17 Februari 2010, Surabaya -- Kementerian BUMN menyarankan agar upaya penyehatan PT PAL memanfaatkan industri pendukung dalam negeri yang sudah ada. Sebab, penggunaan produksi dalam negeri bisa mengurangi komponen impor sekaligus menekan ongkos produksi.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, rencana penerapan asas cabotage (kewajiban bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia untuk menggunakan bendera Indonesia, red) tahun depan diprediksi meningkatkan permintaan kapal dalam negeri. Momen itu tentu saja merupakan keuntungan besar bagi industri galangan kapal, khususnya PT PAL yang kini sedang dalam proses penyehatan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Untuk memanfaatkan peluang itu semaksimal mungkin, lanjut Mustafa, PT PAL perlu mendapat dukungan dari industri penunjang dalam negeri, seperti penyediaan bahan baku dan komponen pendukung. "Saat ini sudah ada PT Krakatau Steel yang bisa menyuplai baja. Mereka bisa memenuhi permintaan baik dari sisi ketebalan maupun ukuran. Itu perlu dimanfaatkan selain ongoing join venture dengan Korea untuk penyediaan produk baru yang spesifikasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan PT PAL," kata Mustafa saat berkunjung ke PT PAL kemarin (16/2).
Industri penunjang lain adalah komponen dari PT Barata Indonesia. Mustafa berharap, sebagai sesama BUMN, PAL dan Barata bisa bersinergi untuk mengurangi komponen impor secara bertahap. ''Bagi industri strategis, sinergi sangat penting untuk meningkatkan daya saing," ucapnya.
Terkait dana penyehatan PT PAL, Mustafa mengatakan saat ini sudah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan PT PPA. Sejumlah bank milik pemerintah juga siap membantu dalam hal pembiayaan. Di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Persoalan bunga bank kita upayakan turun. Untuk itu dicarikan formula win-win sehingga cost of fund lebih rasional," ucapnya.
Secara terpisah, Dirut PT PAL Harsusanto menjelaskan, untuk menekan overhead pihaknya menempuh perampingan karyawan sebanyak 900 karyawan dari total sekitar 2.300 karyawan per 1 Maret 2010. Perampingan itu bisa menekan overhead dari sisi SDM sebesar 40 persen atau dari Rp 8 miliar menjadi Rp 5,9 miliar per bulan. Sementara overhead total selama setahun yang dialami PT PAL mencapai Rp 120 miliar.
"Karyawan yang terkena perampingan punya kesempatan untuk menjadi tenaga outsourcing di bawah kontraktor. Sebab mereka masih punya kemampuan untuk itu," ujarnya.
JAWA POS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar