Pos lintas batas di Kalimantan Barat. (Foto: burisrowo)13 Juli 2009, Pontianak -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Sabam Sirait, mengatakan untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan seperti perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat - Malaysia Timur (Sarawak) memerlukan anggaran khusus.
"Tidak mungkin pemerintah daerah bisa membangun kawasan perbatasan menjadi beranda depan negara dengan anggaran daerah maupun stimulus dari pusat tanpa didukung anggaran khusus karena diperlukan anggaran yang cukup besar," kata Sabam Sirait, saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Senin. Selain itu, pemerintah daerah Kalbar tidak perlu sampai mengajukan undang-undang khusus atau otonomi khusus seperti di Aceh dan Papua untuk membangun kawasan perbatasan.
"Tetapi jangan sampai rakyat lima sampai 10 tahun mendatang meminta otonomi khusus karena tidak diperhatikan," katanya. Ia menilai, pemerintah pusat sangat kurang perhatiannya dalam pembangunan segala bidang di kawasan perbatasan. "Sehingga jangan salahkan negara jiran yang tidak menanggapi rencana peresmian empat PLB (pos lintas batas,red) di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia," katanya.
Keempat PLB itu, di antaranya Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Jasa (Sintang) dan Badau (Kapuas Hulu), yang sarana infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya sudah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia, tetapi tertunda karena belum mendapat respon pihak Malaysia. Selain itu, Pemprov Kalbar juga harus berani meminta kepada pemerintah pusat sebesar 20 persen dari total pendapatan asli daerah supaya bisa mendukung pembiayaan pembangunan untuk kawasan perbatasan.
Ketua Tim Komisi I DPR RI, Theo L. Sambuaga, mengatakan tujuan Kunker Komisi I DPR RI ke Kalbar, untuk meninjau tiga PLB guna melakukan kajian atas kendala yang dihadapi karena hingga kini belum dapat diresmikan. Theo juga mempertanyakan permasalahan apa yang menyebabkan pihak Malaysia Timur (Sarawak) belum mau membuka ketiga PLB di tiga kabupaten itu. Berkaitan dengan, tim Komisi I DPR selama dua hari dimulai Selasa (14/7) akan berkeliling perbatasan, mengumpulkan informasi mengenai kendala pembukaan PLB tersebut.
"Padahal Indonesia sudah siap membuka tiga PLB itu, dari segi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya," katanya. Maka dari itu, menurut dia, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga kawasan yang akan dijadikan PLB tersebut. Mencoba menyerap aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala peresmian.
"Tujuan kita untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan memerlukan pembangunan yang bersinergi dan kerja keras," katanya. Theo menambahkan, setelah melakukan kunjungan kerja tersebut maka pihaknya akan membawa permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk dibahas pada persidangan IV tahun sidang 2008 - 2009 mendatang.
TRIBUN BATAM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar