(Foto: KOSTRAD)28 Maret 2011, Jakarta -- (Suara Karya): Hibah empat unit meriam Salute Gun dari Republik Indonesia (RI) kepada militer Papua Nugini semakin terbuka. Ini menyusul persetujuan seluruh fraksi di DPR. Rencananya, persetujuan itu akan ditetapkan pada Sidang Parupurna DPR, Selasa (29/3).
"Dalam rapat internal di Komisi I DPR sebelumnya, seluruh fraksi yang ada telah menyetujui hibah tersebut. Selasa, tinggal ketuk palu," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, sebelum ketuk palu, Komisi I DPR akan melakukan pembahasan internal pada Senin (27/3). Agenda rapat, membahas pandangan fraksi dan dilanjutkan pengambilan keputusan. "Senin akan di-clear dalam rapat internal Komisi I," katanya.
Mahfudz menjelaskan, seluruh fraksi Komisi I DPR punya pandangan bahwa hibah itu tak akan memengaruhi kekuatan militer Indonesia. Artinya, ketersediaan meriam Indonesia masih mencukupi. Apalagi, meriam Salute Gun yang akan dihibahkan merupakan seri lama. "Hibah meriam itu, didasari bahwa Indonesia memiliki kelebihan stok," ujarnya.
Alasan lain, tutur Mahfudz, hibah empat unit meriam Salute Gun untuk mengurangi biaya perawatan meriam itu. Masyarakat, tutur Mahfudz, tak perlu khawatir karena meriam yang dihibahkan itu bukan termasuk kategori persenjataan perang atau alutsista. "Ini bukan kategori alutsista kok, jadi tidak perlu curiga berlebihan. Kecuali menyangkut persenjataan berat, yang memang kita sendiri masih membutuhkannya," katanya.
Sementara itu, mantan anggota Komisi I DPR Muhammad AS Hikam menyatakan, jika memang betul hibah itu ditujukan pada Papua Nugini, harus dibatalkan. Hibab itu tak dapat dibenarkan karena melanggar penjanjian internasional. "Apalagi jika hibah itu untuk kelompok separatis Papua Nugini, itu jelas mesti dibatalkan hibahnya, karena akan mendapat kecaman dunia internasional," katanya.
AS Hikam sendiri belum mendapatkan informasi lengkap, kepada siapa hibah itu diberikan Indonesia. Yang pasti, menurut dia, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengibahkan meriam Salute Gun terlalu berlebihan (over acting). Pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang, di tengah kondisi militer Indonesia masih banyak membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menurut dia, Indonesia masih minus dalam hal persenjataan tersebut. Sehingga sangat ironis, jika alutsista yang dibeli dengan uang rakyat dari impor itu, justru diberikan pada pihak lain.
"Sayang kalau peralatan itu masih bagus dan kita masih memerlukannya kenapa mesti disumbangkan pada negara lain. Apalagi jika alutsista tersebut di impor dan dibeli dari uang rakyat," kata Hikam.
Pendapat senada disampaikan pengamat militer dan intelijen Suripto, bahwa hibah meriam itu tak perlu direalisasikan. Indonesia masih perlu melengkapi alutsistanya untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Apalagi dalam era sekarang ini, dia mengatakan, hampir seluruh negara di Asia sedang membangun kekuatan militer dan melengkapi alutsistanya.
Sumber: Suara Karya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar