24 Agustus 2009, Yogyakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah provinsi serius membekali siswa sekolah dalam menangkal terorisme sejak dini. Untuk itu, mereka minta anggaran pendidikan antiteroris sebesar Rp 15 miliar dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010.
"Kami mencoba agar DIY menjadi pelopor gerakan melawan terorisme. Karena itu, kami minta pemerintah provinsi menganggarkan serta membuat desain dan rencana kerja anggaran," kata Noor Harish, saat dihubungi Tempo.
Bila disetujui, kata dia, DIY akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memelopori gerakan melawan terorisme. Anggaran itu masuk ke Dinas Pendidikan, melalui program khusus pendidikan, guna menangkal ancaman terorisme.
Terkait dengan anggaran pendidikan antiteroris itu, sebelumnya dibahas dalam rapat kerja panitia anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY di gedung DPRD DIY, Sabtu lalu. Harish termasuk orang yang mendorong mengalokasikan anggaran itu agar bisa dijalankan di sekolah-sekolah.
Keinginan memasukkan pendidikan antiterorisme di sekolah, lantaran isu itu menjadi ancaman bagi masyarakat. Bahkan isu itu telah menimbulkan keresahan, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak muda. "Soalnya banyak yang direkrut Noor Din M. Top, teroris yang paling dicari. Ini kan mengkhawatirkan," katanya.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Wisnu Handoyo maupun Inspektur Provinsi DIY (Badan Pengawas Daerah) Ichanuri tak keberatan dengan usulan program itu. "Itu program bagus," kata Bambang.
Namun, teknis pelaksanaannya, Bambang menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan DIY. "Kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Pendidikan DIY," katanya. Rencananya, pembahasan mengenai hal itu akan dilakukan hari ini.
TEMPO Interaktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar