24 Februari 2011, Jakarta -- (Kompas): Indonesia akan memperkuat penjagaan di Laut China Selatan di antaranya dengan menambah jumlah pulau yang dijaga di kawasan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (23/2), saat membuka seminar ”Peran Riset dalam Mencari Solusi Permasalahan Perbatasan”. Selama ini, di antara 92 pulau terdepan yang berada di perbatasan Indonesia, 12 pulau dijaga oleh TNI karena dikategorikan strategis. Untuk kawasan Laut China Selatan, pulau yang dijaga hanya Pulau Sekatung.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Tri Prasodjo mengatakan, pulau-pulau terluar itu dijaga oleh Marinir. Untuk Pulau Sekatung, ada satu peleton, yaitu sekitar 30 orang, yang dilengkapi dengan senapan serbu.
Purnomo mengatakan, Kementerian Pertahanan merencanakan akan ada beberapa pulau di kawasan Laut China Selatan yang akan diisi oleh pasukan juga. Pasalnya, Indonesia melihat suhu geopolitik di kawasan itu masih terus meningkat. Namun, penambahan pasukan untuk penjagaan tersebut berkaitan dengan penambahan fasilitas yang juga berarti penambahan anggaran. ”Kami belum tahu akan ada berapa pulau. Penambahan anggaran akan kami ajukan untuk tahun depan,” kata Purnomo.
Hingga kini masih banyak masalah, terutama yang bersifat operasional yang berkaitan dengan perbatasan. Beberapa masalah ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam laut.
Beberapa waktu lalu Purnomo menceritakan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Australia dan India untuk membahas Samudra Hindia, yaitu bagaimana pengaturan eksploitasi mineral di kawasan tersebut. ”Sekarang laut bebas seperti Samudra Pasifik juga akan dieksploitasi beberapa negara karena ditemukan mineral untuk pembuatan pesawat ulang alik,” katanya.
Rektor Universitas Pertahanan Syarifudin Tippe mengatakan, pihaknya membentuk Pusat Riset Perbatasan Pertahanan untuk menindaklanjuti pendekatan ekonomi dan tidak hanya pertahanan yang dicanangkan pemerintah.
Ego sektoral
Kemarin di Ambon, Maluku, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo mengakui masih ada ego sektoral dalam koordinasi pengamanan laut di Indonesia. Padahal tahun ini pemerintah ditargetkan membentuk satu satuan tugas khusus dengan fungsi utama pengamanan pantai dan perairan laut Indonesia.
Menurut Didik, pembentukan satu satuan tugas dengan multifungsi (multi-task single agency) pengamanan pantai dan perairan laut seperti sea and coast guard di negara lain, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“Tetap ada ego sektoral. Tetapi saya kira ini masih di dalam proses, Jadi memang di dalam tahun ini, diharapkan pemerintah bisa menyelesaikan organisasi coast guard,” kata Didik lagi.
Sumber: KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar