Berbagai macam amunisi produksi PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)12 November 2010, Jakarta -- Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan dewasa ini, negara-negara di kawasan dan di belahan bumi lainnya, termasuk Indonesia, dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga dapat memengaruhi fenomena keamanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, industri pertahanan nasional perlu lebih jauh mendayagunakan kemajuan teknologi guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kemampuan TNI dan ketiga Angkatan lainya.
Panglima TNI menyampaikan hal itu saat Seminar Indo Defense 2010 Expo & Forum di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta, Kamis, (11/11), seperti dilansir dalam siaran pers Wakapuspen TNI, Brigjen TNI Avianto Saptono.
Menurut Panglima TNI, pengembangan kemampuan industri nasional yang menghasilkan berbagai perlengkapan militer untuk kebutuhan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah terbukti mencapai kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi baru terhadap produk-produk yang dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI yang dihasilkan oleh berbagai industri strategis seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT INTI, PT Dahana, PT Lapan, dan PT Turen, serta industri lokal lainnya.
Selain Panglima TNI, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara seminar Indo Defense Expo & Forum yang berlangsung selama satu hari. Seminar ini diikuti oleh 200 peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kemenhan siapkan roadmap industri pertahanan
Kementrian Pertahanan tengah menyiapkan cetak biru (roadmap) industri pertahanan untuk menciptakan kekuatan pertahanan nasional ke depan. Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan prioritas yang ingin dicapai industri dalam jangka pendek dan jangka panjang.
"Kami tengah menyiapkan roadmap untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun ke depan dalam menjawab tantangan dunia militer masa mendatang," kata Kepala Riset dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat, di sela Indodefence Seminar 2010, di Jakarta, (11/11).
Dalam jangka pendek, kata Pos, pemerintah akan memprioritaskan kekuatan esensi seperti persenjataan, personel, serta infrastruktur untuk perlindungan teritori negara. Sementara, dalam jangka panjang, pemerintah akan mendata jenis peralatan militer apa saja yang akan dibutuhkan di masa mendatang dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun.
"Kami juga berencana bekerja sama dengan supplier asing, karena kita tidak mungkin produksi segala perlengkapan sendiri dimana pemerintah akan membentuk komite yang secara bertahap akan memodernisasi perlatan militer untuk mengisi industri domestik," kata Pos.
JURNAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar