19 November 2010 -- Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi mengatakan, kinerja Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri maupun Badan Intelijen Negara patut dievaluasi mengingat kondisi pertahanan, jalinan diplomasi serta sistem intelijen yang cenderung lemah.
“Hingga menjelang akhir tahun 2010 ini, atau lebih dari setahun masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, ketiga institusi tersebut menjadi sorotan publik atas berbagai kasus serta kejadian yang mengancam tatanan hubungan luar negeri maupun kedaulatan bangsa,” kata Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Jumat.
Komisi I DPR RI selama ini bertugas membidangi masalah luar negeri, pertahanan keamanan, intelijen negara, informatika dan telekomunikasi, serta Badan Sandi Negara.
Politisi Muda Partai Golkar itu juga menambahkan, setelah wacana publik disibukkan dengan insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Maritim Malaysia, pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono Belanda, beredarnya video penyiksaan oknum berseragam militer atas warga sipil Papua, kembali kita terhenyak dengan kasus biadab terhadap TKI bernama Sumiati di Arab Saudi.
“Insiden-insiden ini setidaknya mencoreng kapasitas dan profesionalitas matar pertahanan, luar negeri dan intelijen,” tandas Fayakhun Andriadi yang tengah menyelesaikan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia (UI) itu.
Ironisnya, menurut Ketua Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar tersebut, hingga saat ini tidak ada gebrakan khusus yang signifikan dari ketiga lembaga selaku mitra kerja Komisi I DPR RI itu.
“Yang ada cenderung aksi-aksi retorik yang menghiasi media massa dengan kuatnya nuansa mencari pencitraan bagi para pejabatnya semata,” katanya.
Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), demikian Fayakhun Andriadi, hingga kini telah berulang kali mempertahankan argumennya tentang kemampuan diplomasi yang terus mereka tingkatkan.
“Namun dalam realitasnya, kita selalu ‘kecolongan’ oleh berbagai tindakan negara lain yang merugikan harkat dan martabat bangsa,” ujarnya.
Di samping itu, menurutnya, kinerja intelijen belum juga terkoordinasi dengan baik.
“Ini dibuktikan dengan berbagai informasi intelijen yang masih carut-marut dan sulit dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait kasus penyiksaan warga Papua oleh oknum berseragam militer di Papua, ia mengatakan, ternyata tidak hanya menjadi wacana nasional, tetapi juga mengundang reaksi pihak luar.
“Malah dengan secara tegas reaksi internasional itu menuduh Pemerintah Indonesia belum serius mengubah watak militeristiknya dan menyelesaikan persoalan separatisme dengan asas demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia,” katanya.
Fayakhun Andriadi berpendapat, semua persoalan itu sangat serius untuk dibenahi, baik di Kemenlu, Kemenhan maupun BIN, dan hendaknya menjadi perhatian serius untuk dibenahi melalui evaluasi ketat.
ANTARA Maluku
Tidak ada komentar:
Posting Komentar