11 Juni 2011, Jakarta, (Analisa): Anggota Komisi I bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI Roy Suryo mendesak pihak Kementerian Pertahanan agar menyeriusi penyediaan anggaran serta pengelolaan kebutuhan esensi minimum pertahanan nasional.
"Kami berharap, 'minimum essentian force' (MEF) ini harus bisa diupayakan dari anggaran yang tersedia, terutama dalam konteks memberdayakan serta memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) kita dalam rangka Sistem Pertahanan Nasional ('National Defence System')," katanya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan itu masih dalam rangka meluruskan pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah mengajukan anggaran sebesar Rp80-an triliun, tetapi kemungkinan Komisi I DPR RI merasionalisasinya menjadi hanya Rp61 triliun.
"Angka Rp61 triliun itu adalah pagu anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jangan salah," katanya. Menganggarkan bidang pertahanan, menurut dia, memang tidaklah mudah karena merupakan investasi jangka panjang dan hasilnya belum dapat dilihat sesaat.
"Tetapi ini sangat strategis, karena menyangkut pertahanan NKRI yang begitu luas. Makanya perlu perhitungan matang, terukur dan tetap mengingat bahwa anggaran tersebut adalah uang rakyat," tegasnya.
Seharusnya, menurut Roy Suryo, Rp61 triliun itu bisa merupakan angka yang realistis. "Apalagi jika kita bandingkan dengan (usulan) Rp80-an triliun itu, ternyata kan untuk pembelian dan pemberdayaan serta penguatan alutsista-nya cuma di bawah Rp10 triliun. Sebagian besar untuk belanja rutin, seperti gaji dan seterusnya," ujarnya.
Makanya, Roy Suryo menekan pentingnya skala prioritas dan upaya memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tiap tahun pasti didukung Komisi I DPR RI untuk meningkat, terutama dalam konteks pembangunan kehandalan Sistem Pertahanan Nasional.
Sumber: Analisa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar