26 Maret 2009, Paris -- Prancis hari Rabu menandatangani kontrak penjualan 24 helikopter militer kepada Irak, perjanjian senjata pertamanya dengan Baghdad sejak 1990.
Menteri Pertahanan Prancis Herve Morin menandatangani perjanjian senilai 360 juta euro (488 juta dolar AS) untuk Eurocopter EC 635 itu dalam pertemuan di Paris dengan timpalannya dari Irak Abdel Qader Obeidi.
Prancis setuju untuk memberikan pelatihan pilot dan memberikan pemeliharaan sebagai bagian dari kontak itu.
Perjanjian itu ditandatangani satu bulan setelah Presiden Nicolas Sarkozy melakukan kunjungan pertama yang bersejarah ke Baghdad. Saat itu ia menjanjikan Prancis akan membantu kebangkitan kembali ekonomi Irak, dan memilih pertahanan sebagai salah satu bidang kerjasama.
Seorang pejabat kementerian pertahanan mengatakan perjanjian itu adalah kontrak pertama yang ditandatangani antara Paris dan Baghdad sejak Perang Teluk 1990 dan serangan AS atas Irak pada 2003.
Morin juga mengumumkan bahwa Paris akan "membuka kembali misi militer ke Baghdad" di Kedutaan Besar Prancis di Baghdad "dari musim panas ini".
"Kami ingin kembali ke hubungan yang Prancis (dengan Irak) telah kembangkan hingga 1980-an," ia mengatakan.
"Ketika itu sebagian besar militer Irak dilatih di Prancis dan diperlengkapi dengan perlengkapan militer Prancis," ia menambahkan.
Obeidi mengatakan bahwa pembelian helikopter itu merupakan salah satu prioritas pemerintah Irak.
Ia mengatakan ia telah membicarakan sejumlah proyek lain dengan "perusahaan-perusahaan besar Prancis", tapi tidak memberi perincian.
Perjanjian itu, katanya, akan memperkuat "kebebasan" negaranya dan "memudahkan perjanjian dengan AS mengenai penarikan pasukan Amerika".
Ketika ditanya mengenai pengiriman instruktur Prancis ke Irak, Morin mengatakan Prancis "terbuka pada semua bentuk kerja sama" tapi (wewenang) itu berada pada "pemerintah Irak untuk menyampaikan keinginannya".
Kunjungan mengejutkan Sarkozy ke Irak bulan lalu adalah yang pertama terjadi ke negara itu oleh seorang kepala negara Prancis.
Prancis menentang keras serangan Amerika hampir enam tahun lalu, yang menjatuhkan Saddam Hussein, keputusan kebijakan yang menimbulkan perselisihan dengan pemerintah presiden AS ketika itu George W. Bush.
Sarkozy mengatakan Prancis akan bekerja dengan Irak ke manapun kerjasama itu dapat membantu memperbaiki infrastruktur negara tersebut yang telah dihantam berkali-kali, dalam bisnis dan juga masalah keamanan.
"Kami mengusahakan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, pembangunan kembali, dan untuk membantu pasukan polisi, keamanan dan militer Irak, dan juga memulihkan posisi internasional Irak," kata presiden Prancis itu. (Republika)
Menteri Pertahanan Prancis Herve Morin menandatangani perjanjian senilai 360 juta euro (488 juta dolar AS) untuk Eurocopter EC 635 itu dalam pertemuan di Paris dengan timpalannya dari Irak Abdel Qader Obeidi.
Prancis setuju untuk memberikan pelatihan pilot dan memberikan pemeliharaan sebagai bagian dari kontak itu.
Perjanjian itu ditandatangani satu bulan setelah Presiden Nicolas Sarkozy melakukan kunjungan pertama yang bersejarah ke Baghdad. Saat itu ia menjanjikan Prancis akan membantu kebangkitan kembali ekonomi Irak, dan memilih pertahanan sebagai salah satu bidang kerjasama.
Seorang pejabat kementerian pertahanan mengatakan perjanjian itu adalah kontrak pertama yang ditandatangani antara Paris dan Baghdad sejak Perang Teluk 1990 dan serangan AS atas Irak pada 2003.
Morin juga mengumumkan bahwa Paris akan "membuka kembali misi militer ke Baghdad" di Kedutaan Besar Prancis di Baghdad "dari musim panas ini".
"Kami ingin kembali ke hubungan yang Prancis (dengan Irak) telah kembangkan hingga 1980-an," ia mengatakan.
"Ketika itu sebagian besar militer Irak dilatih di Prancis dan diperlengkapi dengan perlengkapan militer Prancis," ia menambahkan.
Obeidi mengatakan bahwa pembelian helikopter itu merupakan salah satu prioritas pemerintah Irak.
Ia mengatakan ia telah membicarakan sejumlah proyek lain dengan "perusahaan-perusahaan besar Prancis", tapi tidak memberi perincian.
Perjanjian itu, katanya, akan memperkuat "kebebasan" negaranya dan "memudahkan perjanjian dengan AS mengenai penarikan pasukan Amerika".
Ketika ditanya mengenai pengiriman instruktur Prancis ke Irak, Morin mengatakan Prancis "terbuka pada semua bentuk kerja sama" tapi (wewenang) itu berada pada "pemerintah Irak untuk menyampaikan keinginannya".
Kunjungan mengejutkan Sarkozy ke Irak bulan lalu adalah yang pertama terjadi ke negara itu oleh seorang kepala negara Prancis.
Prancis menentang keras serangan Amerika hampir enam tahun lalu, yang menjatuhkan Saddam Hussein, keputusan kebijakan yang menimbulkan perselisihan dengan pemerintah presiden AS ketika itu George W. Bush.
Sarkozy mengatakan Prancis akan bekerja dengan Irak ke manapun kerjasama itu dapat membantu memperbaiki infrastruktur negara tersebut yang telah dihantam berkali-kali, dalam bisnis dan juga masalah keamanan.
"Kami mengusahakan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, pembangunan kembali, dan untuk membantu pasukan polisi, keamanan dan militer Irak, dan juga memulihkan posisi internasional Irak," kata presiden Prancis itu. (Republika)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar