Bengkel Skuadron Teknik 043 Lanud Adisujtipto. (Foto: TNI)17 Juni 2009, Bandung -- Panglima TNI Jendral Djoko Santoso mengakui minimnya penyerapan anggaran pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sepanjang tahun lalu. Hal itu terjadi, menurut dia, karena alur pengadaan barang cukup panjang.
”Kendalanya ada pada prosedur,” kata Djoko seusai membuka latihan pasukan pengamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pusat Pendidikan dan Latihan Infanteri, Cipatat, Bandung, kemarin.
Dalam pengadaan atau pembelian alat utama sistem senjata, Djoko melanjutkan, TNI hanya mengajukan spesifikasi teknisnya. Proses selanjutnya diteruskan oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. “TNI hanya mengajukan spesifikasi teknis, proses selanjutnya yaitu pengadaan dana dan negosiasi di Dephan dan Depkeu,” ujarnya.
Masalah kesiapan alat persenjataan kembali disorot menyusul terjadinya kecelakaan beruntun yang menimpa pesawat dan helikopter militer. Sejumlah kalangan menuding kurangnya anggaran pertahanan sebagai penyebab kecelakaan. Menyusul insiden berturut-turut itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan TNI mengevaluasi alat utama sistem senjata yang dimilikinya.
Djoko menyatakan, evaluasi tersebut akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Inspektur Jenderal TNI dari semua matra. Waktunya kurang-lebih satu setengah bulan. “Mulai sekarang dan berakhir pada 30 Juli 2009,” ujar Djoko. Aspek yang dievaluasi, antara lain, menyangkut pemeliharaan, keterampilan personel, manajemen, dan anggaran.
Terkait dengan anggaran pertahanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Paskah Suzzeta menyatakan pemerintah akan menambahnya untuk alokasi tahun depan. “Selama ini untuk anggaran pertahanan selalu dilarang untuk dikurangi,” kata Sri Mulyani setelah menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta kemarin.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan kenaikan anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 2,8 triliun menjadi Rp 36,5 triliun pada 2010, dari anggaran sebelumnya Rp 33,7 triliun. “Semua fraksi setuju.” kata Anggota Panitia Anggaran DPR, Abdullah Azwar Anas, di gedung DPR kemarin. “Kenaikan anggaran ini untuk meningkatkan kualitas alat utama sistem senjata.”
Namun, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan kecewa jika kenaikannya hanya Rp 2,8 triliun. Sebab, dalam rapat kerja dengan Dewan pada 8 Juni lalu, Komisi Pertahanan DPR menjanjikan kenaikan sebesar Rp 7-10 triliun.
Anggota Komisi Pertahanan akan memperjuangkan kenaikan seperti pernah dijanjikan. “Aspirasi kami, kenaikan itu sekitar Rp 6-10 triliun,”kata Happy Bone, anggota Komisi Pertahanan. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Arief Mudatsir Mandan menyatakan, “Kalau hanya naik Rp 2,8 triliun, saya rasa tak berdampak sama sekali bagi perbaikan.
KORAN TEMPO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar