Inilah salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: KOMPAS/Wisnu Dewabrata)Surabaya - PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (persero) saat ini menunggu kucuran dana penyelamatan, karena kini "Good Corporate Governance" (GCG) sedang melihat dan memastikan tidak adanya kebocoran dana pada masa mendatang.
"Pengucuran dana penyelamatan kami tinggal selangkah lagi. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan tentang waktu dan besaran uang yang akan disalurkan untuk pabrik kapal miliki negara ini," kata Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), M. Said Didu, di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, proses pencairan dana dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sudah melewati prosedur yang digariskan. Bahkan, secara prinsip berkas dari PT PAL sudah memenuhi syarat.
"Namun, untuk melakukan restrukturisasi sebuah BUMN, pemerintah memang harus berhati-hati," ujarnya.
Upaya kehati-hatian itu, jelas dia, ini terkait besaran dana yang harus tetap, artinya tidak kurang dan tidak lebih. Selain itu, juga harus ada perbaikan kinerja secara internal perusahaan.
"Di samping itu, harus ada orang yang memiliki kompetensi di posisi masing-masing di perusahaan," katanya.
Ia mengaku, untuk bisa mendapatkan dana PAL harus membuktikan efisiensi di antaranya memangkas pos pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan. Akan tetapi, pemerintah tidak berharap ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.
"Bahkan, sangat mungkin akan ada penyesuaian gaji untuk karyawan PAL. Apabila semula biasa makan tiga kali, mungkin sementara harus dua kali," katanya.
Mengenai posisi berkas pengajuan dana dari PT PAL, ia menyatakan, saat ini sudah tidak lagi di Sekretariat Kementerian BUMN.
"Setahu saya, kini sudah tidak ada di meja saya," katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT PAL, Harsusanto, membenarkan, ia belum menerima dana dari PPA. Namun, perusahaannya masih aktif berproduksi dengan dana dari beberapa bank, yaitu untuk penyelesaian beberapa kapal dari 18 kapal.
"Sampai sekarang, kami masih aktif. Bahkan, Agustus nanti kami akan menyerahkan kapal 'Landing Platform Dock' (LPD) seberat 9.000 DWT pesanan Departemen Pertahanan untuk TNI AL," katanya.
Akan tetapi, ia belum bisa menyebutkan kepastian tanggal pencairan dana untuk menyelamatkan kondisi keuangannya.
"Kini, kami masih sama-sama menunggu dan berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja," katanya meyakini.
ANTARA JATIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar