senapan serbu SS-2 produksi PINDAD.

30 Agustus 2009, Bandung -- Direktur Utama PT Pindad Adik Alvianto menyatakan, perusahaan pembuat senjata nasional itu selalu melengkapi dokumen penjualan dan ekspor senjata baik langsung kepada negara pemesan maupun penjualan melalui agen.

"Pindad perusahaan besar, tak mungkin gegabah dalam melakukan penjualan atau ekspor senjata. Semuanya selalu dilengkapi dengan dokumen resmi dan legal," kata Adik Alvianto ketika dihubungi ANTARA dari Bandung, Minggu.

Termasuk dalam ekspor senjata yakni senjata api genggam dan senjata serbu SS-1 yang saat ini "tertahan" dan dipermasalahkan di Filipina, menurut Adik sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang biasa ditempuh.

Menurut dia, pengiriman ratusan senjata itu dilakukan dengan perizinan baku dari Departemen Pertahanan RI dan juga melengkapi dokumen ekspor di Imigrasi.

Adik dengan tegas membantah ekspor senjata itu dilakukan ilegal karena pihaknya telah melengkapinya dengan dokumen yang resmi dan sesuai dengan prosedur ekspor senjata.

Ia menyebutkan, ekspor senjata genggam pesanan dari Perbakinnya Filipina dan senjata SS-1 untuk negara di Afrika itu melalui seorang agen yang biasa melakukan perdagangan senjata yang sudah dikenal.

Pengirimannya juga sudah mengikuti prosedur dan dokumen ekspor senjata yang berlaku.

"Bukan sekali ini saja kami mengekspor senjata. Dalam kasus ini pengiriman resmi melalui Pelabuhan Tanjung Priok, bila dokumennya tidak lengkap mungkin pihak Imigrasi tidak akan mengizinkan pengiriman itu," katanya.

Ia menegaskan, PT Pindad tidak mungkin melakukan penjualan senjata tanpa sepengetahuan pemerintah karena perusahaan pembuat senjata tersebut milik pemerintah.

Lebih lanjut, Dirut PT Pindad itu menyebutkan, ekspor senjata itu dilakukan dengan perantara agen asal Filipina yang biasa melakukan perdagangan senjata dan sudah dikenal.

Dari sisi pembayaran tidak ada kerugian bagi Pindad. Begitu barang pesanan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan dikapalkan, langsung dilakukan pembayaran.

Menurut Adik, nilai ekspor senjata itu mencapai Rp1 miliar dengan harga per unit di atas penjualan untuk TNI.

"Dengan sistem penjualan SOB, jelas pembayaran tak masalah. Namun Pindad tetap mempunyai tanggung jawab moral dengan adanya kejadian ini dan kami terus mengikuti perkembangan," katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya terus melakukan kontak dengan agen itu sekaligus menunggu permasalahan yang sebenarnya terkait senjata yang sudah dikirimkan dengan kapal berbendera Panama itu.

"Senjata genggam untuk Perbakin-nya Filipina tak menjadi masalah, tapi SS-1 untuk negara Afrika itu yang dipersoalkan," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi dan kemungkinan dokumen lainnya yang diperlukan.

Ia menyebutkan, ekspor senjata oleh PT Pindad dilakukan dalam rangka mengembangkan perusahaan itu dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

PT Pindad, kata Adik Alvianto merupakan BUMN Strategis yang memiliki potensi besar memasarkan produknya baik di dalam maupun ke luar negeri.

Selain memproduksi senjata dan amunisi, PT Pindad juga telah mampu memproduksi panser APS 6X6 untuk TNI-AD serta memproduksi berbagai suku cadang kendaraan tempur.

Ekspor Senjata Pindad Sesuai Prosedur


Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi menyatakan, senjata yang ditahan otoritas Filipina merupakan barang ekspor legal sesuai dengan prosedur kepabeanan yang dilakukan PT Pindad.

"Itu (senjata) ada pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari Tanjung Priok, Jakarta dan diberangkatkan tanggal 10 Agustus lalu. Jadi itu semua resmi karena dokumennya lengkap," ujarnya disela kunjungan ke Pelabuhan Belawan, Minggu.

Terkait kemungkinan kesalahan persepsi di pihak bea cukai Filipina, menurut dia, hal itu bisa saja terjadi.

Hal ini dapat disebabkan kurangnya komunikasi dengan pembeli dan laporan manifes kapal yang kurang lengkap atau tidak dilaporkan dalam daftar isi muatan kapal yang diangkut.

"Muatan di kapal adalah senjata. Jika tidak dilaporkan maka jadi permasalahan," katanya.

Namun, lanjut Anwar, secara resmi PT Pindad telah mengekspor dengan persyaratan yang ditetapkan.

Kendati demikian, jika dilakukan pergantian senjata di laut, kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Jika di laut ada pergantian kita tidak tahu, karena pengawasan kami hanya sampai di Tanjung Priok," tegasnya.

Sebelumnya aparat bea cukai Filipina telah menahan satu kapal kargo "Capt Ufuk" di Bataan, yang mengangkut sekitar 50 senapan, pada Kamis malam (20/8).

Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel "Galil", sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat dalam jarak 300-800 meter.

Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 awak kapal dari Georgia dan Afrika.

Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles.

Pemerintah Indonesia masih menanti konfirmasi dari pemerintah Filipina terkait dengan temuan dari kapal berbendera Panama ini.

Sedangkan juru bicara PT Pindad, Timbul Sitompul, mengatakan, sejumlah senjata yang ditemukan di Filipina itu adalah pesanan dari pemerintah Filipina dan Mali.

"Filipina memesan senjata jenis pistol P2 sebanyak sepuluh unit dan Pemerintah Mali (Afrika Selatan) memesan sejumlah senjata laras panjang SS1-V2," katanya.

Ekspor Pindad Bermasalah Ditengarai Ulah Oknum

Penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh Aparat Filipinan diduga terjadi karena ulah oknum tertentu. Oknum tersebut diduga sengaja menyelundupkan senjata ke Filipina terkait jual beli ilegal.

"Kalau ada penyimpangan seperti sekarang ini, itu wajar ditengarai karena oknum yang menyahgunakan kewenangan," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Yuddy Chrisnandy kepada okezone melalui sambungan telepon, Senin (31/8/2009).

Yuddy menegaskan, kasus ini harus segera diselidiki supaya akar permasalahan bisa diketahui. Koordinasi juga, lanjutnya, perlu dilakukan oleh Departemen Pertahanan, Badan Usaha Milik Negara dan Departemen Perdagangan.

"Termasuk meminta pertanggungjawaban dari Direktur PT Pindad," sambungnya.

Ekspor bermasalah ini bermula ketika petugas Filipina menemukan 50 senapan buatan Pindad jenis SS1-V1 beserta perlengkapan militer lainnya dalam sebuah kapal di Pelabuhan Mariveles pada 20 Agustus kemarin.

Aparat Filipina lantas menahan kapal tersebut karena melihat ada aktivitas bongkar pasang muatan. Setelah dipastikan, ternyata senjata di dalam kapal adalah buatan Indonesia.

Kejadian ini menurut Yuddy terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur serta etika kelaziman yang mestinya dilakukan Departemen Pertahanan. "Perdagangan senjata mestinya atas sepengetahuan Menteri Pertahanan," tuturnya.

ANTARA News/okezone

Saudi Arabia Mendekati Kesepakatan Pembelian Senjata Dari Rusia

IFV BMP-3 Milik AB UAE. (Foto: DID)

30 Agustus 2009 -- Saudi Arabia mendekati kesepakatan pembelian senjata dan teknologi militer dengan Rusia senilai $2 milyar.

Arab Saudi merencanakan membeli hingga 150 helikopter terdiri dari 30 helikopter serang Mi-35 dan 120 helikopter angkut Mi-17, lebih dari 150 MBT T-90S, dan sekitar 250 IFV BMP-3 serta beberapa lusin sistem pertahanan udara, menurut sebuah sumber.

T-90. (Foto: fas.org)

Kontrak untuk pembelian tank dan helikopter “ dapat ditandatanggani segera tahun ini,” ditambahkannya ke Interfax.

Moskow dan Riyadh menandatanggani perjanjian militer pada 2008, dan tahun ini Raja Arab Saudi Abdullah menerima delegasi penasehat Kremlin tingkat tinggi dan pejabat dari Rosoboronexport.

AFP/@info-terkumpul

Jangan Salahkan PT Pindad

30 Agustus 2009, Jakarta -- WakilPresiden Jusuf Kalla menegaskan PT Pindad selaku pihak produsen senjata tidak bisa disalahkan karena menjual senjata kepada Israel.

"Baguslah Indonesia bikin senjata yang baik. Kalau kemudian ada yang beli ya baguslah. Pindad tidak bisa disalahkan," ujar Kalla kepada pers usai acara buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurutnya, PT Pindad selaku pihak pembuat senjata tidak bisa disalahkan. Ia menambahkan, dalam kasus ini pihak yang seharusnya dipersalahkan adalah pihak distributor yang menjual senjata tersebut kepada Israel, selaku negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

"Masak Anda yang bikin, kemudian di bawa orang lalu Anda yang disalahkan. Yang bawanya yang salah, bukan Pindad," pungkas Kalla.

DPR Minta Keterangan Pemerintah Soal Senjata Pindad

Komisi I DPR akan meminta keterangan pemerintah tentang kasus senjata buatan PT Pindad yang disita oleh aparat bea cuka Filipina.

Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga, usai acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, di Jakarta, Sabtu, mengatakan DPR ingin mendengar pengetahuan pemerintah tentang masalah tersebut mengingat PT Pindad adalah perusahaan negara yang langsung berada di bawah Kementerian Negara BUMN.

DPR, lanjut dia, juga ingin mengetahui langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengusut kasus tersebut.

"Senin mendatang kita akan mengadakan rapat dengan Menkopolhukam, ada juga Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan jajarannya," ujarnya.

Permintaan keterangan itu tidak dilakukan dalam sesi khusus, tetapi pada acara rapat membahas penanganan terorisme yang digelar di Gedung DPR, Senin 31 Agustus 2009.

"Saya kira ini akan kita angkat karena ini masalah aktual dan menonjol di masyarakat," kata Theo.

Menurut dia, penjualan senjata oleh PT Pindad ke luar negeri harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu harus dilakukan secara terbuka serta harus dijual kepada otoritas berwenang seperti pemerintah dan angkatan bersenjata negara lain.

"Bahwa itu produk Pindad, itu yang perlu diteliti, apakah Pindad menjual secara resmi atau dicuri sehingga ilegal. Orang yang mencuri itu dari dalam atau tidak, itu yang harus diteliti," tuturnya.

Theo menilai perlu ada pengusutan dan sanksi yang tegas apabila senjata tersebut ternyata dijual secara ilegal dan melibatkan oknum dari PT Pindad sendiri.

Ia menengarai kecil kemungkinan penjualan senjata itu melibatkan TNI, karena semua senjata api yang dibeli TNI dari PT Pindad harus tercatat.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso membantah keterlibatan TNI dalam penjualan senjata tersebut. Menurut dia, TNI hanya pemakai senjata yang dibeli langsung dari PT Pindad.

"TNI hanya pemakai, coba tanya Pindad, tanya BUMN. Kita kan pemakai saja, kita juga beli dari Pindad. Siapa yang beli di Pindad kan tidak lewat TNI," ujarnya.

Aparat bea cukai Filipina menahan kapal kargo "Capt Ufuk" yang mengangkut sekitar 50 pucuk senapan di Bataan, Kamis malam. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan senapan buatan PT Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, serta senapan laras panjang bermerk Israel "Galil".

PT Pindad telah membantah bahwa penjualan senjata tersebut adalah ilegal. Perusahaan negara itu mengaku menerima pesanan 10 pucuk pistol P2 Pindad dari Persatuan Menembak Filipina.

Pesanan itu dikirimkan bersama dengan 100 pucuk senapan SS1-V1 yang dipesan oleh Mali. Pesanan tersebut dimuat dalam satu kargo, terdiri atas 20 kotak yang satu di antaranya adalah pesanan untuk Filipina.

Pihak Departemen Luar Negeri saat ini tengah melakukan pengecekan, apakah PT Pindad memang mempunyai kerja sama penjualan senjata dengan Filipina.

MEDIA INDONESIA/ANTARA News

Ribuan Prajurit Marinir Lepas Dankormar

29 Agustus 2009, Surabaya - Sebanyak 5.000 prajurit Marinir melepaskan kepergian Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Djunaidi Djahri dalam apel khusus Korps Marinir Wilayah Surabaya di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jumat malam.

Dalam apel khusus itu, acara diawali dengan parade yang diikuti 5.000 prajurit Marinir, lalu dilanjutkan dengan demo karate yang dilakukan 500 prajurit Marinir.

Setelah itu, defile pasukan dan kendaraan tempur yang dimiliki Korps Marinir, kemudian buka puasa bersama dan akhirnya ditutup dengan tradisi pelepasan Dankormar oleh seluruh prajurit.

Dalam pelepasan yang dihadiri Wadan Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Arief Suherman, Kasgartap 3 Surabaya Brigjen TNI (Mar) Triono Hadi, dan Danpasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra itu, Dankormar menaiki Sea Reader milik Taifib dan ditarik perwira korps Marinir.

Dalam apel khusus itu, Dankormar berpamitan kepada seluruh prajurit Korps Marinir di wilayah Surabaya, karena dirinya dalam waktu dekat akan menyerahkan jabatan Dankormar kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin.

