Pemerintah Kekurangan Dana Rp 50 Triliun Untuk Alutsista

Wapres Boediono (kiri) berbincang dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro (tengah) dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) sebelum rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pengadaan alat utama sistem senjata (alusista) di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (23/6). Pengadaan alusista TNI itu selanjutnya secara bertahap akan direalisasikan untuk terciptanya kemampuan pertahanan yang handal. (Foto: ANTARA/Saptono/ama/10)

24 Juni 2010, Jakarta -- Pemerintah mengakui masih kekurangan dana sebesar Rp 50 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi kekuatan pokok minimum atau minimum essential forces/MEF Tentara Nasional Indonesia selama lima tahun mendatang. Pemenuhan dana itu diperuntukkan bagi keterpaduan tiga matra TNI.

Demikian diakui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjawab pers seusai mengikuti rapat mengenai kekuatan pokok minimal TNI yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (23/6).

Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menko Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro; Menteri Perindustrian MS Hidayat; Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata; serta Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Hadir pula Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan tiga kepala staf angkatan.

Menurut Agus, kekurangan dana bagi pemenuhan MEF itu terjadi sampai 2015 mendatang apabila didasarkan pada alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan pokok minimal TNI di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibandingkan dengan kebutuhan dari Kementerian Pertahanan.

Rencana alokasi anggaran bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal TNI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011 nilainya mencapai Rp 7 triliun dan masuk dalam pos anggaran di Kementerian Pertahanan.

”Total kira-kira kebutuhan pokok minimal TNI Rp 57 triliun dalam lima tahun ke depan jika dibandingkan RPJMN yang alokasinya Rp 50 triliun,” ungkap Agus.

Meski demikian, ujar Agus, selisih anggaran bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal TNI itu dinilainya tidak terlalu besar.

”Kita bisa meningkatkan penerimaan negara dengan baik, apakah itu melalui pajak atau nonpajak, atau penerimaan sumber daya alam lainnya. Itu sesuatu yang bagi saya optimistis bisa dijalankan pada masa depan asal APBN sehat, kuat, dan berkelanjutan,” kata Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan, dalam rapat tersebut, Kementerian Pertahanan memaparkan kebutuhan TNI untuk kebutuhan pokok minimal TNI selama 15 tahun ke depan.

”Saya kira dengan peralatan senjata dan infrastruktur tersebut, Kementerian Pertahanan akan semakin baik melaksanakan tugas pengamanan nasional,” kata Agus lagi.

Panglima TNI Djoko Santoso mengakui, paparan Menhan tentang pemenuhan kebutuhan pokok minimal TNI sudah dibahas semua menteri.

”Selain dibahas pembiayaannya, juga dibahas dukungan industri dalam negeri menopangnya. Akan tetapi, berapa kebutuhannya masih dihitung terus berapa alokasinya,” kata Djoko.

KOMPAS