13 Juli 2009, Jakarta -- Pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun depan. Alhasil, alokasinya naik menjadi Rp40,6 triliun dari sebelumnya Rp33,6 triliun pada tahun ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjanji akan menekan kebocoran yang ada.
Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, militer segera menentukan skala prioritas pada pemeliharaan dan pengadaan senjata militer. Kenaikan disesuaikan dengan cetak biru dan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang sebelumnya sudah dibuat Departemen Pertahanan dan TNI.
"Kami terus dorong agar tugas pokok berjalan efektif dan efisien," kata Sagom di Jakarta, Minggu (12/7).
Salah satu yang diperbaiki, katanya, mekanisme pengadaan yang telah disusun Dephan. Tidak ada lagi pembelian senjata maupun suku cadang yang melewati pihak ketiga atau broker. "Langsung lewat produsen."
Selain pengawasan internal, secara rutin militer juga diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masukan yang diberikan BPK terus ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengawasan penggunaan anggaran sangat penting dalam pengelolaan pertahanan.
Menurutnya, kenaikan anggaran akan percuma tanpa disertai perubahan manajemen pertahanan di tubuh Dephan dan TNI. "Kontrolnya harus jelas. Percuma kalau masih banyak kebocoran," katanya.
Dia menyarankan Departemen Pertahanan menyusun rencana strategis pertahanan yang berbeda dibanding sebelumnya. Jaleswari melihat saat ini ada ketimpangan cukup besar antara yang dirancang dengan kenyataan. Dia mencontohkan, rencana strategis Departemen Pertahanan tahun 2009 disusun berdasarkan anggaran yang diajukan, yakni Rp127 triliun. Padahal, realisasinya hanya Rp33,6 triliun. "Rencana harus disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Jaleswari.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta TNI berhati-hati menggunakan anggaran yang terbatas. Pengelolaan yang tepat sasaran diharapkan dapat memaksimalkan pemeliharaan armada seperti pesawat, kapal, maupun tank yang dimiliki.
Dia mengakui masih ada beberapa kebocoran pengelolaan anggaran pertahanan di masing-masing satuan kerja baik di Dephan maupun TNI. Baik dari segi angka, jenis barang, maupun prosedurnya. Meski demikian, Juwono menolak mengungkap secara detail kebocoran yang terjadi.
JURNAL INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar