Sebuah heli MI-17 buatan Rusia keluar dari pesawat kargo Antonov di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Kamis (3/6/08). Tiga dari enam heli pesanan TNI AD yang merupakan alutsista (alat utama sistem senjata) tersebut, merupakan alat pengamanan NKRI. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/mes/08)2 Oktober 2009, Jakarta -- Departmen Pertahanan (Dephan) menunjukkan angka signifikan dalam menurunkan penggelembungan anggaran.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, lima tahun lalu penyimpangan di departmennya masih berkisar 50 hingga 60 persen dari seluruh dana pengadaan.
"Sekarang kurang dari 15 persen," kata dia usai serah terima jabatan Inspektorat Jenderal, Dephan, di Jakarta, Kamis (1/10).
Dia mengakui, sebelumnya banyak pos-pos yang boros dan bocor. Dalam pengawasan dan pemeriksaan internal, hampir di semua direktorat jenderal ada temuan penyimpangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak semestinya.
"Karena itu pengawasan melekat jadi fokus," katanya.
Perencanaan dan pengadaan anggaran tidak dilepaskan dari pengawasan. "Sebelum, saat, dan setelah pengadaan terus diawasi," katanya.
Juwono melihat, kecurangan yang ada kebanyakan tidak dalam tataran pimpinan. Tapi pada level eselon dua dan tiga yang sering didatangi rekanan yang kurang bertanggungjawab.
"Ini yang membuat pengambilan keputusan mereka 'masuk angin'," kata Juwono.
Irjen Dephan Diganti
Laksamana Madya Agus Suhartono menggantikan Letnan Jenderal (Mar) Safzen Noerdin sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), Dephan.
Safzen dimutasi menjadi penasehat menteri khusus bidang pengawasan. Sedangkan Agus sebelumnya menjabat asisten perencanaan kepala staf TNI Angkatan Laut.
"Jabatan ini merupakan amanah, kepercayaan dan penghormatan dari pemerintah," kata Agus.
Dia mengatakan akan meneruskan program yang telah terlaksana. "Temuan yang ada segera ditindaklanjut," katanya.
JURNAL NASIONAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar