9 Februari 2009, Jakarta -- Banjirnya baja murah asal China tak menyurutkan niat Kementerian Pertahanan untuk tetap menggunakan produk baja dalam negeri, dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
"Serbuan baja impor China tak jadi masalah buat pengadaan kami. Sebab, pemerintah sudah ada preferensi menggunakan produk dalam negeri. Kami siap beli dengan harga lebih mahal, karena itu cost untuk industri pertahanan kita," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi kepada VIVAnews usai Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.
Pemerintah, dia menambahkan, berkomitmen tetap menggunakan produk pelat baja tahan peluru bikinan PT Krakatau Steel karena terkait kualitas. Kualitas baja China yang rendah meski murah, justru menimbulkan kekuatiran atas tingkat keamanan alutsista. "Kami punya standar sendiri, jadi tidak bisa sembarangan menggunakan bahan baku," ujarnya.
Kementerian Pertahanan, kata Gunadi, mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 7,3 triliun pada tahun ini dan berpotensi bertambah lagi melalui APBN-Perubahan. Sebanyak Rp 6,5 triliun dialokasikan untuk pinjaman luar negeri, sementara sisanya sekitar Rp 800 miliar untuk pengadaan dalam negeri.
Rencananya, anggaran sebesar Rp 800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk empat institusi, yakni Mabes Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang masing-masing Rp 200 miliar.
Pengadaan alutsista untuk Mabes Polri mencakup pembelian satu paket senjata (Rp 19,6 miliar), satu paket munisi kaliber besar (Rp 48,855 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 100,81 miliar), satu paket alat komunikasi perbatasan (Rp 15 miliar), dan 350 buah payung udara orang (Rp 15,75 miliar).
Untuk TNI AD, dialokasikan untuk pengadaan 12 unit retrofit AMX-13 (Rp 90 miliar), satu paket senjata infanteri (jatri) dan senjata kelompok (japok) senilai Rp 41,6 miliar, satu paket munisi kaliber besar (Rp 32 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 32 miliar), dan satu paket helm anti peluru (Rp 4miliar).
Sedangkan TNI AL akan membeli satu unit refurbishment torpedo senilai Rp 12,5 miliar, satu paket platform KCR type 40 (Rp 75 miliar), satu paket senjata perorangan (Rp 20 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 50 miliar), satu paket helm anti peluru (10 miliar), satu paket radar navigasi (Rp 7,5 miliar), dan satu paket combat management system (Rp 25 miliar).
Kemudian TNI AU akan mengalokasikan Rp 200 miliarnya untuk pengadaan tiga pesawat lanjutan NAS-332 Tactical Transport senilai Rp 133 miliar, dua pesawat Check D B-737 senilai Rp 40 miliar, tiga pesawat Alins/Alongins senilai Rp 27 miliar.
Mandiri-BRI Jamin Pengadaan Alutsista
Dua bank nasional, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, memimpin konsorsium perbankan yang menjamin pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sepanjang 5 tahun ke depan.
Program revitalisasi industri pertahanan yang masuk dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan memprioritaskan penggunaan produk 6 industri strategis di bidang pertahanan, di antaranya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel.
"Lima sampai enam industri strategis kita yang dominan ada di Bandung nanti akan memperoleh order dari Departemen Pertahanan plus Kepolisian RI untuk pengadaan alutsista," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela-sela Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.
Hidayat menjelaskan, pengadaan alutsista nantinya akan dijamin oleh pemerintah melalui APBN selama 5 tahun (multiyears). "Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka perbankan mau back up," kata Hidayat.
Program revitalisasi industri pertahanan juga menelurkan kesepakatan bersama antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Negara BUMN, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian per 11 Desember 2009, yang memuat kewajiban moral bagi pengguna untuk menggunakan alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.
VIVAnews
"Serbuan baja impor China tak jadi masalah buat pengadaan kami. Sebab, pemerintah sudah ada preferensi menggunakan produk dalam negeri. Kami siap beli dengan harga lebih mahal, karena itu cost untuk industri pertahanan kita," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi kepada VIVAnews usai Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.
Pemerintah, dia menambahkan, berkomitmen tetap menggunakan produk pelat baja tahan peluru bikinan PT Krakatau Steel karena terkait kualitas. Kualitas baja China yang rendah meski murah, justru menimbulkan kekuatiran atas tingkat keamanan alutsista. "Kami punya standar sendiri, jadi tidak bisa sembarangan menggunakan bahan baku," ujarnya.
Kementerian Pertahanan, kata Gunadi, mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 7,3 triliun pada tahun ini dan berpotensi bertambah lagi melalui APBN-Perubahan. Sebanyak Rp 6,5 triliun dialokasikan untuk pinjaman luar negeri, sementara sisanya sekitar Rp 800 miliar untuk pengadaan dalam negeri.
Rencananya, anggaran sebesar Rp 800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk empat institusi, yakni Mabes Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang masing-masing Rp 200 miliar.
Pengadaan alutsista untuk Mabes Polri mencakup pembelian satu paket senjata (Rp 19,6 miliar), satu paket munisi kaliber besar (Rp 48,855 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 100,81 miliar), satu paket alat komunikasi perbatasan (Rp 15 miliar), dan 350 buah payung udara orang (Rp 15,75 miliar).
Untuk TNI AD, dialokasikan untuk pengadaan 12 unit retrofit AMX-13 (Rp 90 miliar), satu paket senjata infanteri (jatri) dan senjata kelompok (japok) senilai Rp 41,6 miliar, satu paket munisi kaliber besar (Rp 32 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 32 miliar), dan satu paket helm anti peluru (Rp 4miliar).
Sedangkan TNI AL akan membeli satu unit refurbishment torpedo senilai Rp 12,5 miliar, satu paket platform KCR type 40 (Rp 75 miliar), satu paket senjata perorangan (Rp 20 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 50 miliar), satu paket helm anti peluru (10 miliar), satu paket radar navigasi (Rp 7,5 miliar), dan satu paket combat management system (Rp 25 miliar).
Kemudian TNI AU akan mengalokasikan Rp 200 miliarnya untuk pengadaan tiga pesawat lanjutan NAS-332 Tactical Transport senilai Rp 133 miliar, dua pesawat Check D B-737 senilai Rp 40 miliar, tiga pesawat Alins/Alongins senilai Rp 27 miliar.
Mandiri-BRI Jamin Pengadaan Alutsista
Dua bank nasional, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, memimpin konsorsium perbankan yang menjamin pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sepanjang 5 tahun ke depan.
Program revitalisasi industri pertahanan yang masuk dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan memprioritaskan penggunaan produk 6 industri strategis di bidang pertahanan, di antaranya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel.
"Lima sampai enam industri strategis kita yang dominan ada di Bandung nanti akan memperoleh order dari Departemen Pertahanan plus Kepolisian RI untuk pengadaan alutsista," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela-sela Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.
Hidayat menjelaskan, pengadaan alutsista nantinya akan dijamin oleh pemerintah melalui APBN selama 5 tahun (multiyears). "Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka perbankan mau back up," kata Hidayat.
Program revitalisasi industri pertahanan juga menelurkan kesepakatan bersama antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Negara BUMN, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian per 11 Desember 2009, yang memuat kewajiban moral bagi pengguna untuk menggunakan alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.
VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar