Jumat, 30 Oktober 2009
TNI Harus Optimalkan Anggaran yang Terbatas
30 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, TNI harus melakukan sejumlah terobosan agar dapat memanfaatkan anggaran yang terbatas. Ia mengakui tambahan anggaran sampai Rp 5 triliun tahun depan belum tentu cukup.
Djoko menegaskan bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan tambahan anggaran dana untuk operasional TNI, khususnya untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 5 triliun. Anggaran yang awalnya sekitar Rp 35 triliun kemungkinan berubah antara Rp 35-Rp 43 triliun.
"Tambahan anggaran Rp 5 triliun itu pasti. Persoalannya sekarang apakah dengan Rp 5 triliun yang dianggarkan, dana tersebut cukup untuk dipakai TNI yang terdiri dari tiga kesatuan, yaitu Darat, Laut, dan Udara, untuk kebutuhan peremajaan dan modernisasi operasional persenjataan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto seusai menghadiri Penutupan National Summit di Jakarta, Jumat (30/10).
Terobosan untuk mengoptimalkan anggaran, misalnya, bagaimana industri dalam negeri bisa diberdayakan, bagaimana pembiayaan dalam negeri bisa diberdayakan, tentunya dengan ditopang oleh perbankan dalam negeri dengan skema khusus dengan kontrak jangka panjang yang dijamin oleh APBN. Menurutnya, semua anggaran yang masuk harus dikaji secara benar.
KOMPAS.com
Maroko Beli 3 Helikopter Chinook
31 Oktober 2009 -- Moroko akan membeli tiga helikopter angkut berat CH-47D Chinook dari Amerika Serikat menggunakan fasilitas FMS (Foreign Military Sale) senilai 134 juta dolar.
Pembelian ini juga meliputi 6 mesin turbin T55-GA-714A, dua suku cadang mesin turbin T55-GA-714A, empat AN/ARC-201E single-channel ground dan sistem radio udara, dan peralatan misi. Selain itu ada sejumlah peralatan akan dimasukan dalam proposal penjualan.
Angkatan Darat Maroko akan menggunakan helikopter ini untuk meningkatkan kemampuan tempur untuk misi kemanusian.
Misi utama helikopter angkut berat Chinook untuk mengerakan pasukan, artileri, amunisi, bahan bakar, air, peralatan untuk di medan tempur.
Helikopter ini dapat pula melakukan misi evakuasi medis, SAR, pemadam kebakaran dan penerjunan pasukan.
Airforce-technology.com/@info-terkumpul
Penyerapan Produk Persenjataan Dalam Negeri Akan Diperkuat
30 Oktober 2009, Jakarta -— Pemerintah akan memperkuat penyerapan produk persenjataan yang dihasilkan industri strategis nasional guna makin memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di sela-sela National Summit 2009 di Jakarta, Jumat (30/10), mengatakan, penguatan penyerapan produk persenjataan milik industri strategis nasional oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilakukan melalui peraturan presiden.
"Selama ini, komitmen penggunaan persenjataan yang dihasilkan industri strategis nasional oleh TNI masih pada sebatas nota kesepahaman, kurang mengikat kuat antara keduanya," ujarnya.
Purnomo menjelaskan, dengan peraturan presiden itu, TNI diharuskan melakukan pembelian peralatan serta persenjataan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
"Pembelian dalam jumlah banyak untuk jangka waktu panjang tentu memberikan kepastian bagi produsen dan pihak perbankan nasional untuk memproduksi serta memberikan jaminan modal. Jika pembeliannya hanya sedikit untuk jangka pendek, kan produsen rugi, karena bank juga tidak serta-merta dapat memberikan modal," tuturnya.
Dalam peraturan presiden itu juga akan dicantumkan ketentuan bagi produsen agar mampu menghasilkan peralatan dan persenjataan yang spesifikasi teknisnya benar-benar dibutuhkan TNI.
"Aturan itu juga mewajibkan produsen untuk menjaga kualitas produknya sehingga apa yang diproduksi benar-benar dapat diserap banyak oleh pengguna dalam hal ini TNI," ujarnya.
Purnomo menambahkan, meski industri strategis nasional dipacu untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan peralatan dan persenjataan TNI, industri strategis nasional tetap harus menjaga orientasi ekspornya.
"Orientasi pada pasar ekspor tetap harus dijaga untuk mendukung perputaran modal bagi produksi industri strategis bersangkutan, khususnya guna memenuhi jumlah yang diminta TNI," tuturnya. Terkait dengan itu, Departemen Pertahanan akan segera merumuskan aturannya menuju peraturan presiden dan memasukkannya dalam program 100 hari.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, pihaknya telah komit untuk mengedepankan penggunaan peralatan dan persenjataan produk dalam negeri. "Jadi, bagi TNI tidak masalah untuk menggunakan produk dalam negeri sepanjang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI," katanya.
KOMPAS.com
KRI Diponegoro Akhiri Tugas di Lebanon
KRI Diponegoro-365.
30 Oktober 2009, Kapal Perang RI (KRI) Diponegoro-365 mengakhiri misinya sebagai bagian dari Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Force/MTF-UNIFIL), setelah enam bulan bertugas mengamankan wilayah perairan di negara tersebut.
Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Jakarta, Jumat (30/10) mengatakan KRI Diponegoro akan bertolak kembali ke Indonesia pada pekan ini dan diperkirakan tiba sekitar November akhir 2009. "PBB telah meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan kapal perangnya untuk melanjutkan misi Satgas Maritim UNIFIL. Ya kita persiapkan lah segala sesuatunya," ujarnya, usai memimpin upacara pemberangkatan Kontingen Garuda XXIII-C1 UNIFIL ke Lebanon.
Tentang kapal pengganti yang dipersiapkan, Didik mengatakan, sangat tergantung pada TNI Angkatan Laut. "Itu kita serahkan pada TNI Angkatan Laut, karena mereka yang tahu pasti kapal mana yang siap dan layak untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon," katanya.
Dalam Satgas Maritim di Lebanon Selatan enam bulan silam, TNI mengirimkan KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A. KRI Diponegoro-365 itu bertugas selama enam bulan. Namun, sesuai permintaan PBB maka misi KRI Diponegoro-365 dapat diperpanjang hingga satu tahun. Kapal perang jenis Korvet kelas Sigma itu, telah bertugas enam bulan di perairan Lebanon.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Moeklas Sidiq mengatakan, setelah menyelesaikan misinya di Lebanon Selatan selama enam bulan, KRI Diponegoro akan pulang terlebih dulu ke Indonesia. "Sambil kita pertimbangkan keikutsertaan kita kembali dalam Satgas Maritim UNIFIL," katanya.
MEDIA INDONESIA
30 Oktober 2009, Kapal Perang RI (KRI) Diponegoro-365 mengakhiri misinya sebagai bagian dari Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Force/MTF-UNIFIL), setelah enam bulan bertugas mengamankan wilayah perairan di negara tersebut.
Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Jakarta, Jumat (30/10) mengatakan KRI Diponegoro akan bertolak kembali ke Indonesia pada pekan ini dan diperkirakan tiba sekitar November akhir 2009. "PBB telah meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan kapal perangnya untuk melanjutkan misi Satgas Maritim UNIFIL. Ya kita persiapkan lah segala sesuatunya," ujarnya, usai memimpin upacara pemberangkatan Kontingen Garuda XXIII-C1 UNIFIL ke Lebanon.
Tentang kapal pengganti yang dipersiapkan, Didik mengatakan, sangat tergantung pada TNI Angkatan Laut. "Itu kita serahkan pada TNI Angkatan Laut, karena mereka yang tahu pasti kapal mana yang siap dan layak untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon," katanya.
Dalam Satgas Maritim di Lebanon Selatan enam bulan silam, TNI mengirimkan KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A. KRI Diponegoro-365 itu bertugas selama enam bulan. Namun, sesuai permintaan PBB maka misi KRI Diponegoro-365 dapat diperpanjang hingga satu tahun. Kapal perang jenis Korvet kelas Sigma itu, telah bertugas enam bulan di perairan Lebanon.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Moeklas Sidiq mengatakan, setelah menyelesaikan misinya di Lebanon Selatan selama enam bulan, KRI Diponegoro akan pulang terlebih dulu ke Indonesia. "Sambil kita pertimbangkan keikutsertaan kita kembali dalam Satgas Maritim UNIFIL," katanya.
MEDIA INDONESIA
Yonif-203/AK Peringati HUT
30 Oktober 2009, Tangerang -- “Hari ini juga menjadi pendorong tekad dan semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja satuan dan pembinaan satuan ke depan, khususnya dalam hal peningkatan disiplin, moril prajurit serta prestasi satuan sehingga memiliki kesipsiagaan satuan yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.”
“Oleh karena itu, jadikanlah peringatan ini sebagai wahana untuk introspeksi diri dan mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh satuan ini,” kata Komandan Brigade Infanteri I PIK/Jaya Sakti Letkol Inf Jhony Supriyanto, dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Komandan Batalyon infanteri 203/Arya Kamuning ketika menjadi Inspektur upacara pada Peringatan HUT ke-55 Yonif 203/AK di lapangan upacara Markas Yonif 203/AK, Tangerang, Jumat, (30/10).
Upacara dilaksanakan secara sederhana namun hikmad, upacara ini dihadiri oleh Komandan Kodim 0507/Bekasi Letkol Inf Afandi, Kepala Staf Brigade Infanteri I PIK/JS, para Komandan Batalyon jajaran Brigade Infanteri I PIK/JS, Kasipers Korem 052/Wijayakrama, Kasipensus Pendam Jaya beserta undangan lainnya.
Selanjutnya Danbrig mengingatkan,satuan Brigif I PAM Ibukota /Jaya Sakti merupakan satuan Brigade Infanteri yang terdiri dari 2 Batalyon Infanteri 1 Batalyon Infanteri Mekanis, 1 Batalyon Kavaleri dan 1 detasemen markas, yang merupakan satuan yang besar dan istimewa dibandingkan brigade infanteri lainnya.
“Hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan yang harus selalu kita pertanggung jawabkan melalui kegiatan - kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, komando atas, satuan dan khususnya prajurit secara perorangan hal ini memerlukan kedisiplinan, jiwa korsa dan loyalitas prajurit yang harus selalu dipupuk dan dipelihara sehingga tertanam dalam jiwa prajurit, rasa memiliki dan tanggung jawab serta kebanggan satuan yang akan menimbulkan kesadaran untuk berbuat yang terbaik.”
Pendam/POS KOTA
RI Tambah Pasukan ke Lebanon
Bertindak sebagai inspektur upacara pemberangkatan 150 personel Satgas Kompi Mekanis TNI Konga XXIII-C1/UNIFIL ke Libanon adalah Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
30 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Indoensia menambah pasukan militernya untuk bergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), guna mendukung stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Tambahan pasukan TNI itu dinamakan Kompi Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-C1/UNIFIL yang terdiri atas 150 orang. Keberangkatan mereka dilakukan dalam sebuah upacara militer di Jakarta, Jumat.
Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo yang memimpin upacara keberangkatan, mengatakan, penambahan pasukan TNI ke Lebanon Selatan itu sesuai dengan permintaan PBB berdasar situasi keamanan di Lebanon Selatan.
Upacara pemberangkatan 150 personel Satgas Kompi Mekanis TNI Konga XXIII-C1/UNIFIL ke Libanon ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/10). (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo menyalami para prajurit TNI yang akan diberangkatkan ke Libanon. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
"Dengan tambahan tersebut, maka jumlah pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL menjadi 1,000 personel. Ke-850 pasukan TNI terdahulu telah menjalankan misi perdamaian selama satu tahun," katanya.
Karena itu, lanjut Didik, TNI tengah mempersiapkan pasukan pengganti bagi ke-850 orang terdahulu. "Semua sesuai ketentuan PBB," ujar Didik menegaskan.
Ia mengatakan, penugasan TNI ke mancanegara untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan kepada bangsa Indonesia umunya dan TNI khususnya.
"Hal itu sejalan dengan kinerja dan berbagai prestasi yang telah ditunjukkan prajurit TNI yang sebelumnya telah bergabung dalam misi PBB di sejumlah wilayah konflik termasuk di Lebanon," katanya.
Karena itu, junjung tinggi kehormatan dan kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia dan TNI, melalui misi perdamaian ini, ujar Didik mengingatkan.
ANTARA News
30 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Indoensia menambah pasukan militernya untuk bergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), guna mendukung stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Tambahan pasukan TNI itu dinamakan Kompi Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-C1/UNIFIL yang terdiri atas 150 orang. Keberangkatan mereka dilakukan dalam sebuah upacara militer di Jakarta, Jumat.
Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo yang memimpin upacara keberangkatan, mengatakan, penambahan pasukan TNI ke Lebanon Selatan itu sesuai dengan permintaan PBB berdasar situasi keamanan di Lebanon Selatan.
Upacara pemberangkatan 150 personel Satgas Kompi Mekanis TNI Konga XXIII-C1/UNIFIL ke Libanon ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/10). (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo menyalami para prajurit TNI yang akan diberangkatkan ke Libanon. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
"Dengan tambahan tersebut, maka jumlah pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL menjadi 1,000 personel. Ke-850 pasukan TNI terdahulu telah menjalankan misi perdamaian selama satu tahun," katanya.
Karena itu, lanjut Didik, TNI tengah mempersiapkan pasukan pengganti bagi ke-850 orang terdahulu. "Semua sesuai ketentuan PBB," ujar Didik menegaskan.
Ia mengatakan, penugasan TNI ke mancanegara untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan kepada bangsa Indonesia umunya dan TNI khususnya.
"Hal itu sejalan dengan kinerja dan berbagai prestasi yang telah ditunjukkan prajurit TNI yang sebelumnya telah bergabung dalam misi PBB di sejumlah wilayah konflik termasuk di Lebanon," katanya.
Karena itu, junjung tinggi kehormatan dan kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia dan TNI, melalui misi perdamaian ini, ujar Didik mengingatkan.
ANTARA News
Kamis, 29 Oktober 2009
KRI Todak Tangkap KM Belut Selundupkan Pasir Timah Ke Singapura
KRI Todak 803.
30 Oktober 2009, -- Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Todak akhirnya berhasil menangkap KM Belut di perairan Kendawangan, Kalimantan Barat atau pada posisi 02 18 00 Selatan – 109 13 00 Timur karena berupaya menyelundupkan pasir timah sebanyak 338 karung ke Singapura, Jumat (30/10) dini hari.
Perihal tertangkapnya kapal yang memuat timah tanpa dokumen tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E., di Surabaya, Jumat (30/10).
Menurut juru bicara TNI Angkatan Laut ini bahwa ratusan karung timah ilegal tersebut masing-masing seberat sekitar 50 kg atau berat total 16,9 ton. Dengan demikian, estimasi harga pasir timah saat ini adalah lima ribu rupiah perkilogram, maka total harga pasir timah yang akan diselundupkan itu kurang lebih Rp. 84.500.000,-. ”Dapat dilihat hanya dalam satu kasus saja, TNI AL berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang demikian besar,” tegasnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, KM Belut yang berbobot 7 ton dan diawaki lima orang anak buah kapal, kini dikawal menuju Pangkalan TNI AL Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.
Menurut Kadispenal Laksma TNI Iskandar Sitompul S.E., demi tegaknya kedaulatan dan hukum di laut, kita harus berkomitmen bahwa tidak ada kompromi dengan pelanggar hukum, tidak ada tawar menawar dan harus ditindak tegas serta semua aparat terkait harus mendukungnya.
DISPENAL
30 Oktober 2009, -- Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Todak akhirnya berhasil menangkap KM Belut di perairan Kendawangan, Kalimantan Barat atau pada posisi 02 18 00 Selatan – 109 13 00 Timur karena berupaya menyelundupkan pasir timah sebanyak 338 karung ke Singapura, Jumat (30/10) dini hari.
Perihal tertangkapnya kapal yang memuat timah tanpa dokumen tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E., di Surabaya, Jumat (30/10).
Menurut juru bicara TNI Angkatan Laut ini bahwa ratusan karung timah ilegal tersebut masing-masing seberat sekitar 50 kg atau berat total 16,9 ton. Dengan demikian, estimasi harga pasir timah saat ini adalah lima ribu rupiah perkilogram, maka total harga pasir timah yang akan diselundupkan itu kurang lebih Rp. 84.500.000,-. ”Dapat dilihat hanya dalam satu kasus saja, TNI AL berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang demikian besar,” tegasnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, KM Belut yang berbobot 7 ton dan diawaki lima orang anak buah kapal, kini dikawal menuju Pangkalan TNI AL Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.
Menurut Kadispenal Laksma TNI Iskandar Sitompul S.E., demi tegaknya kedaulatan dan hukum di laut, kita harus berkomitmen bahwa tidak ada kompromi dengan pelanggar hukum, tidak ada tawar menawar dan harus ditindak tegas serta semua aparat terkait harus mendukungnya.
DISPENAL
Dephan Pertimbangkan lagi Pembelian Hercules Bekas dari AS
C-130H Hercules milik USAF, jenis ini yang ditawarkan kepada TNI AU. (Foto: yokota.af.mil)
29 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan mempertimbangkan lagi rencana pembelian pesawat Hercules C-130 tipe H dari Amerika Serikat. Pasalnya, pesawat yang direncanakan adalah pesawat bekas.
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Muda Eris Heriyanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). "Masih ada yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan pesawat tersebut. Ini ada soal kecanggihan teknologi. Pesawat tipe H ini merupakan tipe lama yang dikhawatirkan pengadaan suku cadangnya akan diabaikan oleh pabrik," kata Eris.
Meski pesawat bekas, ia nyatakan hal itu bukan masalah. Alasannya, pesawat yang telah di-refurbish memiliki kemampuan terbang hingga 20 ribu jam. Waktu terbang ini bisa diperpanjang dengan peningkatan perawatan. Namun, pemerintah memikirkan risiko kelangkaan suku cadang jika pabrikan tidak lagi memproduksi.
"Antara tipe H dan tipe J itu jauh berbeda. Pesawat akan lebih suka memproduksi yang teknologinya lebih tinggi. Seperti misalnya, pabrik tv ketika menemukan teknologi tv flat, akan meninggalkan tv tabung," jelasnya.
Hingga saat ini, ia menegaskan tawaran atas pengadaan enam pesawat Hercules tersebut baru datang dari Amerika. Mereka berjanji untuk mencarikan pesawat tersebut darimanapun sumbernya. Namun, AS belum bisa memastikan kapan pesawat tersebut bisa didatangkan.
"Mereka berjanji akan kembali mengadakan pembicaraan dengan Dephan. Kemungkinan akhir tahun ini akan ada lagi pertemuan dengan mereka," tukasnya.
MEDIA INDONESIA
29 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan mempertimbangkan lagi rencana pembelian pesawat Hercules C-130 tipe H dari Amerika Serikat. Pasalnya, pesawat yang direncanakan adalah pesawat bekas.
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Muda Eris Heriyanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). "Masih ada yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan pesawat tersebut. Ini ada soal kecanggihan teknologi. Pesawat tipe H ini merupakan tipe lama yang dikhawatirkan pengadaan suku cadangnya akan diabaikan oleh pabrik," kata Eris.
Meski pesawat bekas, ia nyatakan hal itu bukan masalah. Alasannya, pesawat yang telah di-refurbish memiliki kemampuan terbang hingga 20 ribu jam. Waktu terbang ini bisa diperpanjang dengan peningkatan perawatan. Namun, pemerintah memikirkan risiko kelangkaan suku cadang jika pabrikan tidak lagi memproduksi.
"Antara tipe H dan tipe J itu jauh berbeda. Pesawat akan lebih suka memproduksi yang teknologinya lebih tinggi. Seperti misalnya, pabrik tv ketika menemukan teknologi tv flat, akan meninggalkan tv tabung," jelasnya.
Hingga saat ini, ia menegaskan tawaran atas pengadaan enam pesawat Hercules tersebut baru datang dari Amerika. Mereka berjanji untuk mencarikan pesawat tersebut darimanapun sumbernya. Namun, AS belum bisa memastikan kapan pesawat tersebut bisa didatangkan.
"Mereka berjanji akan kembali mengadakan pembicaraan dengan Dephan. Kemungkinan akhir tahun ini akan ada lagi pertemuan dengan mereka," tukasnya.
MEDIA INDONESIA
Dephan Prioritaskan Peningkatan Remunerasi Satuan Tempur
Pasukan raider Kodam Iskandar Muda sedang berlatih anti teroris. (Foto: ANTARA)
29 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan (Dephan) masih menggodok program prioritas untuk seratus hari kerja mereka. Salah satunya adalah peningkatan remunerasi bagi prajurit TNI, terutama yang berada di satuan tempur.
Hal ini disampaikan Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). "Penetapan remunerasi ini tidak bisa berlaku norma umum seperti PNS. Ada spesifikasi resiko, nyawa yang menjadi bagian perhitungan," kata Sjafrie.
Maka itu, remunerasi diprioritaskan pada satuan-satuan yang memiliki tingkat resiko tinggi. Ia menegaskan jika prioritas remunerasi bukan berdasarkan tingginya jabatan yang disandang.
"Resiko bukan pemimpin tapi prajuritnya. Prioritas kita pada satuan-satuan tingkat resiko tinggi, yakni satuan tempur," tegasnya.
Meski demikian, ia menyatakan belum bisa memberikan besaran yang diminta untuk peningkatan remunerasi tersebut. Alasannya, tak mudah menghitung nyawa seorang prajurit yang menjadi hitungan resiko.
MEDIA INDONESIA
29 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan (Dephan) masih menggodok program prioritas untuk seratus hari kerja mereka. Salah satunya adalah peningkatan remunerasi bagi prajurit TNI, terutama yang berada di satuan tempur.
Hal ini disampaikan Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). "Penetapan remunerasi ini tidak bisa berlaku norma umum seperti PNS. Ada spesifikasi resiko, nyawa yang menjadi bagian perhitungan," kata Sjafrie.
Maka itu, remunerasi diprioritaskan pada satuan-satuan yang memiliki tingkat resiko tinggi. Ia menegaskan jika prioritas remunerasi bukan berdasarkan tingginya jabatan yang disandang.
"Resiko bukan pemimpin tapi prajuritnya. Prioritas kita pada satuan-satuan tingkat resiko tinggi, yakni satuan tempur," tegasnya.
Meski demikian, ia menyatakan belum bisa memberikan besaran yang diminta untuk peningkatan remunerasi tersebut. Alasannya, tak mudah menghitung nyawa seorang prajurit yang menjadi hitungan resiko.
MEDIA INDONESIA
Pangdam VI/Tanjungpura Memeriksa Kesiapan Batalyon 600 Raider
29 Oktober 2009, Balikpapan -- Disela-sela kesibukannya Pangdam VI/Tpr Mayor Jenderal TNI Tono Suratman mengadakan kunjungan kerja ke Batalyon 600/R. Pada kesempatan itu Pangdam VI/Tpr didampingi oleh para pejabat teras Kodam VI/Tpr antara lain Kepala Staf Kodam VI/Tpr Brigjen Tan Aspan, para Danrem sekalimantan, para Asisten, Asren, Irdam serta para kabalak Kodam VI/Tpr (kamis 29/10).
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pangdam VI/Tpr merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan untuk memeriksa kesiapan prajurit dalam menghadapi setiap perkembangan jaman, Pangdam VI/Tpr menekankan kepada seluruh prajurit untuk memiliki keterampilan yang lebih terutama dalam bidang olah raga, hal ini sebagai langkah untuk menciptakan prajurit yang tangguh serta profesional pada saat menghadapi setiap medan pertempuran, dalam kunjungannya di Batalyon 600/R diikuti oleh para pejabat teras dengan menampilkan berbagai atraksi beladiri(karate) dan team gultor 600/R dengan berbagai atraksi-atraksi yang akan membuat prajurit menjadi terampil serta terlatih. Dalam atraksinya team gultor menampilkan keterampilan menembak reaksi cepat, perang jarak dekat atau menembak mahir dalam penggunaan senjata.
Setiap prajurit harus mempunyai keterampilan yang lebih agar dapat lebih pintar dan cakap dalam penguasaan ketangkasan prajurit. Pada kesempatan itu juga Pangdam VI/Tpr mengadakan makan siang bersama dengan prajurit, mulai dari pangkat terendah dampai dengan bintang dua, hal ini menunjukkan kedekatan Pangdam VI/Tpr dengan para prajurit di Kodam VI/Tpr.
Penerangan Kodam VI/Tanjungpura
AL Kanada Kirim HMCS Frederiction Ke Perairan Somalia
HMCS Frederiction. (Foto: navy.dnd.ca)
29 Oktober 2009 -- Angkatan Laut Kanada mengirimkan frigate HMCS Frederiction ke Laut Arab untuk misi anti teroris dan anti perompakan selama 6 bulan.
Misi HMCS Frederiction merupakan bagian dari komitmen NATO untuk mengamankan Teluk Aden dan perairan sekitar lepas pantai Somalia.
Frigate diharapkan mencapai Laut Arab pada pertengahan November dimana akan melakukan tugas anti perompakan beberapa bulan pertama di Tanjung Harapan Afrika.
Frigate berangkat dari pelabuhan Halifax diawaki 250 perwira dan pelaut dengan membawa helikopter CH-124 Sea King.
Frigate mempunyai berat 4770 ton dengan kecepatan jelajah 30 knot, panjang 134 meter dan lebar 16 meter.
Frigate termasuk kelas Halifax, dipersenjatai torpedo Honeywell Mk46 Mod 5 (diluncurkan dari helikopter atau kapal), 16 rudal permukaan ke udara Raytheon VLS Sparrow, 8 rudal permukaan ke permukaan Boeing Harpoon, 1 meriam 57 mm Bofors MK2, 1 CIWS Vulcan Phalanx MK15 20 mm, 6 senapan mesin berat kaliber 0,5.
Naval-technology.com/@info-terkumpul
29 Oktober 2009 -- Angkatan Laut Kanada mengirimkan frigate HMCS Frederiction ke Laut Arab untuk misi anti teroris dan anti perompakan selama 6 bulan.
Misi HMCS Frederiction merupakan bagian dari komitmen NATO untuk mengamankan Teluk Aden dan perairan sekitar lepas pantai Somalia.
Frigate diharapkan mencapai Laut Arab pada pertengahan November dimana akan melakukan tugas anti perompakan beberapa bulan pertama di Tanjung Harapan Afrika.
Frigate berangkat dari pelabuhan Halifax diawaki 250 perwira dan pelaut dengan membawa helikopter CH-124 Sea King.
Frigate mempunyai berat 4770 ton dengan kecepatan jelajah 30 knot, panjang 134 meter dan lebar 16 meter.
Frigate termasuk kelas Halifax, dipersenjatai torpedo Honeywell Mk46 Mod 5 (diluncurkan dari helikopter atau kapal), 16 rudal permukaan ke udara Raytheon VLS Sparrow, 8 rudal permukaan ke permukaan Boeing Harpoon, 1 meriam 57 mm Bofors MK2, 1 CIWS Vulcan Phalanx MK15 20 mm, 6 senapan mesin berat kaliber 0,5.
Naval-technology.com/@info-terkumpul
Rabu, 28 Oktober 2009
Rusia Bantah Telah Mengirimkan S-300 Ke Iran
29 Oktober 2009 -- Deputi Perdana Menteri Rusia Sergei Ivanov membantah Rusia sedang mengirimkan sistem rudal pertahanan udara S-300 ke Iran, Rabu (28/10) kepada RIA Novosti.
Ivanov tidak memberikan informasi kapan rudal akan mulai dikirimkan ke Iran.
Sebelumnya Rusia menegaskan tidak mempunyai rencana untuk menghentikan kerjasama militer dengan Iran.
Pernyataan ini dikeluarkan untuk membantah berita media yang mengatakan Rusia dapat membatalkan kontrak pengiriman sistem hanud S-300 ke Tehran.
Seorang pejabat industri pertahanan Rusia mengatakan Rusia akan mengalami kerugian signifikan bila memutuskan membatalkan kontrak sistem hanud S-300.
Rusia ditekan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk membatalkan kontrak pengiriman sistem hanud S-300 yang ditandatangani 2005 ke Iran.
Meskipun S-300 bersifat defensif tetapi dengan kemampuannya membuat jet-jet tempur Israel menjadi peti mayat terbang, jika melakukan serangan udara ke wilayah Iran. Serta mengancam supremasi udara Angkatan Udara Israel, bila Iran membagi teknologi S-300 dengan sekutunya di Lebanon Hizbullah.
S-300 kemampuannya sebanding dengan sistem hanud buatan Amerika Serikat MIM-104 Patriot.
Versi S-300 terakhir S-300PMU2 Favorit, dapat mengenai sasaran hingga jarak 195 kilometer dan mampu mencegat pesawat dan rudal balistik pada ketinggian dari 10 meter hingga 27 kilometer.
RIA Novosti/@info-terkumpul
PKS Minta SBY Kirim Pasukan ke Yerusalem
28 Oktober 2009, Mamuju -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan pasukan ke Yerusalem.
"Hal ini menjadi salah satu kesepakatan dalam koalisi yang kami lakukan, di mana SBY diminta untuk ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya mendukung eksistensi gerakan di Palestina," ungkap Sekretaris DPW PKS Mamuju, Hajrul Malik, di Mamuju, Rabu.
Pengiriman pasukan tersebut perlu untuk ikut mengamankan situasi yang kembali memanas di wilayah Palestina yang diduduki Israel tersebut.
Ia mengatakan, salah satu bentuk dukungan ini tidak hanya diwujudkan dengan diplomasi, tetapi juga harus mengirimkan bantuan, terlebih lagi pasukan perdamaian.
Selain mengirim pasukan, SBY juga diminta untuk tetap mempertahankan kebijakan untuk tidak membuka hubungan bilateral dengan Israel.
"Kita sudah bisa menyaksikan tindakan pasukan Israel yang sudah melanggar hukum humanter internasional, apalagi sampai melakukan penyerangan di dalam rumah ibadah," jelasnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah serius menjaga ketertiban dunia, maka sudah seharusnya hubungan bilateral tetap tidak diadakan, sebagai bukti bahwa Indonesia tidak pernah mendukung upaya-upaya penodaan terhadap perdamaian.
Di tingkat daerah, DPW PKS Mamuju akan melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada di wilayah itu.
Hal ini juga untuk melanjutkan Fatwa Yusuf Qardawi yang menyerukan kepada seluruh umat Islam di dunia bahwa hari Jumat adalah hari solidaritas umat Muslim untuk Al-Aqsa.
"Untuk konsolidasi awal, saya memperkirakan akan dilakukan orasi, baik di Mesjid, maupun di lapangan terbuka," imbuhnya.
Ia menambahkan, PKS selama ini sudah identik dengan perjuangan mendukung Palestina. Karena itu, situasi yang ada saat ini wajib untuk disikapi mulai dari sekarang.
ANTARA News
Dephan Serahkan Cetak Biru Strategi Pertahanan ke Komisi I
Departemen Pertahanan menyerahkan cetak biru strategi pertahanan pada Komisi I DPR RI. Cetak biru tersebut merangkum ancaman serta tantangan dan dihadapkan pada anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Karo Humas Dephan Brigjen Slamet Hariyanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (28/10).
"Dalam rangka DPR baru, mereka mengadakan silaturahmi dengan menhan yang baru. Menhan juga menindaklanjuti dengan penyerahan blue print pertahanan kepada Komisi I," kata Slamet.
Ia menerangkan secara garis besar, cetak biru tersebut menggambarkan apa yang menjadi tantangan dan ancaman untuk menentukan kemampuan mengatasi. Kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, kata dia, terpulang pada bujet.
"Jadi, kita menyusun kemampuan pertahanan tanpa bujet, ya ga bisa. Muaranya pada bujet untuk kita kelola sebaik-baiknya," terangnya.
Meski demikian, Slamet menolak jika masalah bujet tersebut berkaitan dengan adanya rencana penambahan anggaran. "Bukan begitu," elaknya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Kemal Aziz Stamboel mengatakan ada empat produk strategis pertahanan negara yang disampaikan oleh Dephan. Terdiri dari Doktrin Pertahanan, Strategi Pertahanan, Postur Pertahanan, dan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Dokumen tersebut kedepannya akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan ke depan.
"Saya baru dapat jadi belum lengkap mendalaminya. Tentu akan di bahas di Komisi untuk pemahaman lebih dalam dan dicerna," tandasnya.
MEDIA INDONESIA
RI harus Miliki Kemandirian Alutsista
Panser Anoa dilengkapi dengan turet. (Foto: @info-terkumpul)
28 Oktober 2009, Jakarta --Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Rabu, menyatakan Republik Indonesia harus memiliki kemandirian alutsista agar tidak mudah didikte oleh kekuatan asing mana pun.
"NKRI memiliki `resource` yang memadai untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam hal Alat Utama Sistem Persennjataan (Alutsista) bagi TNI, baik itu SDM berkualitas, sumber daya alam, pengalaman fabrikasi maupun Ristek unggulan," katanya kepada ANTARA.
Pakar politik dan pertahanan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta-2 (Jaksel dan Luar Negeri) ini, menambahkan, kemandirian alutsista harus dimulai dari hal termuda.
"Yakni, penguasaan (pembuatan) dan kepemilikan atas senjata yang melekat di awak seperti senjata laras pendek, laras panjang, amunisi, granat, `binocular` dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya, artileri ringan dan menengah," katanya.
Selanjutnya, demikian Fayakhun Andriadi, meningkat pada penguasaan (produksi) dan kepemilikan peluncur roket jarak dekat, radio komunikasi personel, kendaraan angkut pasukan seperti truk `texmaco`, panser `anoa`, lalu meriam ukuran sedang.
"Termasuk pada tahap itu, adalah terutama aksesoris standar yang melekat pada pasukan, seperti seragam, helm, kaca mata, sarung tangan, botol minuman, tempat makanan, tas, rompi anti peluru dan sebagainya," ujarnya.
Fayakhun Andriadi juga mendesak Pemerintah agar dapat memastikan penguatan industri domestik bagi penguasaan (serta) kepemilikan Alutsista secara mandiri.
"Jadi, dimulai dari yang termudah, pastikan sudah buatan industri dalam negeri. Oleh karenanya, perbankan nasional juga harus men-`support` industri-industri yang berkaitan dengan program kemandirian ini," katanya.
Fayakhun Andriadi lalu mempertanyakan untuk apa anggaran tahunan Departemen Pertahanan (Dephan) dinaikkan setiap tahun, kalau uangnya (lari) ke luar negeri.
REPUBLIKA
28 Oktober 2009, Jakarta --Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Rabu, menyatakan Republik Indonesia harus memiliki kemandirian alutsista agar tidak mudah didikte oleh kekuatan asing mana pun.
"NKRI memiliki `resource` yang memadai untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam hal Alat Utama Sistem Persennjataan (Alutsista) bagi TNI, baik itu SDM berkualitas, sumber daya alam, pengalaman fabrikasi maupun Ristek unggulan," katanya kepada ANTARA.
Pakar politik dan pertahanan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta-2 (Jaksel dan Luar Negeri) ini, menambahkan, kemandirian alutsista harus dimulai dari hal termuda.
"Yakni, penguasaan (pembuatan) dan kepemilikan atas senjata yang melekat di awak seperti senjata laras pendek, laras panjang, amunisi, granat, `binocular` dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya, artileri ringan dan menengah," katanya.
Selanjutnya, demikian Fayakhun Andriadi, meningkat pada penguasaan (produksi) dan kepemilikan peluncur roket jarak dekat, radio komunikasi personel, kendaraan angkut pasukan seperti truk `texmaco`, panser `anoa`, lalu meriam ukuran sedang.
"Termasuk pada tahap itu, adalah terutama aksesoris standar yang melekat pada pasukan, seperti seragam, helm, kaca mata, sarung tangan, botol minuman, tempat makanan, tas, rompi anti peluru dan sebagainya," ujarnya.
Fayakhun Andriadi juga mendesak Pemerintah agar dapat memastikan penguatan industri domestik bagi penguasaan (serta) kepemilikan Alutsista secara mandiri.
"Jadi, dimulai dari yang termudah, pastikan sudah buatan industri dalam negeri. Oleh karenanya, perbankan nasional juga harus men-`support` industri-industri yang berkaitan dengan program kemandirian ini," katanya.
Fayakhun Andriadi lalu mempertanyakan untuk apa anggaran tahunan Departemen Pertahanan (Dephan) dinaikkan setiap tahun, kalau uangnya (lari) ke luar negeri.
REPUBLIKA
Yonif 700/Raider Lakukan Simulasi Pembebasan Sandera
28 Oktober 2009, Makassar -- Sejumlah pasukan Raider 700 mendengarkan arahan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, di Markas Rarider 700 Kodam VII/Wirabuana Makassar, Rabu (28/10). Dalam acara tersebut juga dilakukan simulasi pembebasan sandera guna melatih ketangkasan pasukan Raider 700 dalam mempertahankan NKRI dari ancaman luar dan dalam negeri. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/pd/09)
Seorang pasukan Raider 700 melakukan penyergapan melalui udara saat melakukan simulasi pembebasan sandera di Markas Rarider 700 Kodam VII/Wirabuana Makassar. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/pd/09)
Sejumlah pasukan Raider 700 melakukan penyergapan terhadap teroris. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/pd/09)
Seorang pasukan Raider 700 melakukan penyergapan melalui udara saat melakukan simulasi pembebasan sandera di Markas Rarider 700 Kodam VII/Wirabuana Makassar. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/pd/09)
Sejumlah pasukan Raider 700 melakukan penyergapan terhadap teroris. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/pd/09)
Latihan Armada Jaya Libatkan 13 Kapal Perang
Prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan menaiki tangga KRI Surabaya-591, di Dermaga Ujung Koarmatim, Rabu (28/10). Sebanyak 1910 personel TNI AL mengikuti Gelar Latihan Armada Jaya Ke-28 Tahun 2009, yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober hingga 2 November 2009 di Pantai Banongan Situbondo Jatim. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/09)
28 Oktober 2009, Surabaya -- Latihan perang Armada Jaya ke-28 tahun 2009 yang digelar TNI Angkatan Laut di Pantai Banongan, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, melibatkan sebanyak 1.910 prajurit dan 13 armada kapal perang.
Pemberangkatan pasukan dan kapal perang itu dilepas oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno di Dermaga Koarmatim Surabaya, Rabu.
Kegiatan latihan yang memasuki tahap manuver dan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 2 November 2009, juga melibatkan dua pesawat udara, dua helikopter, 30 kendaraan tempur, dan satu kompi pasukan pendaratan Marinir.
Sebelumnya, telah digelar tahap latihan posko (tahap pertama) pada 12-22 Oktober 2009 yang melibatkan sekitar 450 prajurit TNI AL, Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU).
"Latihan semacam ini memang rutin dilakukan dan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI AL, untuk memberikan gambaran mengenai hasil pembinaan yang dilakukan terhadap prajurit matra laut dan persenjataannya selama tahun anggaran berjalan," kata KSAL.
Kegiatan ini juga mengintegrasikan seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan operasional SSAT dan profesionalisme prajurit dalam mengantisipasi ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI.
Laksamana Tedjo Edhy memastikan kapal perang dan kendaraan tempur Marinir yang dilibatkan dalam latihan Armada Jaya telah melalui tahap uji kelaikan dan hasilnya memenuhi syarat untuk digunakan dalam latihan, bahkan pada pertempuran yang sebenarnya.
Prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan menuju KRI Surabaya-591, di Dermaga Ujung Koarmatim, Rabu (28/10). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/pd/09)
KSAL mengakui jumlah personel yang terlibat dalam latihan kali ini tidak sebanyak sebelumnya karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
"Anggaran yang terbatas bukan menjadi kendala untuk menggelar latihan tempur meskipun dengan skala kecil karena hal itu merupakan bagian dari kesiapan prajurit TNI AL untuk menerapkan teori yang sudah didapat sebelumnya," tambahnya.
Ia menambahkan, program latihan gabungan dengan skala yang lebih besar dan melibatkan tiga unsur TNI, rencananya digelar pada 2010 mendatang di Sanggata, Kalimantan Timur.
Dalam skenario latihan Armada Jaya, sebanyak 13 kapal perang bertolak dari Dermaga Kormatim Ujung Surabaya untuk melakukan manuver lapangan di laut, dan kemudian puncaknya berupa operasi serbuan amfibi di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada 31 Oktober dini hari.
Pantai Banongan Situbondo sudah sering digunakan untuk latihan rutin TNI AL karena memiliki struktur pantai yang ideal untuk operasi pendaratan amfibi pasukan Marinir, baik menggunakan kendaraan tempur maupun sekoci.
ANTARA News
28 Oktober 2009, Surabaya -- Latihan perang Armada Jaya ke-28 tahun 2009 yang digelar TNI Angkatan Laut di Pantai Banongan, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, melibatkan sebanyak 1.910 prajurit dan 13 armada kapal perang.
Pemberangkatan pasukan dan kapal perang itu dilepas oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno di Dermaga Koarmatim Surabaya, Rabu.
Kegiatan latihan yang memasuki tahap manuver dan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 2 November 2009, juga melibatkan dua pesawat udara, dua helikopter, 30 kendaraan tempur, dan satu kompi pasukan pendaratan Marinir.
Sebelumnya, telah digelar tahap latihan posko (tahap pertama) pada 12-22 Oktober 2009 yang melibatkan sekitar 450 prajurit TNI AL, Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU).
"Latihan semacam ini memang rutin dilakukan dan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI AL, untuk memberikan gambaran mengenai hasil pembinaan yang dilakukan terhadap prajurit matra laut dan persenjataannya selama tahun anggaran berjalan," kata KSAL.
Kegiatan ini juga mengintegrasikan seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan operasional SSAT dan profesionalisme prajurit dalam mengantisipasi ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI.
Laksamana Tedjo Edhy memastikan kapal perang dan kendaraan tempur Marinir yang dilibatkan dalam latihan Armada Jaya telah melalui tahap uji kelaikan dan hasilnya memenuhi syarat untuk digunakan dalam latihan, bahkan pada pertempuran yang sebenarnya.
Prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan menuju KRI Surabaya-591, di Dermaga Ujung Koarmatim, Rabu (28/10). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/pd/09)
KSAL mengakui jumlah personel yang terlibat dalam latihan kali ini tidak sebanyak sebelumnya karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
"Anggaran yang terbatas bukan menjadi kendala untuk menggelar latihan tempur meskipun dengan skala kecil karena hal itu merupakan bagian dari kesiapan prajurit TNI AL untuk menerapkan teori yang sudah didapat sebelumnya," tambahnya.
Ia menambahkan, program latihan gabungan dengan skala yang lebih besar dan melibatkan tiga unsur TNI, rencananya digelar pada 2010 mendatang di Sanggata, Kalimantan Timur.
Dalam skenario latihan Armada Jaya, sebanyak 13 kapal perang bertolak dari Dermaga Kormatim Ujung Surabaya untuk melakukan manuver lapangan di laut, dan kemudian puncaknya berupa operasi serbuan amfibi di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada 31 Oktober dini hari.
Pantai Banongan Situbondo sudah sering digunakan untuk latihan rutin TNI AL karena memiliki struktur pantai yang ideal untuk operasi pendaratan amfibi pasukan Marinir, baik menggunakan kendaraan tempur maupun sekoci.
ANTARA News
TNI Dukung Latgab Amfibi di Lebanon
28 Oktober 2009, Lebanon -- Satuan Tugas Force Headquaters Support Unit (FHQSU) TNI Kontingen Garuda XXVI-A mendukung latihan gabungan (latgab) amfibi yang dilaksanakan oleh UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), di Pelabuhan Naqoura,Lebanon.
Latihan ini disaksikan langsung oleh Force Commander UNIFIL Mayor Jenderal Claudio Graziano, Brigadir Jenderal Maroun Khraish mewakili Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon, sejumlah Tentara Lebanon dan pejabat UNIFIL, serta media lokal maupun internasional.
Latihan yang berlangsung 4 hari itu untuk menguji prosedur komando dan pengendali antara LAF dan UNIFIL dan menguji semua sarana dan fasilitas yang digunakan untuk operasi amfibi.
Selama latihan Kapal Perang “San Marco” dari Italy Maritime Task Force (MTF) berpartisipasi dalam latihan bersama Tentara Angkatan Laut Lebanon. Helikopter juga digunakan, selain kendaraan tempur untuk mengamankan garis pantai baik di darat dan di laut.
Latihan Gabungan Amphibi ini adalah yang kedua. Terakhir, latihan gabungan seperti ini dilakukan oleh UNIFIL dan LAF pada Maret 2009.
Puspen/POS KOTA
TNI AU bakal Bangun Skuadron Tempur di Medan
28 Oktober 2009, Medan -- Markas Besar TNI Angkatan Udara berencana akan mendirikan sebuah skuadron tempur yang beroperasi di Pangkalan Udara (Lanud) Medan.
Komandan Lanud Medan, Kolonel Pnb Tata Endrataka, di Medan, Rabu (28/10), mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk merealisasikan pendirian skuadron tempur itu. Bahkan, kata dia, Lanud Medan juga dinilai telah siap untuk dijadikan lokasi pendirian skuadron tempur tersebut.
Pihaknya juga sudah memperhitungkan rencana itu dengan kemungkinan perpindahan Lanud Medan terkait akan dipindahkannya Bandara Udara Polonia Medan. "Adanya rencana perpindahan itu akan dibahas sesuai kondisi," kata Tata.
Ia mengatakan, rencana pendirian skuadron tempur itu dilakukan untuk semakin memperkuat pertahanan Indonesia, khususnya dari segi pertahanan udara. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti mengenai waktu realisasi rencana pendirian skuadron tempur di Medan.
Jika dilihat dari kondisi keuangan negara, kemungkinan besar rencana pendirian skuadron tempur itu baru dapat dilakukan pada 2014. "Realisasinya sangat tergantung dari kondisi keuangan negara," kata Tata, yang juga mantan Dosen Sesko.
MEDIA INDONESIA
Kasau : Dokumen Strategis Menjadi Pedoman
28 Oktober 2009, Jakarta -- Kasau Marsekal TNI Subandrio didampingi Wakasau Marsekal Madya TNI Wardjoko saat memberikan penjelasan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AU TA 2009. (Foto: Dispenau)
Dokumen strategis yang telah disepakati yaitu postur TNI Angkatan Udara tahun 2005-2024 dan program kekuatan pokok minimum atau ’’Minimum Essensial Force’’, hendaknya senantiasa menjadi pedoman dalam setiap kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program.
Penegasan ini disampaikan Kasau Marsekal TNI Subandrio pada Pembukaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AU TA 2009,di Mabesau Cilangkap, Selasa (27/10). Hadir pada kesempatan tersebut Wakasau Marsdya TNI Wardjoko, Irjenau Marsda TNI I. Nugroho, Koorsahli Kasau Marsda TNI Joseph Rasiman, Para Asisten Kasau, Pangkotama, para Kadis, para Komandan dan para pejabat TNI AU lainnya.
Dikatakan, berbagai arah kebijakan tersebut hendaknya secara obyektif dievaluasi dan sejauh mana dapat dicapai. Hanya dengan cara itulah maka secara sistematik, runtut dan pasti dapat mewujudkan postur TNI Angkatan Udara melalui Renstra lima tahunan maupun program tahunan.
Menurutnya, pada masa mendatang dan terkait dengan Reformasi Birokrasi Pemerintahan maka mengisyaratkan adanya prioritas tata kelola pembinaan kekuatan yang lebih diarahkan untuk mendukung kecepatan tindakan terkait dengan PPRC, PRCPB dan PAM pulau terluar.
”Oleh sebab itu, hendaknya kita harus mampu menangkap sekaligus mewujudkan keinginan tersebut melalui upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran serta terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri untuk selanjutnya menuju kemandirian khususnya dalam pengadaan barang dan jasa”, ungkap Kasau.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AU TA 2009 yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan hambatan serta umpan balik dari pelaksanaan program kerja selama ini.
DISPENAU
Selasa, 27 Oktober 2009
Latihan Pemantapan Raider Yonif 400/Raider
27 Oktober 2009, Semarang -- Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Langgeng Sulistyono (kanan), didampingi Danyonif 400/Raider, Widy Prasetijono (kiri), memeriksa pasukan pada upacara pembukaan latihan pemantapan Raider Yonif 400/Raider, di Daerah Latihan (Rahlat) Meteseh, di Semarang, Jateng, Selasa (27/10). Latihan yang akan berlangsung selama dua pekan itu melibatkan sebanyak 762 personil dengan materi antara lain penanggulangan teror dan pertempuran kota. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Langgeng Sulistyono (kiri), menyematkan tanda peserta latihan kepada seorang prajurit. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Sejumlah prajurit Yonif 400/Raider berbaris saat mengikuti upacara pembukaan Latihan Pemantapan Raider Yonif 400/Raider.(Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Sejumlah prajurit Yonif 400/Raider meneriakan yel-yel kesatuannya, usai mengikuti upacara pembukaan Latihan Pemantapan Raider Yonif 400/Raider, di Daerah Latihan (Rahlat). (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Langgeng Sulistyono (kiri), menyematkan tanda peserta latihan kepada seorang prajurit. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Sejumlah prajurit Yonif 400/Raider berbaris saat mengikuti upacara pembukaan Latihan Pemantapan Raider Yonif 400/Raider.(Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
Sejumlah prajurit Yonif 400/Raider meneriakan yel-yel kesatuannya, usai mengikuti upacara pembukaan Latihan Pemantapan Raider Yonif 400/Raider, di Daerah Latihan (Rahlat). (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)
TNI AL Siap Bantu Tangani Terorisme
Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno (2 kanan) bersama pengamat ekonomi Indonesia, Faisal Basri (2 kiri) dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syanakri (kanan) melihat pameran foto usai pembukaan Apel Komandan Satuan TNI AL 2009, di Kobangdikal Bumimoro Surabaya, Selasa (27/10). Apel tersebut dimaksudkan untuk memberi pembekalan atau pedoman kepada seluruh Komandan Satuan Operasional dan Komandan Pangkalan TNI AL, dalam rangka menyamakan persepsi tentang kebijakan pemimpin TNI AL. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/nz/09)
27 Oktober 2009, Surabaya -- Surabaya - Jajaran TNI Angkatan Laut siap membantu aparat kepolisian dalam penanganan masalah terorisme yang beberapa waktu terakhir terjadi di Indonesia.
Hal itu ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno selepas membuka dan memberi pembekalan tertutup pada Apel Komandan Satuan TNI AL tahun 2009 di Surabaya, Selasa.
Ia mengakui penanganan masalah terorisme memang menjadi kewenangan lembaga kepolisian, namun jajaran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, juga bisa berperan mendukung kegiatan tersebut.
"Itu sesuai amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam hal ini, jajaran TNI AL siap membantu dan proaktif mendukung penanganan masalah terorisme. Tentu melalui kerja sama dengan Polri," katanya.
Menurut KSAL, TNI AL dan Polri berencana menggelar latihan bersama dan terpadu soal penanganan terorisme dengan melibatkan masing-masing personel.
Masalah terorisme juga menjadi salah satu topik bahasan dalam kegiatan Apel Komandan Satuan yang diikuti lebih kurang 660 orang petinggi TNI AL dari unsur Komandan Satuan Operasional dan Komandan Pangkalan TNI AL.
Dalam kegiatan yang rencananya berlangsung selama dua hari tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji, diundang khusus untuk memberikan paparan langsung mengenai terorisme di hadapan petinggi TNI AL.
"Kegiatan Apel Komandan Satuan ini bertujuan menyamakan persepsi dari pimpinan tingkat atas hingga bawah, mengenai berbagai hal, terutama menyangkut kebijakan TNI AL agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari koridor yang telah ditetapkan," kata KSAL.
Selain terorisme, materi pembekalan lain yang diberikan, antara lain soal nilai-nilai kejuangan dan bela negara, lingkungan strategis,
perkembangan pembangunan militer kawasan, prospek ekonomi ke depan, dan hukum humaniter.
Pembicara yang memberikan pembekalan kepada petinggi TNI AL tersebut, antara lain mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, pengamat ekonomi Dr. Faisal Basri, dan pengamat militer Dr. Andi Wijayanto, MSc.
ANTARA JATIM
27 Oktober 2009, Surabaya -- Surabaya - Jajaran TNI Angkatan Laut siap membantu aparat kepolisian dalam penanganan masalah terorisme yang beberapa waktu terakhir terjadi di Indonesia.
Hal itu ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno selepas membuka dan memberi pembekalan tertutup pada Apel Komandan Satuan TNI AL tahun 2009 di Surabaya, Selasa.
Ia mengakui penanganan masalah terorisme memang menjadi kewenangan lembaga kepolisian, namun jajaran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, juga bisa berperan mendukung kegiatan tersebut.
"Itu sesuai amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam hal ini, jajaran TNI AL siap membantu dan proaktif mendukung penanganan masalah terorisme. Tentu melalui kerja sama dengan Polri," katanya.
Menurut KSAL, TNI AL dan Polri berencana menggelar latihan bersama dan terpadu soal penanganan terorisme dengan melibatkan masing-masing personel.
Masalah terorisme juga menjadi salah satu topik bahasan dalam kegiatan Apel Komandan Satuan yang diikuti lebih kurang 660 orang petinggi TNI AL dari unsur Komandan Satuan Operasional dan Komandan Pangkalan TNI AL.
Dalam kegiatan yang rencananya berlangsung selama dua hari tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji, diundang khusus untuk memberikan paparan langsung mengenai terorisme di hadapan petinggi TNI AL.
"Kegiatan Apel Komandan Satuan ini bertujuan menyamakan persepsi dari pimpinan tingkat atas hingga bawah, mengenai berbagai hal, terutama menyangkut kebijakan TNI AL agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari koridor yang telah ditetapkan," kata KSAL.
Selain terorisme, materi pembekalan lain yang diberikan, antara lain soal nilai-nilai kejuangan dan bela negara, lingkungan strategis,
perkembangan pembangunan militer kawasan, prospek ekonomi ke depan, dan hukum humaniter.
Pembicara yang memberikan pembekalan kepada petinggi TNI AL tersebut, antara lain mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, pengamat ekonomi Dr. Faisal Basri, dan pengamat militer Dr. Andi Wijayanto, MSc.
ANTARA JATIM
Senin, 26 Oktober 2009
AS Bantu Pemeliharaan Hercules TNI AU
Angkatan Udara Norwegia memiliki 6 C130H Hercules yang dibeli pada 1969. Telah dilakukan upgrade hingga mampu digunakan sampai 2012 -2015. Pemerintah Norwegia mengganti C130H dengan C130J Hercules, C130H bekas pakai ini ditawarkan kepada Indonesia. (Foto: DID)
27 Oktober 2009, Jakarta -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantu pemeliharaan pesawat-pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara melalui program Periodic Depo Maintenance (PDM) yang dibiayai dengan skema Foreign Military Fund (FMF).
Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara (Koharmatau) Marsekal Muda TNI Sunaryo HW kepada ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, ada dua pesawat C-130 Hercules Tipe H TNI Angkatan Udara yang akan menjalani pemeliharaan dalam program PDM.
"Satu pesawat akan di-maintenance di AS, satu lagi di Indonesia dengan mendatangkan teknisi dari AS," katanya.
Sunaryo menjelaskan, seluruh biaya pemeliharaan dan teknisi yang akan melakukan pemeliharaan berasal dari AS. Namun, TNI AU juga mengirimkan teknisinya untuk belajar di AS bersamaan dengan program tersebut.
"Jadi, ketika program itu dijalankan di Indonesia, selain ada teknisi TNI AU juga ada teknisi dari AS. Sambil AS melihat, apa saja yang dibutuhkan TNI AU dalam pemeliharaan Hercules," ujarnya.
Sunaryo menambahkan, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan hanya saja pihak AS ingin melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara menyeluruh dan teliti.
"Dana yang dibutuhkan keseluruhan untuk program PDM adalah 15 juta dolar AS dan semuannya dari mereka (AS-red) dan akan dituangkan dalam kontrak kerja sama yang kini tengah digodok kedua pihak. Insya Allah akhir tahun ini dapat dilakukan satu pesawat," ungkapnya.
Tak hanya itu, AS juga akan membantu pembangunan bengkel propeler C-130 Hercules di Indonesia.
"Ya kami kemaren mengajukan agar sebagian dana dari program PDM itu digunakan untuk membangun bengkel propeler Hercules. Kalau usulan ini disetujui AS, maka ini akan menjadi bengkel propeler terbesar dan terbaik di Asia," kata Sunaryo.
Tentang kelanjutan penawaran enam Hercules dari AS, ia menjelaskan, tawaran hibah sejumlah pesawat Hercules Tipe H oleh beberapa negara seperti AS, Australia dan Norwegia, berasal dari negara-negara yang akan mengganti Herculesnya dari Tipe H ke Tipe J.
"Dan biasanya, penggantian itu baru bisa terealisasi lima tahun kemudian. Jadi, perlu pertimbangan matang lah untuk itu," kata Sunaryo.
ANTARA News
27 Oktober 2009, Jakarta -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantu pemeliharaan pesawat-pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara melalui program Periodic Depo Maintenance (PDM) yang dibiayai dengan skema Foreign Military Fund (FMF).
Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara (Koharmatau) Marsekal Muda TNI Sunaryo HW kepada ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, ada dua pesawat C-130 Hercules Tipe H TNI Angkatan Udara yang akan menjalani pemeliharaan dalam program PDM.
"Satu pesawat akan di-maintenance di AS, satu lagi di Indonesia dengan mendatangkan teknisi dari AS," katanya.
Sunaryo menjelaskan, seluruh biaya pemeliharaan dan teknisi yang akan melakukan pemeliharaan berasal dari AS. Namun, TNI AU juga mengirimkan teknisinya untuk belajar di AS bersamaan dengan program tersebut.
"Jadi, ketika program itu dijalankan di Indonesia, selain ada teknisi TNI AU juga ada teknisi dari AS. Sambil AS melihat, apa saja yang dibutuhkan TNI AU dalam pemeliharaan Hercules," ujarnya.
Sunaryo menambahkan, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan hanya saja pihak AS ingin melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara menyeluruh dan teliti.
"Dana yang dibutuhkan keseluruhan untuk program PDM adalah 15 juta dolar AS dan semuannya dari mereka (AS-red) dan akan dituangkan dalam kontrak kerja sama yang kini tengah digodok kedua pihak. Insya Allah akhir tahun ini dapat dilakukan satu pesawat," ungkapnya.
Tak hanya itu, AS juga akan membantu pembangunan bengkel propeler C-130 Hercules di Indonesia.
"Ya kami kemaren mengajukan agar sebagian dana dari program PDM itu digunakan untuk membangun bengkel propeler Hercules. Kalau usulan ini disetujui AS, maka ini akan menjadi bengkel propeler terbesar dan terbaik di Asia," kata Sunaryo.
Tentang kelanjutan penawaran enam Hercules dari AS, ia menjelaskan, tawaran hibah sejumlah pesawat Hercules Tipe H oleh beberapa negara seperti AS, Australia dan Norwegia, berasal dari negara-negara yang akan mengganti Herculesnya dari Tipe H ke Tipe J.
"Dan biasanya, penggantian itu baru bisa terealisasi lima tahun kemudian. Jadi, perlu pertimbangan matang lah untuk itu," kata Sunaryo.
ANTARA News
AU Lithuania Terima C-27J Spartan Terakhir
27 Oktober 2009 -- Pesawat angkut C-27J Spartan terakhir dari tiga pesawat pesanan Angkatan Udara Lithuania tiba di Pangkalan Udara Siauliai, Lithuania, Rabu (21/10).
C-27J dikembangkan oleh Alenia Aeronautica dapat digunakan sebagai pesawat angkut pasukan, operasi penerjunan, SAR, patroli maritim, angkutan barang dan peralatan medis.
Pesawat pertama diterima AU Lithuania Desember 2006 dan kedua Desember 2008.
Kontrak pembelian ditandatangani antara pemerintah Lithuania dan Alenia Aeronautika S.p.A pada Juni 2006 dengan nilai kontrak 75 juta euro.
AU Lithuania akan mengoperasikan C27J di Afghanistan untuk mendukung tentara Lithuania di Afghanistan. Dua pesawat terdahulu selama 2006 - 2008 telah melakukan 300 kali penerbangan ke Afghanistan guna mendukung kontigen Lithuania.
Sejak diproduksi tahun 2001, C27J Spartan telah dikirimkan ke Bulgaria, Yunani, Italia, Amerika Serikat, Lithuania, Rumania dan Maroko, serta Slovakia memilik pesawat ini untuk angkatan bersenjatanya.
Airforce-technology.com/@info-terkumpul
Sistem Kemudi Penyebab Kegagalan Uji Coba Bulava
27 Oktober 2009 -- Kegagalan terakhir uji coba rudal Bulava yang diluncurkan dari kapal selam disebabkan oleh kerusakan sistem kemudi (steering) pada tingkat pertama, ungkap seorang sumber di industri pertahanan Rusia, Senin (26/10) kepada RIA Novosti.
Uji coba terakhir dilakukan di Laut Utara 15 Juli, rudal ditembakan dari kapal selam Dmitry Donskoi, tetapi rudal meledakan dirinya sendiri sesaat diluncurkan.
Para ahli militer Rusia mengharapkan rudal Bulava, bersama rudal balistik Topol-M menjadi kekuatan utama triad nuklir Rusia.
Sejumlah analis militer meragukan keberhasilan pengembangan rudal Bulava, dimana dari 11 kali uji coba, 6 kali mengalami kegagalan dan hanya satu kali yang dapat dikategorikan sukses.
Mereka menyarankan fokus pada rudal yang telah ada Sineva.
Tetapi militer Rusia bersikeras mengembangkan Bulava dan melanjutkan pengujian rudal hingga siap dioperasikan pada kapal selam tenaga nuklir kelas Borey oleh Angkatan Laut Rusia.
Rudal Bulava (SS-NX-30) mampu membawa 10 hulu ledak MIRV dan dapat menjangkau sasaran hingga 8000 kilometer.
RIA Novosti/@info-terkumpul
Penjaga Pantai Mauritius dan AL India Lakukan Patroli Bersama Anti Perompak
INS Shardul. (Foto: wikipedia)
27 Oktober 2009 -- Patroli bersama anti perompak telah disusun bersama oleh Penjaga Pantai Nasional Mauritius dan Angkatan Laut India untuk meningkatkan tingkat keamanan di wilayah Samudera India.
Bagian dari kerjasama ini, dua kapal perang AL India akan berpatroli di perairan territorial Seychelles, yang merupakan wilayah perbatasan bagian Utara zona maritim Mauritius.
Kapal perang AL India INS Shardul dan INS Varuna akan melatih anggota Penjaga Pantai Nasional Mauritius, melakukan sejumlah misi seperti, pencarian dan latihan penangkapan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Mauritius dan juga operasi pemadam kebakaran dan kontrol polusi.
INS Shardul
INS Shardul kapal perang jenis LST- Larger dibangun di Garden Reach Shipbuilders and Engineers, menelan biaya lebih dari 100 juta dolar. Diluncurkan 3 April 2004 dan mulai bertugas 4 Januari 2007.
Kapal mempunyai bobot 5650 ton dengan panjang 125 meter dan lebar 17,5 meter, mampu dipacu hingga 16 knot, diawaki 11 perwira dan 145 pelaut, dilengkapi dengan peluncur chaff, peluncur roket 2 x WM-18, meriam 4 x CRN-91 AA serta MANPAD.
INS Shardul dapat mengangkut 11 MBT, 10 kendaraan Angkatan Darat dan 500 prajurit untuk suatu operasi amphibi serta dilengkapi deck yang mampu mengoperasikan satu helikopter Westland Sea King atau HAL Dhruv.
Naval-technology.com/@info-terkumpul
27 Oktober 2009 -- Patroli bersama anti perompak telah disusun bersama oleh Penjaga Pantai Nasional Mauritius dan Angkatan Laut India untuk meningkatkan tingkat keamanan di wilayah Samudera India.
Bagian dari kerjasama ini, dua kapal perang AL India akan berpatroli di perairan territorial Seychelles, yang merupakan wilayah perbatasan bagian Utara zona maritim Mauritius.
Kapal perang AL India INS Shardul dan INS Varuna akan melatih anggota Penjaga Pantai Nasional Mauritius, melakukan sejumlah misi seperti, pencarian dan latihan penangkapan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Mauritius dan juga operasi pemadam kebakaran dan kontrol polusi.
INS Shardul
INS Shardul kapal perang jenis LST- Larger dibangun di Garden Reach Shipbuilders and Engineers, menelan biaya lebih dari 100 juta dolar. Diluncurkan 3 April 2004 dan mulai bertugas 4 Januari 2007.
Kapal mempunyai bobot 5650 ton dengan panjang 125 meter dan lebar 17,5 meter, mampu dipacu hingga 16 knot, diawaki 11 perwira dan 145 pelaut, dilengkapi dengan peluncur chaff, peluncur roket 2 x WM-18, meriam 4 x CRN-91 AA serta MANPAD.
INS Shardul dapat mengangkut 11 MBT, 10 kendaraan Angkatan Darat dan 500 prajurit untuk suatu operasi amphibi serta dilengkapi deck yang mampu mengoperasikan satu helikopter Westland Sea King atau HAL Dhruv.
Naval-technology.com/@info-terkumpul
Kebijakan Anggaran TNI Inkonsisten
27 Oktober 2009, Jakarta -- Kebijakan pengalokasian anggaran pertahanan dinilai para pengamat masih inkonsisten. Kebijakan itu tidak memperlihatkan skala prioritas antara kesejahteraan prajurit dan pengadaan peralatan pertahanan.
Hal itu antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, Senin (26/10), seusai peluncuran buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia di Jakarta.
Rizal mengemukakan, rencana strategis Departemen Pertahanan kurang mencerminkan skala prioritas. ”Dephan memiliki arah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan peralatan pertahanan dengan negara tetangga, tetapi di sisi lain juga kerepotan dengan anggaran rutin seperti kesejahteraan prajurit,” ujarnya.
Beberapa kebijakan lain Dephan, seperti menambah jumlah komando teritorial, justru dipastikan menambah beban bagi anggaran. Selain itu, ada juga rancangan undang-undang mengenai komponen cadangan yang mengatur tentang wajib militer sehingga dipastikan semakin menyedot anggaran.
Anggota Komisi I DPR, Lutfi Hasan Ishaq, mengungkapkan, tingkat kesejahteraan prajurit di Indonesia memang di bawah standar. Kondisi tersebut menjadikan prajurit berlaku indisipliner dan menjadi sandungan utama dalam reformasi di tubuh TNI.
ULP Rp 35.000
Dipaparkan oleh Lutfi, uang lauk pauk (ULP) yang diterima seorang prajurit TNI sebesar Rp 35.000 per hari yang berarti harus dibagi untuk tiga kali makan. ”Ini jauh dengan prajurit di Amerika Serikat yang bisa mencapai Rp 50.000 sekali makan atau Inggris yang bisa mencapai Rp 70.000 sekali makan,” ungkapnya.
Padahal, Lutfi menegaskan, prajurit dari TNI memiliki reputasi yang baik bila diikutsertakan dalam misi perdamaian di luar negeri, seperti ke Darfur, Sudan. Para prajurit menunjukkan kemampuan yang melebihi prajurit dari negara lain.
Angka ideal anggaran yang dimiliki oleh Dephan adalah Rp 50 triliun. Untuk anggaran Dephan tahun 2010, ujar Lutfi, DPR berupaya agar bisa ditingkatkan paling sedikit di atas 10 persen. Anggaran Dephan tahun 2009 sebesar Rp 33 triliun.
Terkait dengan peluncuran buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Ketua Dewan Pendiri Lesperssi Suripto menjelaskan, reformasi militer dalam dua tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
KOMPAS
Boeing Tawarkan Apache dan Chinook Ke India
Helikopter serbu AH-64D Apache.
26 Oktober 2009 - Boeing menyerahkan dua proposal penawaran helikopter serbu AH-64D Apache dan helikopter angkut berat CH-47F Chinook sebagai syarat ikut tender pembelian 22 helikopter tempur dan 15 helikopter angkut berat untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara India.
CH-47 Chinook merupakan helikopter angkut berat, dapat digunakan berbagai misi termasuk militer, kemanusian, bantuan bencana alam, SAR, pemadam kebakaran dalam segala cuaca dan kondisi.
AH-64D Apache adalah versi terbaru Apache, telah digunakan oleh sejumlah sejumlah negara.
Jika kedua helikopter ini terpilih, Boeing akan membangun helikopter Apache di Arizona dan Chinook di Pennsylvania.
Pemerintah India belum menentukan waktu pengumuman pemenang tender ini.
Airforce-technology.com/@info-terkumpul
26 Oktober 2009 - Boeing menyerahkan dua proposal penawaran helikopter serbu AH-64D Apache dan helikopter angkut berat CH-47F Chinook sebagai syarat ikut tender pembelian 22 helikopter tempur dan 15 helikopter angkut berat untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara India.
CH-47 Chinook merupakan helikopter angkut berat, dapat digunakan berbagai misi termasuk militer, kemanusian, bantuan bencana alam, SAR, pemadam kebakaran dalam segala cuaca dan kondisi.
AH-64D Apache adalah versi terbaru Apache, telah digunakan oleh sejumlah sejumlah negara.
Jika kedua helikopter ini terpilih, Boeing akan membangun helikopter Apache di Arizona dan Chinook di Pennsylvania.
Pemerintah India belum menentukan waktu pengumuman pemenang tender ini.
Airforce-technology.com/@info-terkumpul
Jalin Kerjasama Militer, KSAL Aussie Kunjungi KSAL TNI
Tentara Australia mendarat di Pariaman, Sumbar untuk membantu korban gempa. (Foto: Australian DoD)
26 Oktober 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut Australia/Royal Australian Navy (RAN) Vice Admiral Russel Crane, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.
Kedatangan Russel Crane beserta beberapa orang staf tersebut diterima Tedjo Edhy dalam upacara jajar kehormatan militer. Pertemuan antara pemimpin Angkatan Laut tersebut diakhiri dengan saling tukar menukar cinderamata.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, Senin (26/10/2009), kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali persahabatan antara Angkatan Laut kedua negara.
Kunjungan juga dimaksudkan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya antara Angkatan Laut kedua negara.
Beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh Russel Crane sebelum menduduki pucuk pimpinan di Royal Australian Navy antara lain Komandan HMAS Succes tahun 1998, Direktur Jenderal Intelijen, surveillance, dan peperangan elektronika tahun 2000.
Kemudian, Komandan Sistem Komando RAN tahun 2001, Direktur Jenderal Coastwatch tahun 2004, Komandan Joint Offshore Protection Command tahun 2005 dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RAN tahun 2006.
okezone
26 Oktober 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut Australia/Royal Australian Navy (RAN) Vice Admiral Russel Crane, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.
Kedatangan Russel Crane beserta beberapa orang staf tersebut diterima Tedjo Edhy dalam upacara jajar kehormatan militer. Pertemuan antara pemimpin Angkatan Laut tersebut diakhiri dengan saling tukar menukar cinderamata.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, Senin (26/10/2009), kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali persahabatan antara Angkatan Laut kedua negara.
Kunjungan juga dimaksudkan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya antara Angkatan Laut kedua negara.
Beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh Russel Crane sebelum menduduki pucuk pimpinan di Royal Australian Navy antara lain Komandan HMAS Succes tahun 1998, Direktur Jenderal Intelijen, surveillance, dan peperangan elektronika tahun 2000.
Kemudian, Komandan Sistem Komando RAN tahun 2001, Direktur Jenderal Coastwatch tahun 2004, Komandan Joint Offshore Protection Command tahun 2005 dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RAN tahun 2006.
okezone
Kasum Buka Geladi Mako PPRC TNI
Kasum TNI Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo membacakan amanat dari Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. (Kadispenum Puspen TNI). (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
26 Oktober 2009, Cilodong, Jakarta -- Guna memperoleh kesiapsiagaan yang tinggi, maka TNI telah memprogramkan latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dalam bentuk kegiatan geladi mako, yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalisme unsur-unsur pimpinan dalam prosedur hubungan Komando dan Staf, PPRC TNI guna mendukung pencapaian tugas pokok.
Demikian amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso yang dibacakan oleh Kasum TNI, Laksdya TNI Y. Didik Heru Purnomo pada upacara pembukaan Geladi Mako PPRC TNI, di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jawa Barat, Senin (26/10).
Kepada peserta geladi, Panglima TNI menekankan agar melaksanakan geladi ini dengan penuh kesungguhan, dedikasi dan disiplin tinggi serta penuh rasa tanggung jawab, pelihara realisme geladi dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta kemungkinan kontinjensi yang mungkin timbul di wilayah daratan, sehingga dapat mewujudkan suatu konsep strategi penangkalan dan penindakan yang dapat dioperasionalkan dalam kondisi yang sebenarnya.
Bertindak sebagai komandan upacara pembukaan Geladi Mako PPRC TNI 2009 ini adalah Kolonel Inf Muslimin Akib. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Geladi Mako PPRC TNI yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober hingga 1 Nopember 2009 ini diikuti oleh 150 personel. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Rencana operasi yang dirumuskan harus dapat memvisualisasikan gambaran konsep operasi yang terintegrasi dan terkoordinasi, baik berupa manuver maupun bantuan yang diperlukan, temukan dan inventarisasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kesiapan personel, materiil serta piranti lunak pada satuan dibawah komando dan kendali operasi PPRC TNI jika dihadapkan kepada tugas yang sebenarnya, berdayakan sumber daya manusia dan manfaatkan sumber dana yang tersedia secara maksimal, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran geladi dengan efektif dan efisien.
Geladi Mako PPRC TNI dilaksanakan hingga 1 Nopember 2009, diikuti oleh 150 personel terdiri dari 31 personel dari Brigif-17 Linud Kostrad, 33 personel dari Kormar (korps Marinir) dan Korps Pelaut, 32 personel dari Wing-I Paskhas dan 54 personel dari Divisi Infanteri-1 Kostrad.
Puspen/POS KOTA
26 Oktober 2009, Cilodong, Jakarta -- Guna memperoleh kesiapsiagaan yang tinggi, maka TNI telah memprogramkan latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dalam bentuk kegiatan geladi mako, yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalisme unsur-unsur pimpinan dalam prosedur hubungan Komando dan Staf, PPRC TNI guna mendukung pencapaian tugas pokok.
Demikian amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso yang dibacakan oleh Kasum TNI, Laksdya TNI Y. Didik Heru Purnomo pada upacara pembukaan Geladi Mako PPRC TNI, di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jawa Barat, Senin (26/10).
Kepada peserta geladi, Panglima TNI menekankan agar melaksanakan geladi ini dengan penuh kesungguhan, dedikasi dan disiplin tinggi serta penuh rasa tanggung jawab, pelihara realisme geladi dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta kemungkinan kontinjensi yang mungkin timbul di wilayah daratan, sehingga dapat mewujudkan suatu konsep strategi penangkalan dan penindakan yang dapat dioperasionalkan dalam kondisi yang sebenarnya.
Bertindak sebagai komandan upacara pembukaan Geladi Mako PPRC TNI 2009 ini adalah Kolonel Inf Muslimin Akib. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Geladi Mako PPRC TNI yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober hingga 1 Nopember 2009 ini diikuti oleh 150 personel. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Kasum TNI Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Kadispenum Puspen TNI)
Rencana operasi yang dirumuskan harus dapat memvisualisasikan gambaran konsep operasi yang terintegrasi dan terkoordinasi, baik berupa manuver maupun bantuan yang diperlukan, temukan dan inventarisasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kesiapan personel, materiil serta piranti lunak pada satuan dibawah komando dan kendali operasi PPRC TNI jika dihadapkan kepada tugas yang sebenarnya, berdayakan sumber daya manusia dan manfaatkan sumber dana yang tersedia secara maksimal, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran geladi dengan efektif dan efisien.
Geladi Mako PPRC TNI dilaksanakan hingga 1 Nopember 2009, diikuti oleh 150 personel terdiri dari 31 personel dari Brigif-17 Linud Kostrad, 33 personel dari Kormar (korps Marinir) dan Korps Pelaut, 32 personel dari Wing-I Paskhas dan 54 personel dari Divisi Infanteri-1 Kostrad.
Puspen/POS KOTA
KRI Awasi Kapal Australia Pembawa Warga Sri Lanka
KRI Pulau Rondo-725 sebelum dialihbinakan dari Armatim ke Armabar, kapal ini berubah namanya menjadi KRI Kelabang-825.
26 Oktober 2009, Tanjungpinang -- Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Kelabang, mengawasi kapal berbendera Australia, Oceanic Viking, yang lego jangkar di perairan Pulau Tembora Laut, sekitar 20 mil dari pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.
Ocenic Viking adalah Kapal Patroli Bea Cukai dan Perikanan Australia yang membawa sejumlah warga Sri Lanka, dan dikabarkan akan menurunkan mereka untuk ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang.
Sampai berita ini dibuat pukul 21.00, wartawan dalam dan luar negeri di Tanjungpinang belum mendapat keterangan resmi dari pejabat lokal maupun pusat mengenai kapan Oceanic Viking akan sandar di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang.
Para pejabat terkait seperti pada tiga hari silam, masih bungkam dan mengarahkan wartawan supaya bertanya kepada pejabat Depertemen Luar Negeri.
Oceanic Viking berbobot mati 8.704 ton. KRI Kelabang terus mengawasi kapal yang diawaki Kapten Bryan K Payne tersebut.
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI SM Darojatim, menyatakan TNI AL hanya bertugas mengawasi kapal Bea dan Cukai Australia itu dan tidak mengetahui kapan dan di mana kapal tamu tersebut akan sandar.
"TNI AL hanya mengawasi agar tidak terjadi hal yang macam-macam dan bukan mengawal kapal tersebut," ujarnya saat berada di Surabaya dan dihubungi ANTARA dari Tanjungpinang.
Menurut dia, keputusan mengenai pendaratan imigran gelap asal Srilangka berada di tangan Deplu dan instansi keimigrasian.
Ia pun mengatakan tidak mengetahui jumlah pasti imigran asal Sri Lanka yang ditangkap diperairan Australia dan akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang tersebut.
Dia memperkirakan ada sekitar 225 orang, tetapi jumlah itu termasuk warga Sri Lanka yang bermasalah di Serang, Banten.
Menurut Darojatim, sebelum Oceanic Viking sandar di pelabuhan, akan ada pemeriksaan terlebih dahulu dari Deplu, namun dia menegaskan tidak mengetahui kapan dan di mana kapal tersebut akan sandar.
Terhalang Badai
Tim dari Deplu dan Depkum HAM serta Kanwil Depkum HAM Kepulauan Riau, Senin siang berangkat menggunakan kapal patroli TNI AL dari Satuan Keamanan Laut Kijang menuju kapal Oceanic Viking, tetapi terpaksa kembali merapat ke dermaga karena terhalang badai sekitar pukul 11.30 WIB.
Sesaat setelah mereka berangkat dari dermaga Satkamla angin kencang dan hujan lebat langsung turun.
Hanya berselang setengah jam, kapal yang membawa sekitar 20 orang tersebut kembali merapat ke dermaga.
Namun saat wartwan memintai konfirmasi, tidak ada satupun dari anggota tim tersebut yang memberikan keterangan mengenai kedatangan imigran gelap asal Srilangka.
Puluhan wartawan cetak dan elektronik dari dalam dan luar negeri yang menunggu kedatangan imigran tersebut belum bisa berbuat banyak dan hanya bisa menunggu di pelabuhan Sri Bayintan Kijang.
"Kami sudah dari pukul 04.00 WIB di sini. Sampai malam ini belum ada juga kepastian kapan Oceanic Viking akan sandar," kata salah seorang wartawan televisi nasional, Agus.
ANTARA News
26 Oktober 2009, Tanjungpinang -- Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Kelabang, mengawasi kapal berbendera Australia, Oceanic Viking, yang lego jangkar di perairan Pulau Tembora Laut, sekitar 20 mil dari pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.
Ocenic Viking adalah Kapal Patroli Bea Cukai dan Perikanan Australia yang membawa sejumlah warga Sri Lanka, dan dikabarkan akan menurunkan mereka untuk ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang.
Sampai berita ini dibuat pukul 21.00, wartawan dalam dan luar negeri di Tanjungpinang belum mendapat keterangan resmi dari pejabat lokal maupun pusat mengenai kapan Oceanic Viking akan sandar di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang.
Para pejabat terkait seperti pada tiga hari silam, masih bungkam dan mengarahkan wartawan supaya bertanya kepada pejabat Depertemen Luar Negeri.
Oceanic Viking berbobot mati 8.704 ton. KRI Kelabang terus mengawasi kapal yang diawaki Kapten Bryan K Payne tersebut.
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI SM Darojatim, menyatakan TNI AL hanya bertugas mengawasi kapal Bea dan Cukai Australia itu dan tidak mengetahui kapan dan di mana kapal tamu tersebut akan sandar.
"TNI AL hanya mengawasi agar tidak terjadi hal yang macam-macam dan bukan mengawal kapal tersebut," ujarnya saat berada di Surabaya dan dihubungi ANTARA dari Tanjungpinang.
Menurut dia, keputusan mengenai pendaratan imigran gelap asal Srilangka berada di tangan Deplu dan instansi keimigrasian.
Ia pun mengatakan tidak mengetahui jumlah pasti imigran asal Sri Lanka yang ditangkap diperairan Australia dan akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang tersebut.
Dia memperkirakan ada sekitar 225 orang, tetapi jumlah itu termasuk warga Sri Lanka yang bermasalah di Serang, Banten.
Menurut Darojatim, sebelum Oceanic Viking sandar di pelabuhan, akan ada pemeriksaan terlebih dahulu dari Deplu, namun dia menegaskan tidak mengetahui kapan dan di mana kapal tersebut akan sandar.
Terhalang Badai
Tim dari Deplu dan Depkum HAM serta Kanwil Depkum HAM Kepulauan Riau, Senin siang berangkat menggunakan kapal patroli TNI AL dari Satuan Keamanan Laut Kijang menuju kapal Oceanic Viking, tetapi terpaksa kembali merapat ke dermaga karena terhalang badai sekitar pukul 11.30 WIB.
Sesaat setelah mereka berangkat dari dermaga Satkamla angin kencang dan hujan lebat langsung turun.
Hanya berselang setengah jam, kapal yang membawa sekitar 20 orang tersebut kembali merapat ke dermaga.
Namun saat wartwan memintai konfirmasi, tidak ada satupun dari anggota tim tersebut yang memberikan keterangan mengenai kedatangan imigran gelap asal Srilangka.
Puluhan wartawan cetak dan elektronik dari dalam dan luar negeri yang menunggu kedatangan imigran tersebut belum bisa berbuat banyak dan hanya bisa menunggu di pelabuhan Sri Bayintan Kijang.
"Kami sudah dari pukul 04.00 WIB di sini. Sampai malam ini belum ada juga kepastian kapan Oceanic Viking akan sandar," kata salah seorang wartawan televisi nasional, Agus.
ANTARA News
Langganan:
Postingan (Atom)