Senapan serbu SS-2. (Infografis: ugun)4 November 2010, Jakarta -- TNI membutuhkan anggaran sebesar Rp 150 triliun sampai 2024 untuk mencapai pemenuhan kekuatan pokok minimal. "Yang sudah diketok Rp 2 triliun, sisanya akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2011," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di kantornya, Kamis (4/11).
Menurut Purnomo, pembicaraan APBN Perubahan rencananya dimulai pada Januari, sehingga anggaran bisa diketok palu pada Maret 2011. Dengan demikian ada banyak waktu bagi kementerian untuk membelanjakan anggaran. "Sedang diupayakan oleh DPR dan Kemenkeu, untuk memberi Rp 11 triliun bagi Kementerian Pertahanan," ujarnya.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin mengatakan, untuk pembelian alutsista TNI, pemerintah sekarang memang membatasi penggunaan pinjaman luar negeri dan lebih memanfaatkan pinjaman dalam negeri. Pembelian alutsista juga diutamakan yang berasal dari industri dalam negeri, begitu pula bahan bakunya.
Untuk membantu pembelian alutsista tahun ini, kata Sjafrie, TNI mendapatkan pinjaman dari bank-bank nasional senilai Rp 800 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 600 miliar di antaranya, diperoleh dari Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sisanya didapat dari bank-bank nasional lainnya.
Pinjaman tersebut, kata Sjafrie, untuk melengkapi kebutuhan senjata serbu standar pasukan TNI, yakni jenis SS1 dan SS2 varian terakhir. Keduanya produksi PT Pindad. TNI AL juga membeli kapal patroli berukuran 40-60 meter yang diproduksi PT Palindo dan perusahaan swasta di Banyuwangi, Jawa Timur.
"TNI AU juga menambah armada helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Semua akan diselesaikan tahun ini," ujarnya.
TEMPO Interaktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar