9 Mei 2010, Jakarta (DPR RI): Komisi I DPR RI tengah melakukan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai Negara-negara sahabat, diantaranya Perancis dan Italia.
Hal itu merupakan upaya Komisi I DPR RI dalam mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.
Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Perancis dan Italia, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan RI, termasuk mengetahui sejauhmana ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah, serta pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri telah dilaksanakan.
Di Negara Perancis 14 – 17 April 2011, Delegasi mengadakan pertemuan dengan Kalangan Industri Pertahanan Perancis yaitu DGA (Delegation Generale pour I’Armement = Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis), DCNS (Direction des Constructions Navales Systemes & Services = Direktorat Galangan Kapal Sista&Jasa), DCI (Defense Conseil International = Konsultan Pertahanan Internasional), EADS (European Aeronautic Defence and Space Company = Perusahaan Aeronautika, Pertahanan, dan Luar Angkasa Eropa), CNIM (Constructions Industrielles de la Mediterranee = Konstruksi Industri Mediterania), Thales Raytheon Systems.
Saat melakukan kunjungan ke Perusahaan Thales, Delegasi juga bertemu dengan perwira-perwira TNI AU yang sedang melakukan pendidikan dan latihan dalam pengoperasionalan Radar, khususnya Radar yang ditempatkan pada wilayah perbatasan RI. Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan penjajakan kerja sama antara Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.
Dalam Pertemuan itu, Delegasi mendapatkan masukan mengenai program Industri Strategis Pertahanan Perancis, baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara.
Perancis saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan.
Beberapa kerja sama Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Indonesia yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI menekankan pada peningkatan program pendidikan dan latihan serta transfer of technology.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris merangkap Kepangeran Andora, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan RI di Paris telah berjalan dengan baik.
KBRI Paris terdukung oleh 20 (dua puluh) orang home staff dan 38 (tiga puluh delapan) orang local staff, termasuk staf pribadi Dubes dan pengemudi KBRI.
KBRI Paris saat ini memiliki 7 (tujuh) buah aset tidak bergerak, yang terdiri dari 2 (dua) gedung kantor, Wisma duta, dan wisma DCM, serta 3 (tiga) apartemen untuk staf. Harga seluruh aset milik KBRI Paris bernilai €32.823.480. Secara umum, dukungan fasilitas yang dimiliki KBRI Paris sudah baik, namun terdapat beberapa kendala permasalahan dan tantangan yang dihadapi KBRI Paris dalam pelaksanaan tugas.
Dalam konteks perlindungan WNI, KBRI tidak memiliki fasilitas penampungan untuk WNI bermasalah dan terlantar, serta mahasiswa Indonesia memerlukan penampungan sementara untuk transit.
Sedangkan rangka pelayanan delegasi dan tamu, KBRI menghadapi kendala terbatasnya jumlah kendaraan dan pengemudi. Dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan 6 kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, tetapi baru akan mendapat penggantian dari pusat pada tahun 2012.
Strategi Pertahanan Italia
Di Negara Italia, Komisi I mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan Italia terkait dalam proses pengadaan peralatan pertahanan. Industri pertahanan Italia tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Industri Pertahanan harus mendapatkan ijin untuk menjual produk pertahanannya, untuk menghindari tri-angle, dan agar dapat dikontrol penggunaan industrinya.
Pemerintah Italia memberikan dukungan bagi pengembangan produk industri pertahanannya, dan Pemerintah tidak ada keharusan membeli produk dari industri pertahanannya.
Pengadaan peralatan pertahanan dilakukan secara langsung dan melalui tender terbuka, kecuali jika kebutuhan mereka untuk kepentingan security yang tidak dapat diumumkan. Dalam proses pengadaan, tidak ada pihak ketiga atau dapat dilakukan melalui proses Government to Government.
Komisi Pertahanan Parlemen Indonesia berkesempatan bertemu dangan Komisi Pertahanan Parlemen Italia. Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa Indonesia dan Italia telah memiliki payung kerja sama dalam bidang militer, yaitu Persetujuan RI – Italia mengenai kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Roma pada bulan Oktober 2007.
Indonesia dan Italia juga telah memiliki Persetujuan Kerja Sama Pengembangan Corvette yang ditandatangani di Roma pada bulan April 2007 oleh Menhan RI dengan Menhan Italia. Namun demikian, kedua Negara belum dapat merealisasikan persetujuan kerja sama tersebut.
Pada tahun 2004 Kemhan Italia dan Kemhan Indonesia telah menandatangani MoU between the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia concerning Cooperation in the Field of Defense Equipment, Logistics, and Industry. Pihak Italia telah melakukan proses ratifikasi, namun Indonesia belum melakukan ratifikasi. Pihak Parlemen Italia meminta agar Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Delegasi akan menindaklanjuti kepada Pemerintah RI dan Parlemen untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani.
Duta Besar RI untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT, memberikan penjelaskan secara umum pelaksanaan tugas KBRI Roma telah berjalan dengan baik dan lancar.
Saat ini jumlah aset RI yang ada di Roma meliputi Gedung KBRI dan Wisma Duta dengan anggaran pemeliharaan terdukung dalam Anggaran KBRI Roma. Saat ini jumlah WNI di Italia menurut catatan KBRI Roma per Maret 2011 adalah 1322 orang.
Permasalahan WNI di Italia pada umumnya dilatarbelakangi karena ijin tinggal yang melebihi batas dan berselisih dengan majikan. Selain itu, terdapat ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Italia/Malta yang mengalami masalah berupa sakit, ditipu, telatnya pembayaran gaji, atau musibah lainnya. Sedangkan WNI di Cyprus umumnya bermasalah dengan statusnya yang illegal.
Dari hasil kunjungan Komisi I di Negara Perancis dan Italia dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (F-PDIP) dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 April 2011, dengan diikuti 15 anggota lainnya Yahya Sacawiria (F-PDIP), Roy Suryo Notodiprojo, (F-PD) Mirwan Amir, (F-PD), Ramadhan Pohan (F-PD), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD), Jeffrey Geovanie (F-PG), Fayakhun Andriadi (F-PG), Ir. Neil Iskandar Daulay (F-PG), Paskalis Kossay (F-PG) Theodorus J. Koekerits (F-PDIP), Sumaryoto (F-PDIP), Syahfan Badri Sampurno (F-PKS), Muhammad Nadjib (F-PAN).
Komisi I mengharapkan dapat ditingkatkan hubungan dan kerja sama antara kedua Negara di masa yang akan datang.
Sumber: DPR RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar