5 Februari 2009, Jakarta -- Secara objektif kondisi pertahanan negara saat ini masih dipandang dalam aspek militer saja tetapi sesungguhnya militer hanyalah salah satu pilar pertahanan negara. Pertahanan negara itu sendiri adalah suatu sistem atau konsep yang dipilari oleh banyak komponen secara utuh atau holistic. Atas dasar pemahaman atau persepsi seperti itu maka minimum essential forces menjadi pemikiran bersama mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) Dephan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.Ip, M.Si saat membuka sekaligus memberi paparan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), Kamis (5/2), di kantor Dephan, Jakarta. Rakornis ini dihadiri sekitar 80 peserta perwakilan dari Asisten Panglima TNI, Asisten Kepala Staf Angkatan, Pangdam VI/IX/XVII, Deputi/Dirjen Departemen terkait seperti Depkumham, Depdagri, Deplu, Diknas, Deppu, Polri, Bakosurtanal serta para Dirjen, Kabadan dan pejabat eselon II dilingkungan Dephan.
Rakornis yang merupakan penjabaran dari Rapat Pimpinan (Rapim) Dephan ini mengambil tema, “Melalui rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Dephan RI Diharapkan Menjadi Sarana Sosialisasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Strategi Pertahanan, Agar Penyelenggaraan Pertahanan Negara Dapat Dikelola Secara Holistic oleh Segenap Komponen Pertahanan”.
Adapun maksud dari diselenggarakannya Rakornis ini adalah untuk memberi gambaran tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan Rakornis Ditjen Strahan Dephan tahun 2009. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai agar dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dan pedoman oleh pihak terkait dalam pelaksanaan Rakornis.
Dalam paparannya Dirjen Strahan menjelaskan tentang lingkup kebijakan strategi pertahanan negara yang merupakan bagian dari tugas Ditjen Strahan. Lingkup kebijakan tersebut adalah memonitoring kebijakan pertahanan negara pada tataran implementasi dari doktrin pertahanan negara, doktrin TNI dan doktrin angkatan serta melakukan pengelolaan perbatasan, separatisme, pengembangan SDM dan alustsista, industri pertahanan negara, peace keeping operation, kerja sama pertahanan dan penanganan bencana alam.
Kinerja dan implementasi dari doktrin antara lain latihan gabungan dan pengelolaan perbatasan seperti GBC Malindo (General Border Committee Malaysia Indonesia). Sedangkan profesionalisme, pemenuhan SDM dan industri pertahanan negara sampai saat ini masih berupa kesepakatan.
Ditambahkan Dirjen Strahan bahwa postur Pertahanan Negara tahun 2009 ini melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang akan menentukan perjalanan bangsa kedepan khususnya dalam aspek-aspek strategi pertahanan negara.
Secara teknis Rakornis yang terkait dengan tugas masing-masing komponen dan merupakan prioritas program Ditjen Strahan tahun 2009 adalah untuk mengkordinasikan analisis dan kajian separatisme dan terorisme, perbatasan, UU keamanan nasional, pengembangan SDM pertahanan dan kerja sama pertahanan sesuai dengan porsinya masing-masing.
Untuk itu melalui Rakornis ini diharapkan terjadi sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pertahanan negara secara holistic oleh segenap komponen khususnya bidang strategi pertahanan. (dmcindonesia.web.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar