Jumat, 22 Januari 2010

Indonesia Minta Jepang Tingkatkan Kontribusi di Selat Malaka

Kapal penjaga pantai Jepang kelas Aso.

22 Januari 2010, Jakarta -- Wakil Menteri Pertahanan Jepang Kimoto Nakae bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut membahas masalah kerja sama kegiatan pertahanan RI-Jepang, keamanan di Selat Malaka, dan memastikan kehadiran Sjafrie dalam pertemuan kedua Jepang-ASEAN Maret mendatang.

"Saya mengusulkan agar Jepang sebagai pengguna meningkatkan kontribusinya dalam bantuan teknis untuk pengamanan di Selat Malaka," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin kepada wartawan usai pertemuan tersebut di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (22/01).

Bantuan teknis yang diharapkan, lanjut Sjafrie, berupa alat komunikasi. Alat ini dibutuhkan untuk membantu navigasi kapal di sepanjang jalur Selat Malaka.

Selama ini Jepang sebenarnya telah membantu pengamanan jalur perdagangan laut dunia tersebut. "Memang sudah memadai, namun intensitas kegiatan kan semakin tinggi, jadi harus ada keseimbangan antara kebutuhan dan ketersedian fasilitas alat komunikasi," kata Sjafrie.

Hanya saja, penyaluran bantuan ini memang tidak bisa langsung pada TNI, walaupun TNI yang melakukan patroli pengaman di Selat Malaka. Menurut Sjafrie, dalam ketentuan regulasi Jepang bantuan kepada militer tidak dimungkinkan. "Tapi tidak masalah, bisa lewat IMO bukan TNI, atau diarahkan ke Bakorkamla sebagai instansi pemerintah yang menanggani masalah pengamanan laut."

Terkait kualitas pengaman di Selat Malaka, Jepang menyatakan telah merasa terjamin. Apalagi patroli pengaman dilakukan secara bersama dan terkoordinasi oleh empat negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Selain Malaka, kedua pejabat juga membicarakan tentang kerja sama pendidikan untuk militer. Selama ini Jepang telah memberikan peluang kepada para taruna TNI untuk bersekolah di Jepang. Kuotanya dua untuk sekolah akademis dan satu untuk master.

"Kita minta ditambah satu untuk akademis dan satu untuk master. Mereka berjanji untuk memperjuangkan, walaupun ada kendala anggaran," ujar Sjafrie.

TEMPO Interaktif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar