im penanggulangan bencana AB Australia menaiki pesawat angkut C-130H Hercules dari Darwin menuju Padang, ketika ditimpa bencana gempa. Australia mengoperasikan C-130H dan C-130J Hercules tergabung dalam Skuadron 37 berpangkalan di Richmond. AU Australia menerima 12 C-130H pada 1978 ditempatkan di Skuadron 36 berpangkalan di Amberley. Pada tahun 2006, Skuadron 36 menyerahkan C-130H ke Skuadron 37, setelah kedatangan C-17 Globemaster III. AU Australia akan mempensiunkan C-130H, digantikan C-130J Hercules. Australia membeli 12 C-130J-30s senilai 800 juta dolar pada 1995. (Foto: Australia DoD)12 November 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia memproses tahapan hibah pesawat C-130 Hercules dari Australia. "Ya sedang kita proses semua tahapannya, karena meski itu pesawat milik Angkatan Udara Australia tetapi hibah itu harus ada izin dari Kementerian Pertahanan AS," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Jumat.
Kepada ANTARA, Purnomo mengemukakan, Angkatan Udara Australia akan mengganti pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dengan tipe J.
"Sebelum dihibahkan, Hercules lama itu harus dilaporkan dan dikembalikan ke AS (sebagai produsen). Ini perlu proses panjang. Setelah selesai, Australia juga masih menunggu penggantinya tiba yakni tipe J," ungkap Menhan.
Jika pesawat baru yakni Hercules tipe J belum diterima, kata dia, maka Australia juga belum bisa menghibahkan Hercules lamanya kepada Indonesia.
"Jadi, prosesnya masih sangat panjang. Tetapi akan kita dorong, agar dipercepat. Karena pesawat Hercules ini kan kegunaannya banyak tidak saja untuk operasi militer perang, tetapi juga untuk operasi militer selain perang seperti dukungan penanganan bencana alam," katanya.
Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.
Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.
Anis: TNI Belum Perlu Pesawat Tempur
Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menilai, saat ini yang diperlukan bagi TNI adalah pesawat angkut untuk misi kemanusiaan. "TNI belum butuh pesawat tempur, tapi pesawat angkut, untuk misi kemanusiaan, membantu mengangkut bantuan kepada korban bencana, mengangkut personel TNI dan relawan," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, meskipun ada bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat terkait pesawat tempur F-16, sebaiknya TNI memikirkan kembali.
"TNI sebaiknya selektif dan memilih yang lebih penting, apalagi Indonesia sedang banyak mengalami bencana," kata dia.
Adanya respons positif dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono terkait bantuan AS itu, menurut Anis, tak lebih bertujuan memperbaiki hubungan Indonesia dengan AS.
"Saya melihat kontek respons Panglima TNI karena untuk memperbaiki hubungan kedua negara," kata Anis.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemerintah belum memutuskan akan menerima hibah pesawat tempur F-16 sebanyak 24 unit dari Amerika Serikat atau tidak, karena perlu kajian secara luas.
"Kita akan kaji ulang. Kita belum sampai pada satu keputusan. Jadi yang kita lihat sekarang adalah efektivitas dari F-16 itu sendiri," kata Purnomo.
Menurut dia, hibah pesawat tempur F-16 ini harus dipertimbangkan matang, dan dengan kalkulasi yang tepat. Pasalnya jika pesawat yang dihibahkan jenis blok 15 yang sama dimiliki TNI, maka harus di-upgrade. Itupun kemampuannya di bawah F-16 yang paling baru dengan jenis blok 53.
"Semakin tinggi kita upgrade, semakin tinggi ongkosnya. Kita hitung-hitungan sekarang. Kita mesti lihat dari spesifikasi teknis, dari spesifikasi ekonomisnya. Sudah pas atau belum dengan rencana kita," kata Purnomo.
Dia mencontohkan TNI AU memiliki 10 unit F-16. Jika dibeli lagi 6 unit baru menjadi satu skuadron penuh. "Maka perlu hitung-hitungan apakah jenis lama dan baru apakah upgrade semua ke blok yang lebih tinggi. Hitung-hitungan seperti itu yang sedang kita bicarakan."
Menurut Purnomo, hibah pesawat F16 tersebut perlu satu proses yang tidak bisa cepat karena ini di bawah item yang dinaungkan dalam Access Defence Article.
ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar