L159 kandidat penganti Hawk-53 yang akan habis masa pakainya.17 Juni 2009, Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan membuat desain dan formula anggaran khusus untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.
"Kami (pemerintah) akan mencoba formulasikan pembiayaan dan plafon yang dibutuhkan oleh TNI agar tidak merasa terkendala dalam memenuhi alutsista," ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Panitia Aggaran DPR di Jakarta, Rabu (17/6)
Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah sanggup bila diminta untuk menyediakan anggaran alutsista hingga Rp10 triliun, asal Departemen Pertahanan mampu menyerap alokasi tersebut dalam satu tahun anggaran. "Menkeu siap memberi dukungan penuh. Karena track record sejak 2002 sangat sulit diserap," ujar Menkeu menanggapi permintaan penjelasan Komisi I soal alutsista.
Pasalnya, jika diberikan alokasi yang banyak tetapi penyerapan tidak maksimal, malah makin memberatkan APBN, karena telah menambah defisit tetapi tidak bisa diserap. Menurut Sri Mulyani, TNI sering menggonta ganti pilihan dalam pengadaan alutsista sehingga menghambat penyerapan anggaran militer. Karena, selama ini pengadaan senjata suatu negara, membutuhkan mekanisme pembiayaan khusus, misalnya kredit ekspor.
Menkeu juga mengatakan bahwa format yang paling tepat untuk pengadaan alutsista adalah dengan format multiyears. Mengingat pengadaan ini adalah menyangkut rahasia negara, Menkeu menyarankan agar pembahasan dilakukan secara tertutup. Pembentukan mekanisme pengadaan alutsista ini penting agar proses tersebut bisa diaudit oleh BPK. "Secara prinsip, saya menyetujui keinginan militer ini," katanya.
MEDIA INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar