F-16 Fighting Falcon berpangkalan di Lanud Iswahyudi. (Foto: TNI AU)01 Agustus 2009, Kediri -- Otoritas Pangkalan Udara Iswahyudi, Magetan, meminta Bupati Kediri Sutrisno meninjau ulang rencana pendirian bandar udara di kabupaten itu karena masuk zona latihan pesawat tempur. Namun, pemerintah daerah ngotot melanjutkan, dengan pertimbangan bisnis.
Peringatan tersebut disampaikan kepada 11 anggota Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri saat melakukan konsultasi ke Magetan pekan lalu. “Hal ini berbahaya bagi lalu lintas pesawat komersial,” kata Ketua Komisi C, Amrianto, menirukan peringatan pihak TNI AU, kemarin.
Kalaupun pemerintah memaksakan pendirian bandar udara, Lanud Iswahyudi harus memberikan rambu-rambu larangan jam terbang dan ketinggian pesawat yang beroperasi. Hal ini untuk menghindari kecelakaan udara akibat lalu lintas pesawat yang padat.
Sebelumnya, Bupati Kediri menyatakan keinginannya mendirikan bandar udara
untuk menghidupkan kegiatan bisnis di Kediri. Pemerintah bahkan sudah menganggarkan biaya studi kelayakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2008 senilai Rp 200 juta.
Sekretaris Kabupaten Kediri, Supoyo, mengatakan sikap pemerintah tidak langsung kendur setelah menerima masukan tersebut. Menurut dia, satu-satunya pertimbangan yang rasional untuk menentukan kelanjutan pembangunan bandara adalah studi kelayakan. “Saya minta studi kelayakan dilanjutkan dulu sebelum bilang tidak,” katanya.
Menurut dia, Bupati Sutrisno memiliki target besar atas pendirian bandara tersebut. Fasilitas transportasi udara itu diharapkan bisa menunjang keberadaan kawasan bisnis di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG). Sehingga, diharapkan terjadi perubahan karakter masyarakat Kediri dari agraris menjadi industri. Karena alasan itu pula Bupati ngotot menyelesaikan pembangunan SLG, yang telah menelan biaya hampir Rp 300 miliar.
Aktivis lembaga swadaya masyarakat Al Haraka, Munasir Huda, mengatakan anggaran bandara lebih efektif dialokasikan untuk membuka lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Apalagi keuangan daerah masih dibebani oleh pembangunan SLG yang tak kunjung tuntas.
TEMPO Interaktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar