DPR RI Sampaikan Penghargaan Kepada Prajurit TNI AL Yang Bertugas di Perbatasan dan Pulau Terdepan

KASAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, menjawab pertanyaan anggota dewan, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2). Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai anggaran dan berbagai permasalahan TNI AL, peran serta jajaran TNI AL untuk mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilu ke kawasan pulau-pulau kecil dan terisolasi di seluruh daerah pemilihan. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/09)

13 Februari 2009, Jakarta -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E. mengatakan bahwa Komisi I DPR RI secara bulat menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap para prajurit TNI AL yang bertugas di pulau – pulau terdepan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut kata Kadispenal merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. dan Wakasal Laksdya TNI Mokhlas Sidik. MPH serta sejumlah pejabat teras TNI AL lainnya di DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI sepakat merekomendasikan kepada pemerintah agar memprioritaskan peningkatan anggaran kesejahteraan prajurit TNI AL yang bertugas di perbatasan dan pulau – pulau terluar.

Menanggapi tentang kurangnya dukungan kebutuhan BBM dan BMP TNI AL untuk melaksanakan operasi dan latihan serta kebutuhan di pangkalan, maka Komisi I DPR RI juga secara bulat mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan atas TNI AL baik BBM maupun BMP karena kenyataannya alokasi anggaran yang ada bagi kebutuhan tersebut sangat minim yang mengakibatkan TNI AL tidak dapat mendukung kegiatan operasi dan kegiatan rutin bahkan tidak dapat mendukung pemeliharaan KRI. Selain itu juga mendesak pemerintah agar meningkatkan dukungan anggaran dalam rangka pembangunan kekuatan berupa alutsista secara komprehensif.

Komsisi I DPR RI juga menegaskan kepada seluruh jajaran TNI AL agar mengintensifkan kegiatan operasi dan kehadiran unsur-unsurnya dalam rangka pengamanan pulau-pulau terdepan karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap penarikan garis batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga Komisi I DPR RI meminta kepada pemerintah agar memberikan insentif kepada aparat Negara. (tni.mil.id)