"Setiap periode jabatan akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi awal saat menjabat, serta perkembangan situasi pada saat berjalan, sehingga keberhasilan suatu periode jabatan tidak dapat untuk dijadikan tolok ukur untuk setiap periode jabatan," katanya.

Namun, katanya, kesinambungan dari program dan konsistensi akan tujuan dan sasaran pembinaan, akan menjadikan Korps Marinir itu terkenal, dihormati kawan, dan ditakuti lawan.

"Karena itu jagalah kesiapan, profesionalisme, soliditas, dan semangat untuk mencapai kemenangan, serta janganlah berbuat kesalahan karena kesalahan dapat menghancurkan apa yang sudah dicapai. Korps Marinir terlahir bersama revolusi kemerdekaan, sudah sangat dewasa, untuk itu dewasalah dalam menyikapi segala sesuatu," katanya, berpesan.

Dalam kesempatan itu, Dankormar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam hubungan kedinasan maupun hubungan pribadi.

"Tanpa dukungan kalian semua, maka saya tidak akan mampu melaksanakan tugas terhormat sebagai Komandan Korps Marinir dengan baik," katanya.

ANTARA JATIM

Admiral Inspection

29 Agustus 2009, Surabaya -- Sehari menjelang serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Lili Supramono kepada penggantinya Laksamana Pertama TNI IGN Dadiek Surarto, Koarmatim menggelar admiral inspection (inspeksi laut) di sekitar Perairan Koarmatim, Ujung, Surabaya, Sabtu (29/8).

Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI AL yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat estafet kepemimpinan Koarmatim diserahterimakan. Tradisi ini biasanya digelar menjelang pergantian jabatan Kepala Staf TNI AL (Kasal) maupun pada saat pergantian Panglima Komando Armada RI. Kegiatan tersebut, selain sebagai ajang salam perpisahan dengan para prajuritnya, juga merupakan kesempatan untuk memperkenalkan panglima yang baru.

Pangarmatim, Laksda TNI Lili Supramono (kiri) didampingi penggantinya Laksma TNI IGN Dadiek Surarto, memberi arahan saat Admiral Inspection di atas KRI Kalakay-818 yang berlayar di sekitar Perairan Koarmatim Ujung Surabaya, Sabtu (29/8). Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan Koarmatim diserahterimakan. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Pangarmatim, Laksda TNI Lili Supramono (kiri) didampingi penggantinya Laksma TNI IGN Dadiek Surarto, melambaikan tangan ke arah jajaran kapal perang saat Admiral Inspection di atas KRI Kalakay-818. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Dalam Inspeksi Laut itu, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Lili Supramono didampingi calon penggantinya Laksamana Pertama TNI IGN Dadiek Surarto, serta para para pejabat teras Koarmatim dengan menggunakan KRI Kalakay-818 dikomandani oleh Kapten Laut (P) R. Muhammad Candra,. Dibelakang kapal, dikawal dua kendaraan tempur air “Sea Rider” dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim. Inspeksi laut diawali dengan berlayarnya KRI Kalakay-818 dari Dermaga ‘A’, kemudian bergerak ke arah selatan dengan menginspeksi jajaran KRI dari berbagai jenis yang tengah sandar di dermaga-dermaga Koarmatim, kemudian berputar menuju unsur-unsur KRI yang sandar di Dermaga Penjelajah serta dilanjutkan hingga Dermaga Semampir dan berakhir merapat di Dermaga Madura Koarmatim.

Gelar unsur yang turut dalam Inspeksi Laut kali ini melibatkan sekitar 2.500 orang prajurit ABK kapal perang dari berbagai tipe dan jenis yang tengah berada di Pangkalan Koarmatim. Saat KRI Kalakay-818 yang ditumpangi Pangarmatim dan penggantinya melewati setiap kapal perang, terdengar bunyi pluit diiringi dengan penghormatan para ABK yang melakukan penghormatan lambung dengan berbaris di reling kapal sambil serentak meneriakkan ’Jalesveva Jayamahe’ secara berulang-ulang.

Dalam kesempatan tersebut, diatas KRI Kalakay-818 Pangarmatim menyampaikan amanat yang ditujukan kepada seluruh prajurit jajaran Koarmatim, diantaranya mengatakan bahwa setelah melakukan admiral inspection ini Pangarmatim merasa bangga dan terharu seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. “Saya menyaksikan bagaimana prajurit-prajurit Koarmatim sebagai benteng pengawal samudera nusantara, benar-benar siap siaga, tegar dan dapat dibanggakan. Semua itu tercermin dari keberhasilan saudara di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Penarmatim