15 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Markas Besar TNI Angkatan Udara menyatakan belum ada permintaan dari Sekretariat Negara tentang personel yang mengawaki pesawat kepresidenan mendatang.
"Hingga kini belum ada pembicaraan atau permintaan terkait personel yang akan mengawaki pesawat kepresidenan nantinya," kata juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro ketika dikonfimasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membeli pesawat khusus kepresidenan. Rencana tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika semuanya lancar, pesawat dengan "platform" Boeing 737-800 yang akan dirakit mulai tahun depan tersebut, sudah bisa digunakan pada 2013.
Dalam anggaran tahun ini, pemerintah menyiapkan dana Rp200 miliar untuk membayar uang muka pembelian pesawat itu.
Pemerintah pun telah berhasil menekan harga pesawat jenis Boeing Business Jet 2 itu dari 62 juta dolar AS menjadi 58 juta dolar AS atau sekitar Rp494 miliar, atau ada penghematan sebesar 4 juta dolar AS yang setara dengan Rp34 miliar.
TNI Angkatan Udara selama ini memiliki Skuadron Udara 17 VVIP di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Skuadron Udara 17 VVIP memiliki pesawat Boeing 737-200, Boeing 737-400, Fokker 28 dan Helikopter Pumma serta Super Pumma untuk mendukung kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.
Khusus untuk pesawat Boeing, TNI Angkatan Udara kini tercatat memiliki 29 pilot.
"Jika mereka dipercaya untuk mengawaki pesawat kepresiden nantinya, maka akan dilakukan langkah-langkah adaptasi lagi yang harus dijalaninya," ujar Bambang, menambahkan.
Sumber: ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar