Pesawat jenis ATR-72 milik Merpati. (Foto: thejakartaglobe.com)1 September 2009, Surabaya -- PT Merpati Nusantara Airlines menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam pemanfaatan sumber daya dan aset nasional di bidang penerbangan, khususnya pendidikan penerbangan.
Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Direktur Utama PT MNA, Bambang Bhakti, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, di Gedung Bromo komplek Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) di Surabaya, Selasa.
Kerja sama MNA dan TNI AL itu meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki kedua pihak. Selain itu juga menyangkut penelitian dan pengembangan kedua institusi.
Menurut Bambang Bhakti, kerja sama ini merupakan bagian dari persiapan Merpati Training Center (MTC) sebagai salah satu unit bisnis strategi yang dimiliki MNA, dalam mengembangkan kapabilitas di bidang "Pilot School".
Dua pusat pelatihan yang dimiliki MNA saat ini adalah simulator penerbangan dan jasa pendidikan serta pelatihan operasional penerbangan.
"Merpati memiliki aset fasilitas, sementara TNI AL punya aset sumber daya manusia. Kedua aset itu bisa saling dimanfaatkan untuk kepentingan bersama," ujar Bambang Bhakti.
Menurut ia, industri penerbangan nasional diperkirakan membutuhkan lebih kurang 400 tenaga penerbang atau pilot siap pakai dan MNA melihat peluang tersebut dengan mendirikan sekolah penerbangan.
Pendirian MPS (Merpati Pilot School) tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktorat Kelaikan Udara dan Perawatan Pesawat Udara (DKUPPU).
"Saat ini, sudah banyak pilot asing yang masuk industri penerbangan nasional dan kami berharap kehadiran MPS mampu memenuhi kebutuhan industri penerbangan nasional, regional maupun internasional," tambahnya.
Selain itu, lulusan MPS diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pilot MNA yang rencananya akan menambah armada pesawat, guna pembukaan rute-rute baru pada 2010.
KSAL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, menambahkan, TNI AL memiliki banyak tenaga penerbang yang bisa dimanfaatkan sebagai instruktur maupun pilot pesawat.
"Tapi perlu ada payung hukum agar personel TNI AL bisa berkarya di perusahaan BUMN. Kami akan laporkan kerja sama ini kepada Dephan, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dengan Kementerian BUMN," ujarnya.
ANTARA JATIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar