23 Maret 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia tengah mengkaji penempatan satu divisi pasukan infanteri di Papua. Kajian ini berjalan sejalan dengan kajian pembentukan komando daerah militer di Provinsi Papua Barat.
”Kita jangan selalu mengatakan Papua itu daerah konflik sehingga ketika ada deploy pasukan, masyarakat setempat langsung menghubungkan dengan kesan rawan itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Senin (22/3), saat memperkenalkan para kepala dinas penerangan (kadispen) dari TNI Angkatan Darat Brigjen Soewarno Widjonarko, TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Herry Setianegara, dan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro.
”Rencana paling dekat adalah penambahan satu divisi infanteri di sana,” katanya. Sagom mengatakan, sambil mempertimbangkan pembentukan komando daerah militer (kodam) baru di Papua, akan dikaji pengadaan gelar kekuatan terpusat. Menurut dia, karena sifatnya infanteri, penambahan kekuatan itu merupakan bagian dari kekuatan terpusat, bukan kewilayahan.
Brigjen TNI Soewarno Widjonarko selaku Kadispen TNI AD mengatakan, kajian ini berjalan beriringan dengan rencana pembentukan kodam. Menurut dia, realisasi dari salah satunya tidak akan menutup kemungkinan realisasi yang lain. ”Yang mana duluan saja, tapi semuanya masih dalam kajian dalam waktu dekat ini,” kata Soewarno Widjonarko.
Ia mengakui, TNI AD masih melihat Papua sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Kalaupun terlaksana, penempatan pasukan baru itu akan dilakukan di Sorong, Papua Barat. Rencananya, besarnya satu divisi terdiri dari tiga brigade. Namun, menurut Sagom, kajian ini masih memiliki banyak pertimbangan, di antaranya sektor kemampuan keuangan negara.
Sagom menekankan agar istilah-istilah untuk beberapa wilayah, seperti ”rawan konflik” dan ”rawan ancaman”, jangan menjadi stigma.
KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar