KRI Diponegoro 36513 Februari 2009, Jakarta -- Keberangkatan KRI Diponegoro-365 ke Lebanon untuk bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force) PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), terpaksa diundur mengingat belum lengkapnya proses administrasi.
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, mengatakan, kelengkapan proses administrasi dimaksud terkait penggantian biaya operasional KRI Diponegoro oleh PBB.
"Misalnya, jika kapal mengalami kerusakan dalam perjalanan Indonesia-Lebanon apakah biaya perbaikannya menjadi tanggungan PBB atau tidak, itu masih dibahas antara TNI dan PBB," ujarnya, mencontohkan.
Sagom mengatakan, pihak TNI saat ini tengah mendata dan menghitung ulang seluruh dukungan yang diperlukan mulai dari kapal diberangkatkan hingga beroperasi di wilayah perairan Lebanon Selatan dan kembali ke Indonesia.
Setelah ada persetujuan terhadap kalkulasi administrasi oleh pejabat PBB yang ditunjuk dan dipastikan ada penggantian dari PBB maka kapal akan segera diberangkatkan ke Lebanon, kata Sagom.
Semula KRI Diponegoro akan diberangkatkan ke Lebanon pada Jumat (13/2) dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut melalui upacara pemberangkatan ala militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.
Sebelum diberangkatkan, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, KRI Diponegoro TNI AL layak untuk dikirim ke Lebanon Selatan guna bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).
Sebelum diinspeksi oleh tim PBB kapal Diponegoro telah menjalani pemeriksaan dan uji oleh tim Mabes TNI AL.
UNIFIL saat ini memiliki kekuatan pasukan berkisar 13.000 personel, yang terdiri dari pasukan darat dan pasukan laut. Pasukan darat terdiri dari dua sektor, yaitu sektor barat dan timur. Pasukan darat dan laut tetap di bawah kendali dari Force Commander UNIFIL yang saat ini dijabat Mayjen Claudio Graziano dari Itali.
Kemampuan personel dan perlengkapan yang akan dikirim dalam misi PBB, tentunya harus memenuhi standar yang diterapkan PBB. Hal ini untuk memudahkan PBB dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan baik sebelum "deployment" dan selama di daerah tugas.
Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki "combat management system" secara "real time".
Selain itu mampu melaksanakan "self protection", memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon.
Dengan keluarnnya kelayakan sesuai standar PBB, maka kapal dengan 99 awak dijadwalkan berangkat ke Lebanon pada 13 Februari dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta dan diperkirakan tiba Maret 2009 di Lebanon Selatan.
Di Lebanon, KRI Diponegoro akan bergabung dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) UNIFIL di bawah Comander Task Force (CTF 448) dimana beberapa negara telah mengirimkan kapal perangnya seperti Prancis, Turki, Yunani, Italia, Spanyol dan Jerman. (antara.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar