Ketegasan Terhadap Malaysia Tidak Harus Dengan Perang

Pengunjuk rasa dari Front Merah Putih membakar boneka replika Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Jateng, Jum'at (3/9). Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa menuntut tindakan tegas dari pemerintah terkait konflik dengan Malaysia serta pemboikotan produk dan penarikan pelajar dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. (Foto: ANTARA/Hasan Sakri Ghozali/ss/pd/10)

04 September 2010, Jakarta -- Sikap tegas pemerintah terhadap Malaysia tidak harus dilakukan dengan cara perang tapi bisa dilakukan dengan melancarkan perang urat syaraf, seperti ancaman pemutusan hubungan diplomatik, kata mantan pimpinan Komisi I DPR Arief Mudatsir Mandan.

"Memang yang dibutuhkan ketegasan tidak harus dengan perang tapi bisa melalui perang urat syaraf seperti pemanggilan duta besar, ancaman pemutusan hubungan diplomatik serta penghentian pengiriman tenaga kerja," kata Arief Mudatsir Mandan, di Kantor PBNU Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikemukakan usai dirinya menghadiri acara buka puasa bersama oleh jajaran PBNU yang dihadiri antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Ahmad Helmi Faisal Zaini serta sejumlah duta besar.

Menurut Arief Mudatsir , sikap tegas seperti itu yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi sikap pemerintah Malaysia yang menangkap tiga warga Indonesia dan memperlakukannya secara tidak sepatutnya.

Dia juga sangat mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak bersikap emosional dengan cara mengancam melakukan perang terhadap Malaysia.

Perang, katanya, memang harus mengerahkan seluruh sumber daya manusia termasuk tentara dan dana yang sangat besar.

"Perang memang merupakan pilihan paling akhir dan harus dilihat manfaat dan mudaratnya, sepanjang bisa diselesaikan secara diplomasi, maka saya kira jalur diplomasi lebih baik," tegas Arief Mandan.

Dia menambahkan ketegasan memang berbeda dengan perang dan ketegasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga bisa dengan cara memperingatkan secara keras terhadap Malaysia agar tidak mengulangi perbuatan serupa itu lagi.

Menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang oleh banyak pihak dianggap terlalu lemah, dia mengatakan bahwa dirinya bisa memahami karena pemerintah dianggap terlalu lunak.

"Pemerintah Indonesia menawarkan untuk segera melakukan perundingan batas kedua negara. Nah disitulah yang membuat rakyat merasa jengkel karena mereka menilai pemerintah tidak tegas," katanya.

Dirinya justru mengkhawatirkan, pemerintah Malaysia akan mengulur-ulur waktu perundingan batas kedua negara, sambil mencari dukungan dari badan atau organisasi internasional seperti PBB.

"Kalau memang Malaysia mengulur-ulur waktu maka bisa jadi negara itu memiliki kepercayaan makin tinggi karena merasa mendapat dukungan pihak internasional. Kita mesti ingat kasus Sipadan-Ligitan," katanya.

Arief Mudatsir Mandan juga mengingatkan jika diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Malaysia masih menggunakan cara-cara lama, maka kecil kemungkinan upaya penyelesaian berbagai masalah kedua negara bisa selesai.

ANTARA News